08 Des 2016 | 12:56 WIB
netralitas.com - Mungkin judul di atas agak bombastis bagi sebagian orang malah ada yang mungkin sakit hati dan berkata, kita sudah capek-capek bekerja siang dan malam, kok masih ada yang mempertanyakan apa yang kita kerjakan.

Hal itu amat wajar, sebab tidak ada yang tidak bekerja para bapak-bapak penggede di pemerintahan dan memang terbukti hasilnya kelihatan kok ada kemajuan di sana-sini, pendidikan, kesejahteraan dan ekonomi nasional berkembang dan keamanan terpelihara.

Pertanyaan di atas muncul setelah membaca pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jengkel dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang masih sibuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ) ketika dinas ke luar kota/negeri.

Jokowi mendapati, habisnya waktu mengurus SPJ disebabkan banyaknya berkas surat yang harus diurus oleh PNS yang bersangkutan. "Masa sampai 16 laporan. Ada yang 40 laporan. Ini apa? Dibaca nggak sih? Masa 44 laporan untuk 1 barang? Ini inefisiensi birokrasi," tegas Kepala Negara dalam sambutannya pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12).

Menurutnya, prosedur birokrasi yang rumit semacam ini tak perlu lagi dijalani di lingkungan kementerian dan lembaga. Semua prosedur harus disederhanakan agar PNS punya waktu lebih banyak menunaikan tugas utamanya ketimbang hanya mengurusi SPJ.

"Nggak usah banyak-banyak, dua saja. Dari 44 potong jadi dua saja. Yang penting manajemen kontrol dan manajemen konkret. Laporan sampai 44, ini apa?" tandasnya jengkel.

Kalau sampai hal-hal seperti itu masih berlangsung sampai sekarang, berarti selama ini pantas kinerja PNS tidak optimal, tidak efisien. Hanya untuk urusan perjalanan saja seperti itu, bagaimana dengan mutasi dan kenaikan pangkat, apalagi pengawasan dan penindakan terhadap pelangaran-pelanggaran.

Pertanyaan di atas “apa yang dikerjakan pendahulunya ya”, tidaklah berlebihan, sebab dari dulu ada kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengapa sampai sekarang baru sadar ada ketidakefisienan akibat dari birokrasi yang mismanajemen?

Pertanyaan berikutnya, apa dong kerjaan Insipektur Jenderal, apa hanya menutupi kesalahan di internal atau membela korps sekaligus memoles wajah ke luar instansi? Ya tidak baik berprasangka buruk dan lebih baik sampai di situ saja pertanyaannya.

Tetapi dalam rangka efisiensi kinerja PNS ada baiknya dire-evaluasi posisi dan tugas Insipektorat Jenderal, sebab hampir selama ini tidak kelihatan hasil konkrit tugas dan manfaatnya.

Kita lihat, berlangsungnya pungutan liar di berbagai Kementerian, sampai sekarang masih berlangsung dan walaupun dibentuk Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) ternyata masih ada yang tertangkap di Ditjen Pajak, Kejaksaan dan Polri. Pertanyaanya, di mana Itjen-nya?

Contoh, Kementerian Perhubungan, yang berada dalam satu gedung dengan Dirjen Perhubungan Laut, Insipektorat Jenderal dan Menteri Perhubungan, Pungutan Liar masih berlangsung. Keadaan tersebut membuktikan bahwa fungsi pengawasan tidak ada.

Kadangkala mendengar pidato Presiden kita heran, karena ternyata masih banyak yang tidak beres di pemerintahan ini, yang seharusnya pekerjaan Eselon I tetapi harus atas perintah Presiden. Kalau hanya untuk SPJ saja seperti itu bagaimana mengurus kesejahteraan rakyat?

Semoga tidak seperti apa yang kita perkirakan, tetapi apapun alasannya, hendaknya penertiban-penertiban itu harus dilakukan oleh semua pejabat negara di pusat maupun di daerah, sekaligus Pemerintah perlu meninjau ulang fungsi, tugas dan tanggung jawab ke-Insipekturan Jenderal yang ada sekarang.

Penulis : bch
Editor : Danang J Murdono (danangjm@netralitas.com)

sumber: http://www.netralitas.com/editorial/...g-pendahulu-ya

Comment:
Semua penilaian berdasarkan pribadi masing-masing, setiap pemerintahan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.