jpnn.com - Presiden Joko Widodo lagi-lagi mengkritik masyarakat terutama di Pulau Jawa yang sering kali melontarkan protes dan menggelar demo ketika harga bahan bakar minyak (BBM) naik. Padahal, warga di Papua sudah lama membeli BBM dengan harga jauh lebih mahal.
Jokowi -panggilan beken Joko Widodo- mengatakan hal itu saat berpidato pada acara hari ulang tahun (HUT) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ke-18 di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (15/1). "Kita ini yang di Jawa naik Rp 500, Rp 1000, demonya tiga bulan,” ujar Jokowi.
Sementara warga Papua, katanya, selama bertahun-tahun membeli BBM hingga mencapai Rp 100 ribu per liter. “Nggak pernah demo bertahun-tahun," sambungnya.
Sebelumnya, pemerintah pada November 2016 telah mengeluarkan kebijakan satu harga BBM. Selama ini, harga BBM bersubsidi atau jenis premium di Papua terutama di daerah pegunungan bisa mencapai Rp 60 ribu-Rp 100 ribu per liter.
Harga itu jelas jauh lebih mahal ketimbang di Jawa yang hanya Rp 6.450 per liter. Namun, warga Papua memang tak pernah protes meski harus membayar BBM lebih mahal ketimbang masyarakat di Pulau Jawa.
Jokowi lantas menjelaskan, belum lama ini harga BBM yang naik adalah untuk jenis Pertamax dan Pertalite yang nonsubsidi. Namun, tetap saja ada yang demo.
“Padahal yang naik bukan premium-nya. Sekali lagi di Papua yang naik bertahun-tahun nggak pernah demo," tuturnya.
Mantan wali kota Solo itu menegaskan, pemerintah sejak awal terus menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berjiwa Pancasila. Yakni kebijakan ekonomi yang bernafaskan gotong royong dan mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jokowi menegaskan, kebijakan itu juga harus diberlakukan pada harga BBM. "Inilah yang kita hantarkan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.(dna/JPG)

http://m.jpnn.com/news/sekali-lagi-jokowi-sentil-pemrotes-kenaikan-harga-bbm

*****************
#############

sementara beberapa tahun yang lalu

Jokowi: Wajar Kepala Daerah Ikut Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Rabu, 28 Maret 2012 | 12:44 WIB

SOLO, KOMPAS.com — Wali Kota Solo Joko Widodo menilai wajar munculnya kepala daerah yang ikut atau bahkan memimpin unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak

Menurutnya, jika memang pemerintah telah merencanakan menaikkan harga BBM, semestinya kepala daerah diberi tahu sejak jauh hari.

"Supaya kami bisa mempersiapkan diri lewat anggaran daerah untuk membantu memberdayakan masyarakat kami. Kalau sekarang mau masukkan anggaran di perubahan, ya, sudah terlambat meski bisa-bisa saja," kata Jokowi, panggilan Joko Widodo seusai menghadiri pembukaan Seminar and Workshop on Financial Inclusion "Affordable Financial Access for All" di Hotel Novotel, Solo, Rabu (28/3/2012).

Kepala daerah ikut unjuk rasa dinilainya sebagai ekspresi 'gemas' karena tidak bisa sejak jauh hari mengambil langkah untuk mendorong ekonomi masyarakat yang akan melemah dengan adanya kenaikan harga BBM.

Menurut Jokowi, pemerintah daerah punya tugas untuk melindungi rakyatnya. Jika diberi tahu lebih awal, pemerintah daerah akan dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam membantu masyarakatnya menghadapi kenaikan harga BBM.

http://nasional.kompas.com/read/2012/03/28/12440591/Jokowi.Wajar.Kepala.Daerah.Ikut.Demo.Tolak.Kenaikan.Harga.BBM...

############


Jokowi Menolak Harga BBM Naik
Arfi Bambani Amri, Fajar Sodiq (Solo)
Selasa, 27 Maret 2012, 16:21 WIB

VIVAnews - Walikota Solo, Joko Widodo, mengaku tidak setuju harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan pada awal April mendatang. Pasalnya, warga masyarakat masih menginginkan harga BBM yang murah.

"Siapapun atau seluruh rakyat jika ditanya tentang rencana kenaikan harga BBM pasti tidak mau, karena mereka inginnya yang murah," kata Jokowi, sapaan akrab Walikota Solo, Selasa, 27 Maret 2012.

Selanjutnya, bakal calon Gubernur DKI Jakarta ini pun menyuruh wartawan menanyai satu per satu masyarakat. Menurutnya, rakyat dipastikan jawabannya akan menolak rencana itu. "Saya kira semua yang ditanya inginnya harga BBM tidak naik," kata dia.

