JAKARTA (netralitas.com) – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Basuki-Djarot kembali menghadapi tindak kekerasan ketika melakukan kampanye. Kali ini dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan atribut dan bendera keagamaan tertentu (beberapa diantaranya menggunakan topi bertuliskan FPI) menghentikan dengan paksa bhakti sosiaL berupa pengobatan gratis massal yang dilakukan Baguna (Badan Penanggulangan Bencana) DPP PDI Perjuangan di Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Minggu tanggal 15 Januari 2017.


Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ribka Tjiptaning menjelaskan kronologinya, pada Senin (16/1) :
1. Pukul 09.00-12.00 WIB : Baguna menggelar pengobatan gratis, kegiatan langsung dipimpin Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, dr Ribka Tjiptaning P AAK. Kegiatan ini dilakukan rutin dan berkeliling di wilayah DKI, dan merupakan perintah langsung dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

2. Pukul 12.00 – 12.15 WIB : Djarot Saiful Hidayat sebagai pasangan calon Wakil Gubernur DKI meninjau lokasi pengobatan gratis, didampingi Ribka Tjiptaning dan Irene (Anggota DPR RI Komisi I Fraksi PDI Perjuangan).

3. Pukul 12.15 – 14.00 WIB : Bapak Djarot meninggalkan tempat acara pengobatan gratis menuju Kecamatan lain, untuk melanjutkan kampanye dengan mengunjungi acara kimpoian salah satu warga. Seluruh aparat Kepolisian mengikuti rombongan Djarot. Tempat pengobatan gratis hanya dijaga dua Polisi dan dua anggota Bawaslu. Sekelompok massa dengan atribut dan bendera agama tertentu melakukan aksi mengecam acara pengobatan gratis. Mereka berteriak Baguna PDI P Kafir. Mereka juga meminta agar pengobatan segera dibubarkan. Tidak perlu berobat ke Baguna karena sudah ada Puskesmas. Awalnya teriakan dan berangsur menggunakan cara kekerasan. Mobil-mobil Baguna yang di parkir mulai ditendangi. Massa juga memaksa Ribka Tjiptaning dan Irene (keduanya anggota DPR RI) untuk membuka baju kotak-kotak yang dikenakannya saat itu. Kedua anggota DPR RI ini menolak melepas baju kotak-kotak. Dua Polisi dan dua anggota Bawaslu tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan tindakan anarkis sekelompok orang yang menentang acara pengobatan gratis itu.

4. Pukul 14.00-14.30 WIB : Ribka Tjiptaning memutuskan pengobatan gratis yang dilakukan Baguna DPP PDI Perjuangan untuk diakhiri karena tidak ada jaminan keamanan dan menghindari jatuhnya korban warga setempat, walau masih banyak warga yang sedang antri untuk diperiksa dan mendapat obat.

“Atas kejadian ini,saya selaku Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan akan melaporkan ke Bawaslu melalui Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan, yang di Ketuai Trimedya Panjaitan. Agar kejadian ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum,” tulis Ribka.


sumur


Kalo bener,parah ampun...wajib diambil tegas nich ormas ama penegak hukum.