JAKARTA- Istri mendiang Munir Said Thalib, Suciwati, menyebut Susilo Bambang Yudhoyono tidak bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia itu.

Menurut Suci, seharusnya sejak dari dulu saat jadi Presiden, SBY angkat bicara soal kasus ini. Suci menilai langkah SBY saat ini hanya menunjukan sikap reaksionernya. ”Kok baru sekarang, seharusnya bisa jauh-jauh hari saat dia (SBY-red) jadi Presiden,” kata Suciwati.

Saat menjadi Presiden yang punya kewenangan penuh, SBY harusnya bisa melakukan banyak hal. Misalnya saat membentuk tim pencari fakta (TPF). Menurut Suciwati, SBY awalnya mengatakan akan membentuk TPF yang tak hanya menyelidiki, namun juga menyidik. Tapi melalui Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 2004 yang diterbitkannya, TPF hanya berwenang menyelidiki. Padahal saat itu TPF dipimpin oleh seorang jenderal polisi. ”Kewenangan menyidik diserahkan kembali ke Bareskrim,” katanya.

Suci menegaskan, TPF juga dibentuk oleh SBY setelah didorong oleh koalisi masyarakat sipil, bukan inisiatifnya. Setelah tugas TPF selesai dan hasilnya diserahkan ke pemerintah tahun 2005, SBY juga tak kunjung mengumumkannya. Bahkan saat dokumen TPF itu disengketakan ke Komisi Informasi Pusat (KIP) 11 tahun sesudahnya, SBYmenurut Suciwati tidak hadir untuk memberikan kesaksian. ”Di KIP dia punya ruang untuk itu tapi tidak dilakukan,” ujar Suci.

Jika tiba-tiba sekarang SBY bereaksi dan menyatakan akan memberikan pernyataan, Suci menyebut hal itu tak jauh pada upaya menjaga pamor belaka. Apalagi saat ini tengah ramai Pilkada DKI Jakarta di mana anak SBY, Agus Yudhoyono, mencalonkan diri. Suci memperkirakan, jika memang nantinya SBYangkat bicara, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat itu hanya seputar apa yang telah dilakukan pemerintah saat itu. Misalnya soal pembentukan TPF hingga penyidikan terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto dan Muchdi Purwopranjono.

Padahal, kata Suci, hal tersebut bukan sebuah pencapaian SBY, namun kewajibannya sebagai kepala negara saat itu.

Bukan Politisasi

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berharap Presiden Indonesia keenam tersebut bicara tentang keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Menurut koordinator KontraS Haris Azhar, SBY merupakan saksi yang mengetahui proses dari awal hingga akhir TPF Munir. ”SBY saksi, dia tahu apa yang terjadi. Saya harap SBY speak on the truth tentang pengalaman yang dialami,” kata Haris Walau demikian, menurut Haris, keterangan SBY tidak berpengaruh besar dalam penelusuran dokumen TPF jika tidak ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo.

Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto menyebut, Jokowi tersandera dalam hal penyelesaian kasus HAM masa lalu. ”Nampaknya pemerintahan Jokowi tersandera. Sebab di dalam dokumen TPF Munir, diduga melibatkan oknum BIN yang notabene juga orang-orang di sekeliling Jokowi,” ujar Ardi pekan lalu. Selama ada orang-orang yang diduga terlibat di dalam pembunuhan Munir di sekeliling Jokowi, pemerintahan ini akan sulit menyelesaikan perkara itu dengan komprehensif. Terpisah, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan tidak ada politisasi dalam penyelesaian kasus Munir. Dia menanggapi pernyataan SBY.

Prasetyo meminta semua pihak, termasuk SBY, agar berpikir positif dalam menanggapi kasus tewasnya Munir. Menurutnya, upaya penyelesaian kasus tersebut harus direspons secara positif. ”Mestinya semua pihak harus menanggapi secara positif, jangan negative thinking,” kata Prasetyo saat ditemui usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (24/10).

Tuduhan kasus Munir bermuatan politik sebagaimana dilontarkan SBY, menurutnya harus bisa dibuktikan. ”Di mana politisasinya, tanya saja, di mana politisasinya, tidak ada politisasipolitisasian. Kami ini mau mencari kebenaran. Jangan ada tuduhan-tuduhan seperti itu,” tegas Prasetyo dengan nada meninggi. Saat ini, kata Prasetyo, pihaknya masih mencari dokumen hasil penyelidikan TPF yang dinyatakan hilang. Namun menurutnya, upaya pencarian itu bukan berarti bentuk politisasi atas kasus tersebut. Prasetyo menyatakan hanya melanjutkan penyelesaian kasus tersebut. ”Tidak usah kita terlalu bersitegang, kami hanya ingin mencari, di mana sih barang itu adanya, kapan diserahkannya. Sekarang ini nyatanya tidak ada. Bagaimana dikatakan politisasi, enggak ada politisasi,” ujarnya.

Seperti yang diberitakan kemarin, SBY menanggapi upaya penyelesaian kasus Munir lewat akun media sosial miliknya. Dia menulis, ”Saya amati perbincangan publik ada yang berada dalam konteks, namun ada pula yang bergeser ke sana ke mari dan bernuansa politik.” Pada akun tersebut, Minggu (23/12) lalu SBYjuga menyatakan akan memberi penjelasan dalam dua atau tiga hari lagi.

Sumber Prihatin

Ya Sudahlah , Capek ngeliat Dagelan Politik negeri ini , ada kesempatan dari tahun 2005 sampe tahun 2014 ngak di gunakan sama sekali , padahal Kasus TPF Munir sudah ada Tahap Penyidikan..
benar-benar negara Autopilot