Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yakin lahan bekas Kedutaan Besar Inggris yang hendak dibeli Pemerintah Provinsi DKI bukan milik negara. Menurut calon gubernur petahana itu, Kerajaan Inggris adalah pemilik tanah di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI).

"Enggak. Menurut saya itu pasti bukan punya pemerintah pusat, itu udah jelas punya Kerajaan Inggris kok," kata Ahok, sapaan Basuki, di Kuningan, Jakarta, Jumat (9/12).

Ahok menjelaskan ketika ingin membeli lahan itu, dia sudah mengantongi surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyatakan pemerintah pusat menyerahkan lahan itu kepada Inggris. "Berartikan punya Inggris," ujar Ahok.

Ahok juga sudah mendapat surat rekomendasi pembelian dari BPN pada 2015. Bahkan, kata Ahok, nota kesepahaman pembelian sudah dilakukan oleh Joko Widodo ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Di sisi lain, menurut Ahok, jika memang tanah itu milik pemerintah pusat, maka itu merupakan keuntungan untuk Pemprov DKI Jakarta. Karena, tak perlu lagi membeli lahan itu dan bisa menggunakannya secara langsung.

"Kalau punya pemerintah pusat bagus dong, langsung ambil, enggak usah bayar," tutur Ahok.

Ahok beranggapan lahan itu penting untuk penyediaan ruang bagi masyarakat. Lahan itu bisa dimanfaatkan untuk wisata menikmati air mancur menari di Bundaran HI. Lahan itu juga bisa untuk aksi demonstrasi. Sedangkan gedung di lahan itu dimanfaatkan untuk ruang kontrol Dinas Perhubungan.

Sebelumnya Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah membatalkan pembelian lahan seluas 4.185 meter persegi itu karena milik pemerintah pusat. Kedutaan selama ini ternyata hanya dipinjami dengan kewajiban membayar sewa kepada pemerintah pusat.

Status lahan tersebut diketahui adalah hak pakai. Hak itu diberikan pada tahun 1961.

Menurut Saefullah, setelah penelitian berkas sebelum pembelian lahan, ternyata ada beberapa persoalan terkait administrasi kepemlikan lahan sehingga pembelian dibatalkan. (rel)

http://www.cnnindonesia.com/nasional...ik-pemerintah/

keywordsnya: Jokowi #BPN