Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mau menyaksikan peresmian Islamic Development Fund (IDF) Majelis Ulama Indonesia. Alasan Kalla, karena ia ingin MUI bekerja sesuai lima tugas utamanya.


"Jangan keluar dari situ (lima tugas utama). Kalau Majelis Ulama membikin lembaga keuangan, semua lembaga keuangan itu punya risiko," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).


Meski IDF memiliki fungsi serupa lembaga amil zakat, Kalla mengatakan, pemerintah telah menyarankan sebaiknya MUI tak menyelenggarakan hal itu. MUI tak perlu menyaingi lembaga lain, karena beberapa lembaga amil zakat ada di Indonesia.


Saran dari pemerintah ini disampaikan karena sudah ada pengalaman lembaga yang gagal mengelola badan amil zakat. Apalagi, beberapa waktu lalu protes diterima MUI karena mendorong perdagangan emas.


"Lembaga umat tertinggi di Indonesia itu kan MUI, jangan ikut dalam operasional. Itu kenapa saya tidak setuju," kata Kalla.


Kalla menjelaskan, semua lembaga keuangan menghadapi dua kemungkinan, berhasil dan untung atau rugi dan gagal. Jika rugi, tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian itu.


Kalla sadar dengan potensi zakat yang ada di Indonesia. Angka nilai zakat yang resmi terdaftar memang cukup tinggi, apalagi yang tidak terdaftar. Pria asal Makassar ini mencontohkan, pembuatan masjid dan pendirian madrasah oleh individu.


"Tapi kan tidak perlu orang tahu. Saya bicara dengan Presiden Jokowi, jangan, jangan diizinkan itu (IDF-MUI). Itu izinnya kan mesti dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," kata Kalla.


Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengaku tak terlalu paham soal IDF. Yang ia tahu, fungsi IDF seperti lembaga amil zakat.


MUI meresmikan IDF bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-41 MUI di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis 4 Agustus.


Kalla hadir dan memberikan pandangan soal pendirian IDF. Setelah pidato, ia pulang. "Saya minta maaf, saya tidak berhak meresmikannya (IDF)," ujar Kalla.


Dalam khittah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI, yaitu:


1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)

2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah)

4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid

5. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...esmian-idf-mui

---

Kumpulan Berita Terkait MUI :

- Alasan Jusuf Kalla Menolak Hadiri Peresmian IDF-MUI

- Milad ke-41, MUI Luncurkan IDF

- Kalla Enggan Resmikan Islamic Development Fund-Majelis Ulama Indonesia