Terkait rencana kenaikan harga BBM, Jokowi pun menggelar rapat yang diikuti sejumlah pejabat muspida serta dari instansi militer dan polisi. "Rapat ini untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Demo tidak apa-apa namun harus ada antisipasi baik sebelum maupun pasca," katanya.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Jokowi mengungkapkan bahwa tidak ada laporan maupun indikasi ancaman terkait rencana kenaikan harga BBM. "Laporan-laporan dari jajaran Muspida menyebutkan jika Solo tidak ada masalah," ujarnya. (adi)

########################


PDIP Kerahkan Kepala Daerah Demo BBM?

Rabu, 28 Maret 2012, 00:09 WIB
VIVAnews - Penolakan atas penurunan subsidi bahan bakar minyak merembet ke daerah. Sejumlah kepala daerah pun ikut berdemonstrasi menolak rencana yang akan diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan pemerintah itu.

Di Solo, Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, memimpin unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. "Saya akan memimpin demo lagi [besok]. Nanti saya akan ada di barisan paling depan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penolakan rencana kenaikan harga BBM," kata Rudy, panggilan akrab Wakil Walikota Solo itu, kepada VIVAnews.com, Selasa 27 Maret 2012.

Dia menjelaskan keikutsertaannya dalam demo ini karena dia mendengarkan aspirasi warganya yang menolak rencana kenaikan harga BBM. "Maka saya menyatakan siap ikut menyuarakan aspirasi itu dengan ikut berdemo," kata Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Solo itu.

Walikota Solo Joko Widodo pun menyampaikan penolakan atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Menurut Jokowi, yang maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP dan Gerindra itu, semua rakyat pasti menolak rencana kenaikan BBM.

Di Surabaya, Wakil Walikota Surabaya, Bambang DH, yang juga dari PDIP, ikut berorasi mendukung demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Massa PDIP ini memblokade ruas Jalan Gubernur Suryo tepatnya di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka bergabung dengan massa aksi mahasiswa, berbagai LSM dan masyarakat umum.

Di atas mobil, dengan pengeras suara Bambang DH mengatakan, untuk menuju kesejahteraan rakyat perubahan harus dilakukan, tidak dengan reformasi, tetapi dengan revolusi.

"Revolusi yang harus kita lakukan tidak harus dengan berdarah-darah. Melainkan dengan santun, memberikan peringatan keras kepada pemerintah. Kalau kebijakan yang dilakukan selama ini salah. Akibatnya, kemiskinan dan keterpurukan terus terjadi. Ini yang harus kita lawan," ucap Bambang DH.

Meski tak ikut demo, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, yang juga didukung PDIP mengatakan sebenarnya tak ada yang setuju atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Sebab, kebijakan itu menyebabkan harga barang dan jasa ikut naik.

Kendati begitu, gubernur yang saat pemilihan diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan itu menyerahkan kebijakan ini kepada pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pastika juga enggan menanggapi sejumlah kader PDI Perjuangan yang turun ke jalan menentang rencana kebijakan pemerintah itu. "Prinsipnya semua orang tak setuju kenaikan BBM. Tapi kita tak usah ikut-ikutan itu," kata dia.

Respons Mendagri

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan kepala daerah tidak boleh ikut demo kenaikan harga bahan bakar minyak jika telah disahkan dalam APBN-P 2012. Jika tetap menolak, kepala daerah tersebut bisa diberhentikan.

"Karena kepala daerah bersumpah patuh dan taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Gamawan di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa 27 Maret 2012.

Artinya, tambah Gamawan, kepala daerah bisa diberhentikan dengan alasan dianggap tidak mematuhi undang-undang yang berlaku dan melanggar sumpah jabatan. Tetapi, kata Gamawan, selama kenaikan harga BBM itu belum disahkan menjadi undang-undang, siapapun boleh memprotesnya. Hanya saja, tambah dia, jika ada kepala daerah yang turut memprotesnya, itu kurang pantas secara etika pejabat pemerintah.

Menurut Gamawan, mestinya pemerintah daerah tidak berbeda aspirasi dengan pemerintah pusat. "Bupati dan walikota itu yang mengesahkan presiden. Walaupun dipilih rakyat, tetapi Presiden yang mengesahkan, mereka itu wakil pemerintah pusat di daerah, masa berbeda pemikiran itu kan aneh," tutur Gamawan.

Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, yang memimpin unjuk rasa menyatakan siap dipecat atas tindakannya ini. Dia menerangkan, berdemonstrasi bukan selaku Wakil Walikota. "Kapasitas saya ikut berdemo ini juga sebagai Ketua DPC PDIP Solo. Saya akan mengenakan seragam PDIP," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahtjo Kumolo, membela tindakan kade

----

tak bung monggo masuk dirunggu komenya!!