Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan Antar Umat Beragama PBNU, KH Imam Aziz memberikan apresiasi pada tindakan Polri yang tegas dalam menjalankan proses hukum terhadap kasus calon petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan agama.

Menurutnya, proses hukum yang kini dijalani pihak kepolisian merupakan tindakan yang berani dan tegas untuk menuntaskan polemik yang terjadi di tengah masyarakat akhir-akhir ini.

Walaupun seperti itu, dia berharap Polri bisa bekerja secara profesional tanpa dipengaruhi oleh intervensi apapun dalam menegakkan hukum pada kasus yang kini disandangkan pada Ahok.

Dengan tegas dia katakan, dalam menegakkan hukum penyidik Polri harus merujuk pada undang-undang hukum pidana (KUHP) yang menjadi pegangan institusi polri hingga saat ini, bukan menurut fatwa MUI.



"Fatwa itu sebetulnya adalah produk hukum dari sebuah lembaga agama yang sifatnya tidak mengikat karena hanya menjadi guidance bagi umat. Oleh karena itu tidak boleh dijadikan acuan hukum oleh negara," ucap Imam Aziz seperti dicuplik redaksi Rahasiakan.com.

Selain itu, dia juga berharap agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga agama bisa menjembatani dalam memenangkan masyarakat terhadap polemik yang terus bergulir ini.

Menurut dia, peran penting MUI adalah untuk memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa dalam penyelesaian kasus Ahok tersebut memang harus diselesaikan melalui ketentuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia juga tidak ingin berkomentar terkait tudingan miring soal fatwa MUI yang menyebutkan Ahok telah menistakan agama ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Menurutnya, masyarakat harus mempercayai proses hukum yang kini sedang berlangsung.

"Selama hukum berjalan dengan baik semua akan menganggap proses ini tidak dipolitisasi. Jadi kita tunggu proses hukum ini agar berjalan secara baik," tandasnya.

Sumber : Rahasiakan