Merdeka.com - Setelah demo kasus dugaan penistaan agama 4 November lalu banyak bermunculan isu-isu tak benar, salah satunya menyasar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Di media sosial Gatot disebut-sebut berkeinginan menjadi presiden.

Selain itu, Gatot juga dikabarkan bakal diganti. Presiden Joko Widodo menunjuk Irjen Kementerian Pertahanan, Marsdya Hadi Tjahjanto. Sebelum promosi Hadi pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden.

Khawatir isu ini meluas, Presiden Jokowi langsung merespons. Dengan tegas Jokowi mengatakan tidak akan mengganti Gatot. Kepala negara justru memuji jenderal jebolan Akademi Militer 1982 itu sebagai pekerja keras.

"Isu berseliweran kanan-kiri seperti itu sehingga saya tadi mengajak panglima, untuk menegaskan, tidak ada yang namanya pergantian panglima TNI, tidak ada," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/11).

Mantan gubernur DKI itu menyebut Gatot sebagai seorang sangat bertanggung jawab dalam bekerja. Sejak menjadi Presiden, Jokowi memang kerap terlihat selalu bersama Gatot. "Wong tiap hari juga dengan panglima, gimana. Beliau telah bekerja pagi siang malam dengan baik," ucapnya.

Jokowi juga menginstruksikan langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menelusuri penyebar informasi bohong tersebut. "Nanti saya perintah ke Kapolri, tidak benar. Ini namanya ingin memanaskan suasana," ujarnya.

Gatot membantah informasi yang beredar bahwa dirinya akan dicopot Jokowi. Terkait motif di balik beredarnya kabar pergantian, Gatot enggak mau ambil pusing. Dia hanya menegaskan, pasca-aksi demonstrasi depan Istana, Presiden kerap bertemu dengannya dalam rangka membahas stabilitas keamanan negara.

"Silakan dianalisa sendiri. Saya malam-malam sama-sama Presiden di sini, paginya sama sama Presiden. Kemarin di Mabesad sama-sama Presiden. Kemudian kemarin makan siang dengan Kapolri, sama-sama Presiden, terus isunya saya mau diganti," kata Gatot.

Soal isu mau jadi presiden, menurut Gatot, sebagai prajurit aktif jika punya hasrat jadi presiden sama saja melanggar sumpah. Gatot mengatakan, Presiden telah memerintahkan untuk menjaga dan mengelola ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.

"Saya lebih baik menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, daripada saya menjadi Presiden," tegas Gatot saat menjadi narasumber di salah satu televisi swasta.

Gatot menegaskan dirinya pernah bersumpah saat dilantik menjadi perwira TNI, pada 15 Maret 1982. Sumpah diucapkan di atas Alquran, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta taat pada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusannya.

"Sebagai Panglima TNI, atasan saya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, selaku Panglima Tertinggi TNI. Oleh sebab itu, saya harus taat dan loyal kepada Presiden," tegas Gatot.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengapresiasi langkah cepat Jokowi dalam menjawab isu pergantian Panglima TNI. "Sudah tepat (Langkah presiden), daripada menyebar kemana-mana dan meresahkan," tegas TB Hasanuddin saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (9/11).

Politikus PDIP ini menduga, isu pergantian Panglima TNI bertujuan untuk memperkeruh suasana pasca demo 4 November 2016. Pembuat isu ingin memecah belah NKRI dan memperkeruh suasana.

"Tujuannya sekarang ingin memecah belah, memperkeruh suasana bahwa TNI tak loyal padahal kan baik-baik saja. Nanti dianggap pro ini pro itu, padahal Panglima TNI sudah bekerja dengan baik," jelas TB Hasanuddin.

Menurut TB Hasanuddin, pembuat isu tersebut adalah orang yang tidak cerdas dan tidak mengerti. Sebab, kata dia, proses pergantian Panglima TNI harus melewati proses dan mekanisme sesuai undang-undang.

"Pertama yang buat isu pasti bodoh (Tak cerdas), kan proses pergantian Panglima TNI harus dikirim ke DPR," tandasnya.

merdeka

Ya siapa lagi klo bukan yg suka memprovokasi massa