Sri Mulyani Capai Kesepakatan Dengan Google Soal Pajak Senilai 1 Triliun

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Keinginan pemerintah untuk menarik pajak dari perusahaan digital berbasis internet papan atas (Over The Top/OTT) tampaknya akan segera terwujud. Setidaknya dengan Google, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, timnya telah mencapai kesepakatan.

“Saya berterima kasih, Google memiliki komitmen untuk memenuhi kewajibannya dan bangga dengan tim kita yang memiliki komitmen untuk melihat potensi penerimaan pajak,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016.

Sri Mulyani menyatakan, kesepakatan mengenai nilai pajak Google itu dicapai setelah beberapa pertemuan dengan tim dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pertemuan itu, Google menyampaikan data transaksi dan segala kegiatan perusahaan yang dapat menjadi basis kewajiban pajaknya.

Setelah itu, tim dari Direktorat Jenderal Pajak memeriksa data tersebut dan membandingkannya dengan perhitungan mereka. “Kami memberikan kalkulasi, dan dari kalkulasi antara dua belah pihak ditemukan titik kesepakatan,” ujarnya.

Namun, Sri Mulyani masih merahasiakan besaran, maupun waktu pembayaran pajak Google.

Yang pasti, dengan tercapainya kesepakatan ini, Sri Mulyani berharap, negara dapat menarik pajak dari perusahaan-perusahaan lainnya, terutama perusahaan raksasa yang termasuk dalam golongan OTT. Dengan demikian, taka da lagi kecemburuan dari pelaku usaha konvensional pada perusahaan berbasis internet yang seolah mendapat keistimewaan soal pajak. “Sehingga kita bisa menciptakan level playing field kepad seluruh pelaku ekonomi,”katanya.

Seperti diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tengah mempersiapkan regulasi untuk mengatur keberadaan dan aktivitas bisnis perusahaan digital. Ada tiga poin penting nantinya dalam aturan yang berwujud peraturan menteri itu.

Pertama, terkait masalah presensi. Artinya, pemerintah akan memperketat dan memperjelas proses pelaporan atau keluhan pengguna terhadap layanan perusahaan tersebut.

Kedua, perlindungan konsumen akan diperketat. Pertimbangannya, para konsumen pasti menyampaikan data serta informasi pribadinya untuk menggunakan layanan yang diberikan OTT. Karena itu, pemerintah harus mengetahui penggunaan data tersebut dan jangka waktu penyimpanannya.

Ketiga, kesetaraan hak dan kewajiban secara hukum di antara perusahaan OTT, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. “Jadi, di situ ditulisnya level playing field atas OTT internasional dan OTT nasional. Ada kesetaraan hak dan kewajiban secara hukum,” ujar Rudiantara. [ARN]
1 Triliun

Jangan tanya dimana kalimat yang memuat 1 triliunnya ya. Gw aja dari tadi nyari gak ketemu.
Tapi yang jelas ini patut disyukuri, karena Pemerintah Indonesia menang adu kuat dengan Google sehingga akhirnya Google tunduk pada Pemerintah Republik Indonesia dan bersedia membayar pajak yang pastinya tidak sedikit.

Bravo Bu Sri Mulyani!

-------
Buat yang ngeributin sumber atau besaran 1 T itu, coba buka page 3. Disitu dijelasin bahwa nilai pajak Google itu selama 5 tahun ini adalah 5,5 Triliun!!!

Dan ini sumber pembanding :

Capai Kata Sepakat, Sri Mulyani Pastikan Google Bayar PajakYanuar Riezqi YovandaKamis, 1 Desember 2016 - 23:08 WIB

JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan Google telah mencapai kata sepakat terkait besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat tersebut. Menurutnya kedua pihak telah melakukan pertemuan dan Google berjanji akan memenuhi seluruh tanggug jawabnya.Lebih lanjut dia menerangkan dalam pertemuan tersebut pihak Google dan pemerintah sama-sama memberikan catatannya soal hitungan pajak. Mantan Gubernur Bank Dunia itu mengaku telah membandingkan serta mencocokkan data keduanya."Google sudah bertemu dengan kita dan sama-sama meng-compare note untuk menunjukkan dari sisi Google basis perhitungan mereka. Kewajiban pajak mereka," ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP),Jakarta, Kamis (1/12/2016).Dia menjelaskan, pemerintah dan Google sudah menemukan kesepakatan dari adanya dua hitungan tersebut. Perhitungan dilakukan berdasarkan volume transaksi dan kegiatan ekonomi Google di Indonesia."Kami memberikan kalkulasi dan dari kalkulasi antara dua belah pihak ditemukan titik kesepakatan, berdasarkan volume transaksi atau volume kegiatan ekonomi yang menimbulkan dampak ke kewajiban pajaknya," papar dia.Terkait sikap positif yang diberikan Google, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih. Menurutnya phak Googlesudah berkomitmen untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya."Saya berterima kasih Google memilikikomitmen untuk memenuhi kewajibannya dan bangga dengan tim kita yang memiliki komitmen untuk melihat potensi penerimaan pajak. Sehingga kita bisa menciptakan level playing field kepada seluruh pelaku ekonomi," jelasnya.
http://ekbis.sindonews.com/read/1159768/33/capai-kata-sepakat-sri-mulyani-pastikan-google-bayar-pajak-1480601961

[QUOTE=jiancukbp;58429264dcd77085538b456b]


Gan taro dipage one gan yang komengannye yg ane quote

[QUOTE=kemambung;58427d0931e2e66c768b4574]

Google, Facebook Under Pressure Over Indonesian Taxes

by

Karlis Salna

November 30, 2016 — 5:00 PM ESTDecember 1, 2016 — 3:47 AM EST

Government seeking to boost revenue in face of slower growth

Investors concerned tax push may deter foreign investment



Sri Mulyani Indrawati, Indonesia's minister of finance.

Photographer: Dimas Ardian/Bloomberg

Indonesia is widening its tax net to target global technology giants like Google and Facebook Inc., a strategy that’s raising red flags for fear it may deter foreign investment.

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati is seeking to squeeze more revenue out of an economy that’s been hit by weak commodity prices and subdued demand from China, Indonesia’s biggest trading partner. Halfway through a tax amnesty plan, the government has raised almost 100 trillion rupiah ($7.4 billion) in income from penalties and is now turning its focus to companies like Apple Inc., Twitter Inc. and Yahoo! Inc.

The latest salvo from the tax office underscores the challenge President Joko Widodo faces in funding his ambitious infrastructure goals, and the risk that it may backfire by scaring off investors.

“We’re just looking for fair treatment,” said Lin Neumann, managing director of the American Chamber of Commerce in Indonesia. “The concern is that if companies feel that they’re spending an enormous amount of time in negotiations over tax assessments that go beyond what they believe they have agreed to in their contracts and under the law, then that can hurt foreign investment.”

If companies “end up in a kind of red-tape situation, that is not conducive to making plans for growth,” he said. “Ultimately, that situation hurts Indonesia.” The chamber helps to promote U.S. businesses in Indonesia, and Google is among its members.

Budget Pressure

Indonesia had initially put Google’s tax and penalty bill at 5 trillion rupiah, but could lower that to 1 trillion rupiah in a settlement that may come as soon as this week, according to Muhammad Haniv, head of the special taxpayers office with the Finance Ministry’s Tax Directorate-General. He said last week that Facebook owed as much as 3 trillion rupiah.

Facebook, Twitter, Apple and Yahoo! didn’t respond to requests for comment. Taj Meadows, Google’s head of policy communications for Asia Pacific, declined to comment, and referred to an earlier statement that said the company had paid all applicable taxes and will continue to fully cooperate with the Indonesian government.

Indrawati -- a former World Bank managing director who tried to clean up the tax system during her previous tenure as finance minister -- needs to keep the budget deficit below the legal limit of 3 percent of gross domestic product. That goal is complicated by an economy that expanded last year at the slowest pace since 2009 and is