gaan pagi ini ane mau bahas dikit soaal prostitusi di Jakarta, udah makin pelik nih wkwkwkwk



Prostitusi bukanlah hal baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan, apalagi ibu kota. Prostitusi menuai banyak pro-kontra, kontra datang melalui anggapan lokalisasi sebagai bentuk penyakit masyarakat, tidak beradab, dan perbuatan zina. Pro datang tidak secara terang-terangan, karena seksualitas merupakan hal tabuuntuk dibicarakan di muka umum.

Pemerintah Provinsi DKI sudah banyak melakukan terobosan untuk mengakomodasi persoalan ini dan mulai menemui titik terang. Salah satu tindakan penting yang dilakukan adalah penertiban lokalisasi Kalijodo. pramuriaan di wilayah Jakarta Utara ini ditertibkan dengan alasan yang jelas, karena masuk dalam rancangan Ruang Terbuka Hijaudan banyak penghuninya yang tinggal secara ilegal serta tidak memiliki KTP DKI.

Pemprov DKI berusaha melakukan penertiban lokalisasi Kalijodo seadil mungkin, Rusun didirikan untuk tempat tinggal baru para penghuni lokalisasi, dan diberi akomodasi untuk biaya pulang bagi para ‘penghuni’ yang berasa dari luar DKI.

Penertiban lokalisasi mempunyai tujuan yang jelas, yaitu pada nantinya Jakarta akan memiliki izin dan prosedur yang sesuai hukum untuk mengatasi masalah pramuriaan. Perizinan bagi pramuriaandirasa perlu karena pramuriaan sudah ada sejak lama dan cara paling masuk akal untuk mengatasinya bukan dengan pemberantasan, tapi mengatur dengan regulasi dan birokrasi.

Lokalisasi yang teratur akan memberikan pendapatan yang jelas bagi keuangan Pemprov DKI dan lokasi, pelaku dan cakupannya terdata dengan baik. Tawaran Ahok untuk menerapkan perizinan bagi lokalisasi sebagai bentuk realistis penanggulangan pramuriaan. Penerapan izin dan sertifikasi bagi PSK selain memunculkan ketertiban juga akan menekan jumlah penyakit menular seksual karena ada aturan dan batasan yang jelas dalam tiap transaksi yang dilakukan.

Lebih lanjut, ahok melalui penerapan ini nantinya berharap tingkat kemakmuran penduduk wilayah kumuh akan berkembang, karena tiap-tiap PSK yang terjaring akan diberi penanganan spiritualitas lebih banyak ketimbang pelatihan keterampilan yang menurut Ahok kurang efektif. Pelatihan keterampilan dianggap kurang efektif, karena PSK yang terjaring sudah terbiasa dengan penghasilan yang cukup besar dan proses pelatihan yang tidak menghasilkan uang banyak akan menyebabkan mereka lari dan kembali menjalani profesi sebagai PSK.

Penanganan Pemprov DKI terhadap pramuriaan sejauh ini cukup baik dan masuk akal, hal-hal yang sudah terealisasikan berupa pemindahan lokasi tinggal, penyuluhan, dan penertiban lebih realistis ketimbang mewacanakan penutupan dan pemusnahan area lokalisasi, padahal lokalisasi secara diam-diam akan terus ada. Maka wacana perizinan lokalisasi inilah yang jika tercapai nantinya akan menata kehidupan ibu kota yang lebih jujur dan teratur.