TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam konteks sekarang, tindakan mantan Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hukum memperkeruh suasana.

Demikian Peneliti Indonesia Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menanggapi pernyataan SBY menyikapi rencana unjuk rasa ormas Islam di depan Istana, Jakarta, pada Jumat (4/11/2016), untuk mendesak proses hukum terhadap Ahok.

"SBY seperti menyiram minyak di tengah suasana Jakarta yang panas," kata Erwin kepada Tribunnews.com, Rabu (2/11/2016).
Tindakan SBY yang secara eksplisit meminta Ahok diproses hukum imbuhnya, juga kurang elok secara politik.

Bahkan dia tegaskan, tidak tepat SBY meminta seorang calon untuk diproses hukum sementara dia punya kepentingan yang kental dalam Pilkada DKI Jakarta.

Yakni anak sulungnya menjadi penantang petahana Ahok.

"Publik sulit untuk memisahkan posisi SBY sebagai mantan presiden yang sedang memprotes dengan dirinya yang punya kepentingan bertarung dalam Pilkada," ujarnya.

Hanya sebentuk metafora, menurutnya, meskipun SBY mengatakan, dia dan Demokrat tetap ingin agar Pilgub DKI 2016 diikuti tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, jika nantinya diproses hukum terkait tuduhan penistaan agama, Ahok tetap memiliki hak untuk berkampanye.

"Menurut saya, pernyataan terakhir itu sebentuk metafor. Publik lebih membaca pernyataan SBY tersebut sebagai pernyataan sebagai politisi dibanding sebagai negarawan," ujarnya.

SBY mengingatkan Polri agar jangan sampai negara "terbakar" terkait proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Ahok yang dituduh menistakan agama.

Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016), bersama para elite Demokrat.

Jumpa pers tersebut dilakukan untuk menyikapi rencana unjuk rasa ormas Islam di depan Istana, Jakarta, pada Jumat (4/11/2016), untuk mendesak proses hukum terhadap Ahok.

"Kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum," ucap SBY.

SBY menekankan kasus yang dituduhkan kepada Ahok, yakni menistakan agama. SBY mengatakan, penistaan agama dilarang secara hukum seperti diatur dalam KUHP.

Ia lalu menyinggung adanya kasus serupa pada masa lalu yang diproses hukum dan dianggap bersalah.

Karena itu, kata dia, jangan sampai Ahok diaggap tidak boleh diproses hukum.

"Kalau beliau diproses, tidak perlu ada tudingan Pak Ahok tidak boleh disentuh," kata Presiden keenam RI itu.

"Setelah Pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak menghormati, ibaratnya jangan gaduh," kata dia.

SBY juga mengingatkan penegak hukum untuk bisa meredam tekanan dari kedua pihak, baik yang ingin Ahok dihukum maupun yang ingin Ahok bebas.

"Serahkan ke penegak hukum apakah Pak Ahok tidak bersalah nantinya, bebas, atau Pak Ahok dinyatakan bersalah. Jangan ditekan, biarkan penegak hukum kita bekerja, begitu aturan mainnya, begitu etikanya," kata SBY.

Kasus itu tengah diusut oleh Bareskrim Polri. Sejauh ini, polisi menerima delapan laporan masyarakat terhadap Ahok.

Bahkan Ahok mendatangi sendiri dan sudah diminta keterangan penyelidik Bareskrim atas permintaan sendiri.

sumur: http://www.tribunnews.com/nasional/2...-minyak?page=2

Ow...ow...ow...orang ketiga ternyata yang nyiram bensin...