Sayyid Qaboos bin Sa’id Al Bu Sa’id (Arab: قابوس بن سعيد ال بو سعيد lahir 18 November 1940 di Shalalah) adalah Sultan Oman saat ini. Ia menduduki kekuasaan setelah menggulingkan ayahnya sendiri, Sa‘id bin Taimur, tahun 1970.


Masalah pertama yang langsung dihadapi Sultan Qaboos adalah pemberontakan bersenjata dari kaum Komunis di Yaman Selatan, yaitu Perang Dhofar. Ia dengan cepat mengalahkan serangan tersebut atas bantuan beberapa negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, Oman telah mengambil kebijakan ke arah demokrasi. Pemilihan parlemen secara bebas dan adil telah menghadirkan kandidat dan suara perempuan. Atas dukungan tersebut, Sultan kemudian bersumpah untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Banyak keputusan yang diambil di dalam negeri dilaksanakan melui konsensus dengan pemerintahan federal, provinsi, lokal, dan wakil-wakil suku.

Tahun 1992 (1412H), Sultan Qaboos memerintahkan pembangunan masjid di wilayat Bausher di muhafazah Muscat. Ketika Sultan naik tahta pada 1970, ia telah mendirikan sebuah masjid sederhana di Muscat, namun pada 1992, ia meminta dibuatkan rancangan untuk masjid terbesar di dunia. Masjid tersebut dibuat berdasarkan seni dan arsitektur Islami yang terbaik yang bukan hanya dari satu negara atau satu tradisi Islam saja. Sebagai ciri khas gaya pemerintahan Sultan Qaboos, masjid agung ini maupun 2.000 masjid lainnya dibangun dengan dana pribadi Sultan.

Pada 5 Mei 2001, setelah empat tahun pembangunan yang dikerjakan oleh 600 pekerja selama 12 juta jam kerja untuk menyelesaikan karpetnya saja, Sultan Qaboos bersujud untuk bersembahyang di hamparan karpet buatan tangan terbesar di dunia, di dalam masjid yang terbesar pula di dunia.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (lahir 5 Juni 1942; umur 74 tahun) adalah seorang politikus Guinea Khatulistiwa yang menjabat sebagai Presiden Guinea Khatulistiwa sejak tahun 1979. Dia menggulingkan pamannya, diktator Francisco Macías Nguema, dalam sebuah kudeta militer pada Agustus 1979 dan telah mengawasi munculnya Guinea Khatulistiwa sebagai produsen minyak terpenting, pada awal 1990an. Obiang adalah Ketua Uni Afrika dari 31 Januari 2011 hingga 29 Januari 2012.

Obiang adalah pemimpin terlama di Afrika, yang telah berkuasa selama tiga dekade.Guinea Khatulistiwa adalah salah satu produsen minyak terbesar di benua itu, namun peringkat mereka sangat buruk dalam indeks pembangunan manusia PBB, sebagian besar rakyat Guinea Khatulistiwa tidak memiliki akses terhadap air minum bersih.

Obiang menggulingkan pamannya, Francisco Macías Nguema, pada sebuah kudeta berdarah tanggal 3 Agustus 1979. Macías diadili karena aktivitasnya selama dekade sebelumnya dan dijatuhi hukuman mati. Kegiatannya adalah telah termasuk melakukan genosida terhadap masyarakat Bubi. Dia dieksekusi pada 29 September 1979 oleh regu tembak.

Obiang menyatakan bahwa pemerintah baru akan membuat sebuah awalan baru dari rezim brutal dan represif Macías. Dia memberikan amnesti kepada tahanan politik dan mengakhiri sistem kerja paksa rezim sebelumnya. Namun, hampir tidak ada yang menyebutkan tentang perannya sendiri dalam kekejaman pemerintahan pamannya.

Yoweri Kaguta Museveni (lahir sekitar 1944, Ntungamo, Uganda)) adalah Presiden Uganda sejak 29 Januari 1986. Museveni terlibat dalam perang yang menggulingkan pemerintahan Idi Amin (1971–79) dan pemberontakan yang kelak menyebabkan runtuhnya rezim Milton Obote (1980–1985). Kecuali di wilayah utara negaranya, Museveni telah berhasil menciptakan stabilitas yang relatif dan pertumbuhan ekonomi di sebuah negara yang telah puluhan tahun dikelola dengan salah, dan dilanda oleh kegiatan kaum pemberontak dan perang saudara. Pada masa jabatannya juga telah dilakukan kegiatan nasional yang paling efektif untuk menghadapi HIV/AIDS di Afrika.

