09 Des 2016 | 09:07 WIB
PONTIANAK (Netralitas.com) – Sikap intolerans kelompok mayoritas dengan membubar paksa Kebaktian dan Kebangunan Rohani (KKR) Pendeta Stephen Tong di Sabuga Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa, 6 Desember 2016, dampak dari globalisasi dan liberalisasi.

Pengaruh globalisasi dan liberalisasi tanpa filter, membuat masyarakat terlalu asyik tinggal dikediaman paling dalam, yakni etnitias dan religiositas, sehingga hanya mengganggap diri dan kelompoknya saja paling benar.

“Dampak sikap intoleran dari massa Pembela Ahlus Sunnah (PAS), akan mengklaim kelompok lain di luar etnis dan agamanya sebagai musuh,” kata Herman Hofi Munawar, pengamat hukum dan kebijakan publik Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (9/12/2016).

Dikatakan Herman Hofi Munawar, hanya penegakan supremasi hukum yang berani dan konsisten bisa mengeliminir sikap intoleran kelompok mayoritas di Indonesia. Dalam kasus pembubaran paksa kegiatan keagamaan di Sabuga ITB, melanggar Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."

Kendati demikian, lanjut Herman Hofi Munawar, penegakan supremasi hukum terhadap sikap intoleran sebagai ancaman serius keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hanya bersifat parsial karena sifatnya tidak lebih dari tindakan memadamkan api.

Diungkapkan Herman Hofi Munawar, kondisi kerbukaan masyarakat di era globalisasi, ditambah lagi liberalisasi yang sudah terlalu jauh merangsek masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat tanpa filter pasca Gerakan 30 September (G30S) 1965, menjadi penyebab utama munculnya sikap intoleran kelompok mayoritas di Indonesia.

Globalisasi dan liberalisasi tanpa filter, membuat masyarakat terlalu mudah menterjemahkan kebebasan dan hak berdemokrasi, sesuai sudut pandan sendiri, tanpa ada panduan yang mengikat di dalam etika berperilaku, seuai alam dan budaya Bangsa Indonesia.

“Sudah saatnya kita menyusun sebuah format etika kehidupan berperilaku yang mengikat semua pihak, sesuai sistem politik Pancasila yang mengedepankan gotong-royong, musyarawah, mufakat, agar kelompok mayoritas tidak seenaknya menindas kelompok minoritas. Liberalisasi hanya melahirkan sikap intoleransi kaum mayoritas yang sangat bertentangan dengan sistem politik Pancasila,” kata Herman Hofi Munawar.

Penulis : Aju
Editor : Murizal Hamzah (mh@netralitas.com)

sumber: http://www.netralitas.com/nusantara/...n-liberalisasi