Rimanews - Badan Pengawas Pemilu menyesalkan penyelundupan KTP elektronik palsu asal Kamboja yang digagalkan pihak Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, sekaligus mendesak pemerintah bertindak cepat menyikapi persoalan ini.

"Karena KTP elektronik itu kan domain pemerintah, maka pemerintah harus tanggap secepatnya agar persoalan ini tidak melebar dan mempengaruhi proses (pilkada) yang berbulan-bulan telah disiapkan," ujar komisioner Bawaslu RI, Daniel Zuhron kepada Rimanews, hari ini.


Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, mengakui aparatnya menemukan adanya e-KTP palsu yang dikirim dari Kamboja yang ditujukan kepada seseorang bernama Leo pada 3 Januari lalu. Informasi tentang penyelundupan KTP elektronik ini pertama kali beredar di media sosial dan ditindaklanjuti oleh anggota Komisi II DPR RI dengan melakukan sidak ke bandara Soekarno Hatta, tempat barang palsu tersebut berada.

Dua kali mendatangi Bea Cukai Soekarno-Hatta, anggota DPR Komisi II tak dapat melihat barang yang dimaksud. Gagal mendapati barang yang dicari, anggota DPR langsung mendatangi dan menemui Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, di kantornya.
Daniel memastikan, kabar penyitaan ratusan ribu KTP elektronik akan meresahkan masyarakat. Terelebih, beberapa waktu lalu masyarakat Jakarta cukup dikejutkan dengan kemunculuan KTP palsu yang ramai di jagad maya.

"Yang jelas masalah ini harus dipegang oleh pihak yang berwenang dan jangan sampai dikuasakai oleh orang atau pihak yang tidak jelas. Memang persoalan pemilih ini akan mejadi kerawanan tersendiri dan perlu diawasi secara ketat," ungkapnya.