Pada pertengahan hingga akhir 1990-an, Museveni dipuji oleh Barat sebagai bagian dari generasi baru pemimpin Afrika. Namun masa kepresidenannya dicemari oleh keterlibatan dalam perang saudara di Republik Demokratik Kongo dan konflik-konflik di wilayah Danau-danau Besar lainnya. Pemberontakan di utara terus menyebabkan salah satu keadaan darurat kemanusiaan yang terburuk di dunia. Perubahan-perubahan konstitusional terhadap batas masa jabatan presiden yang menyebabkan tertundanya pemilu 2006, dan ditangkapnya pemimpin oposisi utama, telah menimbulkan keprihatinan dari para komentator dalam negeri maupun masyarakat internasional.

Blaise Compaoré (lahir 3 Februari 1951; umur 65 tahun)[2][3] adalah politikus Burkina Faso yang menjabat sebagai Presiden Burkina Faso sejak tahun 1987. Dia adalah rekan Presiden Thomas Sankara selama tahun 1980an, dan pada Oktober 1987 ia memimpin kudeta yang membunuh Sankara, kemudian ia memperkenalkan kebijakan "perbaikan", menjungkirbalikkan kebijakan Marxis yang dikejar oleh Sankara. Ia memenangkan pemilu pada tahun 1991, 1998, 2005, dan 2010.
Compaoré lahir di Ziniaré, 43 km dari Ouagadougou, ibukota Burkina Faso. Ia mencapai pangkat Kapten di ketentaraan negaranya. Compaoré bertemu Thomas Sankara pada tahun 1976 di sebuah pusat pelatihan militer di Maroko, kemudian Compaoré dan Sankara berteman dekat. Compaoré memainkan peran utama dalam kudeta ​​terhadap Saye Zerbo dan Jean-Baptiste Ouedraogo. Dia telah menikah dengan Chantal Compaoré (bernama lahir Chantal Terrasson) sejak tahun 1985.

Di bawah kepemimpinan Sankara, yang berlangsung dari tahun 1983 hingga 1987, Compaore adalah wakilnya dan merupakan anggota Dewan Revolusi Nasional. Ia menjabat sebagai Menteri Negara Kepresidenan dan kemudian sebagai Menteri Negara Kehakiman.

Jenderal Idriss Déby Itno (bahasa Arab: إدريس ديبي; lahir tahun 1952) adalah seorang politikus Chad yang menjabat sebagai Presiden Chad sejak tahun 1990. Ia juga adalah ketua Gerakan Penyelamatan Patriotik. Déby berasal dari klan Bidyat dari kelompok etnis Zaghawa. Dia mengambil alih kekuasaan dengan bertindak sebagai kepala pemberontakan terhadap Presiden Hissène Habré pada bulan Desember 1990 dan sejak saat itu ia selamat dari berbagai pemberontakan terhadap pemerintahannya sendiri. Ia memenangkan pemilu pada tahun 1996 dan 2001, dan setelah aturan batas masa jabatan dihapuskan ia memenangkan lagi pemilu pada tahun 2006 dan 2011. Dia menambahkan "Itno" untuk nama keluarganya pada bulan Januari 2006.

Déby adalah anak seorang gembala. Setelah menamatkan sekolahnya, ia melanjutkan ke Sekolah Perwira di N'Djamena. Dari situ ia dikirim ke Perancis, untuk mengikuti latihan, lalu kembali ke negaranya pada 1976 dengan ijazah pilot profesional. Hingga 1979, ia tetap setia kepada militer dan Presiden Félix Malloum. Namun ketika tahun itu pemerintah pusat runtuh, Déby mempertaruhkan nasibnya pada Hissène Habré, salah satu jawara utama Chad.

Setahun setelah Habré menjadi Presiden pada 1982, sebagai ganjaran atas kesetiaannya, Déby diangkat sebagai panglima tertinggi angkatan darat. Ia menjadi menonjol ketika pada 1984 berhasil menghancurkan kekuatan pro Libya di Chad timur.

Pada 1985 Habré menyingkirkannya dari jabatannya dan mengirimnya ke Paris untuk belajar di École de Guerre. Sekembalinya, ia diangkat menjadi penasihat militer utama kepresidenan. Pada 1987 ia menghadapi pasukan-pasukan Libya di lapangan, dengan mengambil berbagai taktik yang menimbulkan kekalahan besar pada pihak lawan.

Pada 1989 terjadi perpecahan antara Habré dan Déby mengenai semakin meningkatnya kekuasaan Pasukan Pengawal Presiden. Habré menuduh Déby mempersiapkan kudeta. Hal ini menyebabkan Déby melarikan diri ke Libya dan belakangan ke Sudan dan di sana ia membentuk Gerakan Penyelamatan Patriotik, sebuah kelompok pemberontak yang didukung oleh Libya dan Sudan, dan mulai beroperasi melawan Habré pada Oktober 1989. Ia melancarkan suatu serangan yang menentukan pada 10 November 1990, dan pada 2 Desember pasukan-pasukan Déby masuk ke ibu kota, N'Djaména tanpa menghadapi perlawanan.

