Menguak Rahasia Demokrat Membela I Putu Sudiartana.....,Ternyata Trauma Dengan Nazarudin!!



Aktivis politik Fajroel Rahman menyayangkan pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan pembuktian kasus I Putu Sudiartana dalam dua hari.

Menurut Fadjroel, pembuktian harus dilakukan di pengadilan. Via akun Twitter, Komisaris Utama PT Adhi Karya itu bahkan me-mention akun Ketum Demokrat Sosilo Bambang Yudhdoyono. Dia mengatakan jika kadernya tengah kacau dalam berpikir.

“Nanti di pengadilan bos pembuktian korupsinya... hadoooh! lapor Pak @SBYudhoyono ah kok anak buahnya kacau,” cuit Fadjorel, Jumat (01/06/2016).

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik menyangsikan kinerja KPK terkait operasi tangkap tangan terhadap kolegannya.

"Penangkapan Putu dasarnya hanya bukti petunjuk," kata Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik di Cafe De Pana, Jakarta, Rabu (29/06).

Rachland menjelaskan, pencokokan kali ini tidak seperti operasi tangkap tangan (OTT) yang biasa dilakukan KPK. Biasanya, menurut dia, KPK menangkap dengan barang bukti uang saat transaksi.

Penangkapan Putu terkait proyek di Komisi Infrastruktur, dinilai Rahland sangat tidak lazim, karena dia anggota Komisi Hukum. "Sekarang tergantung KPK menjelaskan hubungannya."

Diberitakan sebelumnya, KPK mencokok Putu bersama enam orang lainnya pada Selasa malam (28/06/2016). Putu diduga menerima hepeng Rp 500 juta dan Sin$ 40 ribu untuk 12 proyek jalan di Sumatera Barat. Proyek itu masuk APBNP 2016 senilai Rp 300 miliar.

Demokrat menjadi satu-satunya partai yang pengurus intinya berhasil dihabisi KPK, berkat nyanyian Nazarudin, yang merasa ditinggalkan dan tanpa pembelaan, sehingga daripada sendirian, maka diseretlah semua yang terlibat. Jadi, Nazarudin adalah biang masalah yang menyeret pengurus inti Demokrat.

Jika dulu Demokrat begitu keras dan menyatakan tidak akan membela sedikitpun kader yang terlibat korupsi, mungkin akan berbeda dengan kasus Putu Sudiartana. Karena Demokrat bisa saja trauma dengan nyanyian Nazarudin yang mematikan!

Hal ini dapat dilihat dari beberapa pembelaan halus oleh Demokrat kepada wakil bendahara umum partai, I Putu Sudiartana yang kemarin terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Baca disini: Partai Demokrat Siap Berikan Bantuan Hukum Untuk I Putu Sudiartana ==>sumber: Beritasatu.com

Pengurus Partai Demokrat menyatakan bahwa OTT KPK terhadap I Putu Sudiartana adalah lemah dan tidak lazim.

“Kami tidak melihat kejadian yang dimaksud lazimnya OTT diperlihatkan oleh KPK. OTT biasanya clear, ada uang diserahkan kepada orang kemudian menjadi tersangka. Kita tidak menemukan adanya penjelasan eksplisit ada uang ditransaksikan, yang selama ini dijadikan sebagai unsur utama tangkap tangan,” ujar Rachlan, Demokrat.

Pernyataan ini tentu saja dibuat setelah pengurus Demokrat dikumpulkan di Cikeas oleh SBY berbeda jauh dengan Jero Wacik yang SBY tak terlihat panik. Bahkan serta merta langsung menyatakan, tidak akan memberi bantuan hukum pada Jero wacik. Baca disini: Demokrat: SBY Tak Akan Bantu Jero Wacik ==>sumber: Metrotvnews.com

SBY mungkin saja belajar dari kasus Nazarudin. Posisi I Putu Sudiartana dan Nazarudin adalah sama-sama bendahara, meskipun salah satunya hanya wakil bendahara. Posisi ini pastinya diisi oleh orang yang paham betul keuangan partai, keluar masuknya, dan bahkan dari mana asalnya bendahara pasti lebih orang lain.

Jika melihat kasus yang menjerat I Putu Sudiartana( tanpa mendahului keputusan KPK) adalah kasus yang hampir pasti tidak akan berhenti sampai di I Putu Sudiartana. Hampir pasti akan berbuntut seperti kasus Nazarudin.

Mari kita lihat kasus yang menjeratnya:

I Putu Sudiartana tertangkap OTT karena menjanjikan kepada Yoga Askan akan menggolkan 12 proyek pembangunan jalan di Sumatera Barat dengan nilai proyek Rp 300 miliar. Proyek akan dimasukkan di APBNP 2016 dan didanai menggunakan skema multy years 3 tahun.

Dalam hal APBNP, maka pastinya I Putu Sudiartana tidak bisa bekerja sendiri mengingat posisinya hanya sebagai wakil bendahara Demokrat, sementara bahasan APBNP harus melibatkan semua anggota fraksi.

Jika I Putu Sudiartana dibiarkan atau ditinggalkan oleh Demokrat, diperlakukan seperti Nazarudin, hampir pasti akan ada pengurus Demokrat yang ikut terjerat KPK. Bisa karena kasus yang sama -proyek pembanguna jalan di Sumbar- atau kasus yang lainnya.

