Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kiri) saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) APBN tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12).
Lagi-lagi kinerja para pegawai negeri sipil menjadi sorotan. Penyebabnya masih masalah klasik. Mereka lebih sibuk menyelesaikan masalah administratif, dalam hal ini surat pertanggungjawaban (SPJ), ketimbang bekerja produktif kelapangan. Hal ini membuat pengawasan proyek sangat rendah, di saat pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur.

Jadi, tidak heran kalau Presiden Joko Widodo kembali mengungkapkan kekesalannya. Selama lebih dari dua tahun memimpin negara ini, Jokowi tidak hanya dua-tiga kali menyinggung masalah SPJ. Terakhir adalah kemarin, Selasa (6/12), ketika ia menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta. "Saya jengkel sekali dua tahun ini 60-70 persen birokrasi kami, energinya habis untuk urus SPJ," kata dia dikutip dari Katadata.

Jokowi sebelumnya sempat menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian yang paling parah untuk urusan SPJ. Kementerian PU, menurut dia, seharusnya 80 persen bekerja mengurus irigasi rusak atau mengontrol kualitas jalan, bukan sibuk dengan urusan administrasi. Begitu pula dengan PNS di Kementerian Pertanian yang lebih baik menghabiskan waktunya membimbing para petani.

Selain mengkritik, Jokowi telah menugaskan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk bergerak cepat menyederhanakan mekanisme SPJ. Laporan itu harus mudah dan cepat diisi dan diverifikasi. "Bukan laporan yang tebal. Energi kita jangan habis di SPJ," kata dia. Pada akhir Oktober lalu, ia juga sempat melaksanakan rapat terbatas terkait perubahan rezim SPJ. Kemudian, pada November ada pula rapat paripurna yang membahas penyederhanaan SPJ.

Rencanya, rezim baru itu baru akan terlaksana pada 2017.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui aturan pelaporan keuangan di instansi pemerintah saat ini memang cukup rumit. Berdasarkan petunjuk teknis, masing-masing kementerian dan lembaga harus membuat laporan setiap belanja yang dilakukan ke dalam bentuk SPJ. Jadi, SPJ saat ini tidak sekadar laporan perjalanan dinas.

Sri juga sempat menjelaskan kalau selama ini pimpinan proyek atau pengguna anggaran membuat setidaknya 70 SPJ setiap tahun. Misalnya, kepala sekolah. Ia mendapat anggaran banyak, maka laporannya pun banyak. "Provinsi minta delapan laporan, kabupaten minta 16 laporan," kata Sri dikutip dari detikcom.

Karena itu, ia meminta kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memperbaiki Peraturan Menteri Keuangan terkait SPJ supaya format laporan lebih sederhana dan detail. "Saya nggak peduli, pokoknya harus dua laporan saja," ujarnya.

Di saat Presiden merasa jengkel dengan kinerja para PNS, Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur justru melihatnya dengan positif. Ia bahkan sedang menghitung besaran kenaikan gaji untuk para PNS. Menurut dia, gaji aparat pemerintah tidak boleh kalah dengan pegawai swasta. Ia mengatakan banyak PNS yang bekerja larut malam tanpa dibayar. "Ada yang lembur sampai pukul 10 malam tidak dibayar, cuma dikasih martabak sama kepala dinasnya. Tidak boleh lagi ada kejadian seperti itu," ujar dia seperti ditulis Tribunnews.









Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...a-spj-para-pns

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Siapa penyandang dana upaya makar?

- Sari Roti di tengah hiruk pikuk aksi 212

- Tiga aksi, menggerus Rp78 miliar, mendulang 211 ton sampah