Setelah pemerintahan sementara selama tiga bulan, pada 28 Februari 1991, disetujuilah sebuah Undang-undang untuk Chad dengan Déby sebagai presiden. Déby 'terpilih kembali' dalam 1996 dan 2001, namun pengamat-pengamat internasional mencatat berbagai penyimpangan dalam proses pemilihan itu. Pada Juni 2005, sebuah referendum yang sukses diadakan untuk menghapuskan batas konstitusional yang menetapkan jabatan kepresidenan hanya dua kali. Hal ini memungkinkan Déby mencalonkan diri kembali pada 2006. Déby kembali memenangi pemilu kepresidenan yang dijadwalkan pada 3 Mei, yang disambut dengan boikot oleh pihak oposisi.

Déby sudah menghadapi pergolakan internal dan ketegangan dengan negara tetangga Sudan sejak awal 2006. Sebuah rencana kudeta yang melibatkan penembakan jatuh pesawat Déby konon terungkap pada bulan Maret. Di sebelah timur negara terjadi pertempuran-pertempuran dengan para pemberontak, yang mendesak ke barat menuju ibu kota, dan sesekali mencapai jarak sekitar 160 km saja dari N'Djaména.

Pada pertengahan April, terjadi pertempuran di N'Djaména, meskipun tak lama kemudian pertempuran mereda dengan pasukan-pasukan pemerintah masih tetap menguasai ibu kota. [2] Déby kemudian memutuskan hubungan dengan Sudan. Ia menuduh negara itu mendukung kaum pemberontak, dan megnatakan bahwa pemilu Mei masih akan tetap berlangsung.

Yahya (Abdul-Aziz Jemus Junkung) Jammeh (lahir 25 Mei 1965) adalah Kepala Negara Gambia saat ini. Sebagai pimpinan Dewan Pemerintahan Sementara angkatan Bersenjata, ia mengontrol penuh negaranya di tangan militer saat terjadi kudeta pada Juli 1994. Ia lahir di Kanilai. Orangtuanya adalah imigran dari Senegal. Ia sendiri tergolong etnis Jola.

Pada Desember 1989 Jammeh menjadi anggota Pasukan Pengawal Presiden Dawda Jawara. Ia juga ikut serta dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Gambia, yang dikirim ke Liberia, dan kemudian mengikuti latihan di Turki dan Amerika Serikat. Pada 22 Juli 1994, sebagai seorang letnan di Korps Polisi Militer dan pemimpin Dewan Penguasa Sementara Angkatan Bersenjata, Jammeh memimpin kudeta terhadap Jawara dan berhasil menggulingkannya. Ia menduduki jabatannya sebagai kepala negara termuda di dunia saat itu. Ia terpilih sebagai presiden untuk masa dua tahun pada 6 November 1996 dalam sebuah pemilihan umum yang sangat banyak dikritik.

Ia adalah pendiri dan politikus Partai Aliansi untuk Reorientasi dan Pembangunan Patriotik. Ia terpilih kembali pada pemilihan umum 18 Oktober 2001 dengan sekitar 53% suara. Pemilu ini pada umumnya dianggap bebas dan adil oleh para pengamat.[2].

Jammeh telah dituduh membatasi kebebasan pers. Undang-undang pers yang baru dan keras diikuti oleh pembunuhan yang tidak terpecahkan atas seorang wartawan yang kritis terhadap mereka, Deyda Hydara, pada Desember 2004.[3] Sebuah upaya kudeta terhadap Jammeh dilaporkan telah digagalkan pada 21 Maret 2006; Jammeh, yang saat itu sedang berada di Mauritania, segera pulang ke negaranya. Kepala staf Angkatan Daraat Ndure Cham, tertuduh pemimpin komplotan itu, [4] dilaporkan melarikan diri ke negara tetangga Senegal, sementara para anggota komplotan lainnya ditangkap[5] dan telah diadili ataas tuduhan berkhianat.

Jammeh mencalonkan dirinya untuk ketiga kalinya sebagai presiden pada 22 September 2006; pemilu ini mulanya direncanakan akan diselenggarakan bulan Oktober tetapi kemudian diajukan dengan alasan datangnya Ramadan. Jammeh terpilih kembali dengan 67,3% suara dan dinyatakan seagai pemenang dalam pemilu itu. Kandidat oposisi Ousainou Darboe mendapat tempat kedua, seperti pada 2001.