Seorang anggota DPR meninggalkan ruangan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/10). Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan I tahun 2016-2017 tersebut mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang merek dan Indikasi Geografis menjadi Undang-Undang (UU) serta menyetujui revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ketua DPR Ade Komarudin gelisah. Kegelisahan itu muncul sejak ia dilantik menjadi Ketua DPR pada Januari 2016 lalu. Ia gelisah karena selama ini masih banyak anggota DPR yang kerap bolos dalam rapat-rapat yang diadakan Dewan. Bukan hanya rapat Paripurna tapi mereka juga banyak yang absen ketika rapat-rapat komisi.

Katanya, selama masa sidang I tahun 2016/2017 rata-rata kehadiran anggota di rapat paripurna hanya 41,7 persen.

"Saya kan sudah sampaikan, ini bukan hanya kegelisahan publik tapi juga semuanya," kata Ade seperti dilansir detikcom.

Rendahnya kehadiran anggota DPR ini salah satunya bisa dilihat saat paripurna pengesahan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Kamis (27/10/2016). Dari absensi kehadiran, ada 358 dari total 560 anggota Dewan yang tak hadir dalam paripurna ini.

Ketidakhadiran ini juga terlihat saat DPR menggelar rapat paripurna pengesahan ratifikasi Perjanjian Paris pada Rabu (19/10/2016). Saat itu, ada 316 yang tidak hadir termasuk di antaranya 72 yang izin.

Pun saat DPR menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang I tahun 2016/2017 pada Jumat (28/10/2016). Dari 560 anggota, ada 229 yang tidak hadir termasuk di antaranya 75 yang izin.

Situs datapun.com punya data lebih detil. Mereka mencatat data kehadiran anggota pada masa sidang ketiga hingga kelima (11 Januari 2015 hingga 28 Juli 2016).

Mereka mengkategorikan tingkat kehadiran anggota di paripurna berdasarkan Partai Politik. Data itu menyebut:

1. NASDEM: 61 persen. Rata-rata 22 dari 36 anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna

2. HANURA: 58 persen. Rata-rata 9 dari 16 anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna

3. GERINDRA: 56 persen. Rata-rata 41 dari 73 anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna

4. PKS: 54 persen. Rata-rata 21 dari 40 anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna

5. PAN: 51,2 persen. Rata-rata 25 dari 48 anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna

6. DEMOKRAT: 50,8 persen. Rata-rata 31 dari 61 anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna

7. GOLKAR: 49,3 persen. Rata-rata 49 dari 91 anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna

8. PDI Perjuangan: 47 persen. Rata-rata 51 dari 109 anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna

9. PKB 46,1 persen. Rata-rata 22 dari 47 anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna

10. PPP 45,5 persen. Rata-rata 18 dari 39 anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna.

Melihat data itu, tak heran jika Ade gelisah. Meski sebenarnya kemalasan ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Namun, menurut Ade, saat ini dirinya sedang memikirkan langkah terbaik dan terefisien bagaimana membuat agar tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat meningkat. Bersama pimpinan fraksi, ia mewacanakan akan menerapkan sistem reward and punishment.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) sering menyoroti masalah ini. Menurut Ketua Divisi Sarana dan Prasarana Formappi, Made Leo, salah satu kode etik yang sering dilanggar anggota DPR itu menyangkut masalah ketidakhadiran mereka dalam rapat paripurna dan komisi.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR pasal 8 ayat (1) jelas-jelas menyebut anggota DPR wajib hadir dalam rapat-rapat yang diadakan DPR.

"Tingkat kehadiran anggota Dewan dalam rapat tidak memuaskan dengan persentase kurang dari enam puluh persen," katanya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-parlemen-kita

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Angka keramat untuk jadi presiden AS

- Sejumlah suara dunia melunak setelah Trump terpilih Presiden

- Misteri lantunan suara di Laut Arktik