jpnn.com -Panglima TNI, Jenderal Gatot
Nurmantyo berkeluh kesah dalam rapat
dengar pendapat bersama Menteri
Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dan Komisi
I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Senin (6/2).
Dia kesal kewenangannya dipangkas
melalui peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 28 Tahun 2015. "Begitu muncul
peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28
tahun 2015, kewenangan saya tidak ada.
Sekarang tidak ada, Pak," ucapnya.
Dengan adanya peraturan itu, dirinya tidak
bisa menjalankan kewajibannya membuat
dokumen rencana anggaran dalam jangka
panjang, menengah, hingga pendek baik di
Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun
Angkatan Udara.
Maka sebagai Panglima TNI, dia sulit
bertanggung jawab dalam pengendalian
terhadap tujuan, sasaran penggunaan
anggaran TNI termasuk angkatan.
Tanggung jawab itu dilimpahkan langsung
ke Kementerian Pertahanan.
"Tidak melalui Panglima TNI dan ini
merupakan pelanggaran hierarki karena
kami tidak melalui angkatan dan kami
hanya menjelaskan belanja barang markas
besar TNI dengan jajaran opersional saja,"
sesalnya.
TNI memang di bawah koordinasi
Departemen Pertahanan, namun
menurutnya, bukan bagian dari unit
operasional semata. TNI, lanjut dia, terdiri
dari AL, AU, dan AD di bawah pimpinan
Panglima TNI.
Keluhan itu menurut Gatot harusnya dibuka
pada 2015-2016 lalu. Namun, dia baru
mau menyampaikannya saat ini mengingat
masa kepemimpinannya akan berakhir.
"Saya buka ini untuk mempersiapkan adik-
adik saya. Karena saya mungkin besok bisa
diganti, paling lambat bulan Maret 2018,
saya harus diganti," ucapnya.
Gatot mengakui, apa yang disampaikannya
memang kurang berkenan bagi Menhan
Ryamizard. Akan tetapi, hal tersebut
dilakukan agar Panglima TNI berikutnya
benar-bebar bisa mengontrol dari atas
sampai ke bawah, termasuk dari segi
anggaran.
"Kami pernah mengalami bagaimana
helikopter AW-101, sama sekali TNI tidak
tahu. mohon maaf kurang berkenan tapi ini
yang harus kami sampaikan," pungkasnya.
Mendengar keluhan itu, Anggota Komisi I
DPR Effendi Simbolon lantas meminta
penjelasan Menhan Ryamizard. Namun,
Ryamizard meminta agar penjelasan
dilakukan secara tertutup tanpa diliput
awak media.
"Bapak pimpinan, saya rasa bicara tertutup
saja, tidak enak. Kalau tertutup, bisa buka-
bukaan," sebut Ryamizard.

sumber

yg sabar ya pak jendral,pasti menyakitkan jadi orang nomer satu tapi nggak punya kewenangan