Akhirnya Demokrat lebih memilih tidak konsisten dalam rangka memerangi korupsi, salah satu bukti kongkritnya adalah siap memberi pendampingan hukum kepada I Putu Sudiartana.

“Kami akan berkomunikasi dengan Putu. Kami siapkan jika diperlukan,” kata Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin dalam jumpa pers kemarin.

Padahal berulang kali Demokrat menyatakan tidak akan memberi ampun kepada koruptor. Ruhut Sitompul corong pencitraan Demokrat selalu mengatakan bahwa setiap kader Demokrat yang jadi tersangka pasti langsung dipecat dan tidak akan mendapat pendampingan hukum.

Nah sekarang, untuk kasus I Putu Sudiartana, Demokrat nampaknya ragu untuk bersikap keras seperti sebelumnya, mengingat posisi kadernya yang jadi tertangkap KPK adalah wakil bendahara umum, yang paham betul arus lalu lintas keuangan Demokrat. Jika kemudian ditinggalkan seperti Nazarudin, hampir pasti akan ada pengurus Demokrat yang ikut terseret, entah untuk kasus yang sama atau kasus yang lain.

Dengan kondisi seperti ini, maka harap maklum kalau SBY mendadak responsif dan memanggil semua pengurus Demokrat, tentu saja untuk menyusun strategi menghadapi KPK dan mengajari cara menyampaikan pernyataan di media. Salah satu pernyataan yang sangat khas SBY adalah teori jalan tengah. Mengakui tapi membantah. Di Indonesia, hanya SBY yang bisa begitu.

Silahkan diperhatikan:

“Agar diketahui, kami memilih waktu pernyataan ini setelah KPK, dengan asumsi langkah KPK benar dan dilandasi bukti kuat sehingga pernyataan ini atas hal tersebut. Sebagaimana kita ketahui penjelasan KPK kami dengarkan tadi, tidak ada penjelasan mengindikasikan OTT. Sebab, jika telah terjadi OTT, penjelasan oleh Laode dan Basaria itu tidak ada penerangan, penjelasan penggambaran OTT yang lazim sering di dalam langkah OTT KPK,” ulas Amir.

Memang OTT yang dilakukan KPK pada I Putu Sudiartana memang tidak lazim. Karena biasanya OTT itu ada transaksi manual.

Tapi OTT kali ini transaksinya virtual, via transfer antar bank dan dalam waktu yang sangat berdekatan. Uang yang ditransfer ke Putu jumlah totalnya adalah Rp 500 juta. Uang ditransfer beberapa kali dalam waktu yang sangat berdekatan dan menggunakan rekening beberapa nama orang dekat Putu. Modusnya mirip seperti Luthfi Hasan Ishaq ketum PKS.

Selain uang Rp 500 juta yang ditransfer, KPK juga menyita uang senilai US Sing 40 ribu. Uang itu ditemukan saat KPK menangkap anggota Komisi III itu di rumah dinasnya di Ulujami, Jaksel.

Unntuk menghindari OTT yang biasa dilakukan KPK, maka Putu Sudiartana menggunakan kreatifitasnya untuk memuluskan penyuapan, yakni melalui transfer dan menggunakan rekening orang lain. Karena kalaupun tertangkap, masih ada kemungkinan bisa lepas. Kalaupun sudah tidak bisa lepas, minimal bisa dapat predikat “tidak bersalah dan tidak terbukti” karena uangnya masuk ke rekening orang terdekatnya, bukan langsung pada I Putu Sudiartana.

Sementara anggota DPD RI Gede Pasek Suardika berharap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggungjawab atas ditangkapnya I Putu Sudiartana yang juga Wabendum Demokrat itu. Pasek yang juga mantan politikus Demokrat ini meminta SBY tak cuma bilang prihatin atas peristiwa itu.

"Ini tentu masalah serius bagi pembenahan partai ke depan. Tidak bisa DPP lepas tangan. Ketua umumnya tidak cukup hanya bilang prihatin tetapi membangun partai dengan pendekatan yang bukan pendekatan kinerja. Kasihan sahabat-sahabat saya yang kerja keras di daerah menjaga citra partai ternyata di DPP malah melesak kasusnya," kata Pasek.


Pasek juga menjelaskan bahwa Putu berasal dari Dapil Bali yang menggantikan posisinya di DPR. Hal ini yang membuat perwakilan Bali di DPR berkurang.

"Bali kehilangan dua kursi semuanya dari Partai Demokrat. Sehingga dari 9 kursi praktis Bali diwakili oleh 7 kursi saja. Karena dua kursi terjerat kasus korupsi dan keduanya dari Partai Demokrat. Yang pertama Jero Wacik yang sekarang masih dalam proses banding dan Putu Liong yang kena OTT KPK," ujarnya.

Menurut Pasek, Partai Demokrat harusnya bertanggung jawab atas kehilangan hak masyarakat Bali atas wakil-wakilnya tersebut. Dia menilai hal ini merupakan kerugian besar bagi Bali sekaligus peristiwa aib bagi Bali.

Semoga saja tidak berlanjut dan cukup sampai di sini saja hal-hal ini menimpa Partai Demokrat dan khususnya wakil rakyat dari Bali," pungkasnya.