Jakarta, GATRAnews - Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Rivai Kusumanegara mendorong para calon gubernur (cagub) DKI Jakarta membuat kebijakan transportasi yang berpihak kepada masyarakat kelas bawah, jika dia terpilih memimpin Jakarta. "Mendorong para cagub DKI Jakarta untuk membuat kebijakan transportasi yang berpihak pada masyarakat bawah," katanya, di Jakarta, Senin (12/12).

Salah satu kebijakan tersebut, yakni penerapan sistem ganjil genap pada jalan-jalan protokol tertentu, yang menurutnya lebih berkeadilan sosial dibanding sistem Electronic Road Pricing (ERP).Karena itu, di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PERADI, di Ancol, Jakarta Utara, 7-9 Desember 2016, Rivai mengungkapkan, dirinya menyangsikan penerapan ERP akan mengurai kemacetan jika melihat kemacetan di jalan tol, dan keberadaan gardu ERP justru menimbulkan kemacetan."Sistem ERP atau jalan berbayar hanya dinikmati masyarakat mampu, diharapkan para cagub Jakarta pertahankan ganjil genap yang terbukti mampu urai kemacetan," ujarnya.Rivai menjelaskan, jalan protokol dibangun dari pajak rakyat, sehingga secara yuridis semua lapisan masyarakat dapat menggunakannya. Sedangkan jalan berbayar hanya mungkin diterapkan jika dibangun dan dibiayai oleh pihak swasta (privat)."Itu pun dengan sistem Build Operation Transfer (BOT), di mana dalam jangka waktu tertentu wajib dikembalikan kepada pemerintah untuk digunakan publik," ujarnya.Rivai juga menyoroti jalan protokol yang sebagiannya digunakan untuk tol seperti dari Cawang-Grogol serta Kampung Rambutan-Bintaro. Karena itu, meminta para cagub agar mengembalikannya kepada publik."Kita berharap para cagub mampu mengembalikan jalan-jalan tersebut kepada publik. Pengelola tol bangun jalan layang saja agar jalan publik tidak berkurang," tandasnya.

Reporter: Iwan SutiawanEditor: Tian Arief

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jabod...syarakat-bawah

---


- Boss GrabTaxi: Kami Punya US$ 1,4 Milyar