Presiden Joko Widodo yang menerima pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama telah membahas sejumlah isu terkini, termasuk penegakan hukum dan pengutamaan ketertiban di Indonesia. "Kami sepakat bahwa kita memang siap untuk membela negara dan bagi kami NKRI final, dan kita tidak akan memberikan toleransi kepada siapa saja yang akan memecah belah bangsa ini," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, seperti dilansir antaranews.com. Menurut Ma'ruf, dalam pertemuan tersebut, sejumlah pengurus organisasi massa Islam menyampaikan adanya kegaduhan yang diakibatkan pernyataan salah satu kepala daerah dengan dugaan penistaan agama.

Ma'ruf menilai, kendati masalah tersebut tidak berhubungan dengan politik maupun Pilkada yang akan dilaksanakan pada 2017, namun isu tersebut menjadi berkembang dan menimbulkan keresahan di masyarakat. "Karena itu kita sepakat bahwa semua ini diproses secara terhormat, proporsional, melalui proses hukum. Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini," ujar Ma'ruf. Ketua MUI juga mengatakan sepakat untuk berunjuk rasa sesuai dengan aturan dan akan berlangsung dengan tertib. "Oleh karena itu kami menyerukan kepada kemungkinan terjadinya demonstrasi itu untuk mengikuti berdasarkan peraturan, dilakukan secara santun, damai dan tidak anarkis, tidak menimbulkan kerusakan dan juga jangan terprovokasi," tegas Ma'ruf.

Sebelumnya, sejumlah ormas Islam berencana melakukan unjuk rasa di Jakarta pada 4 November 2016. Presiden Jokowi sebelumnya mengimbau agar unjuk rasa tidak mengganggu ketertiban dan tetap mengutamakan perdamaian. Pemerintah, jelas Jokowi, akan menjamin hak menyampaikan pendapat, tetapi juga akan mengutamakan ketertiban umum. "Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tetapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," kata Presiden.

Menyatakan pendapat atau aspirasi di depan umum merupakan hak semua warga negara. Menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa diperbolehkan saja namun harus mengedepankan aturan-aturan hukum yang berlaku. Berunjuk rasa dengan cara-cara yang damai dan tanpa tindakan anarkis akan lebih terasa aman dan nyaman serta aspirasi yang dikemukakan tersalurkan. Mari kita sebagai warga masyarakat jalankan himbauan dari Presiden Jokowi dan Ormas Islam diatas agar terciptanya suasana kondusif demi kebaikan kita bersama.