Metrotvnews.com, Jakarta: Tim penyidik gabungan Polda Metro Jaya akan menentukan status enam orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Kementerian Perhubungan, sore ini. Mereka ditangkap karena diduga memungut biaya di luar ketentuan.


Enam orang tersebut terdiri dari pegawai negeri sipil golongan II D, pekerja harian lepas (PHL), dan satu orang dari swasta. "Dalam 1 x 24 jam harus ditetapkan statusnya, kita tunggu dan lihat nanti," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada Metrotvnews.com, Rabu (12/10/2016).


Dari berbagai barang bukti yang didapat saat OTT, menurut Awi, sangat memberikan gambaran bagi penyidik soal pungutan liar di Kementerian Perhubungan.




Dalam penangkapan pada Selasa 11 Oktober itu, polisi menyita uang sebanyak Rp34 juta dari lantai enam dan Rp61 juta dari lantai 12, kantor Kementerian Perhubungan. Selain uang tunai, polisi juga mengamankan rekening berisi Rp1 miliar dari lantai 12.


Polisi menyegel dua loket Direktorat Perhubungan Laut di lantai enam Gedung Karya, Kementerian Perhubungan. Loket ini digunakan untuk mengurus permohonan buku pelaut dan berbagai perizinan perkapalan.


Awi mengatakan, polisi mendapatkan laporan dari masyarakat terkait praktik pungutan liar di kantor Kementerian Perhubungan dan diduga sudah berlangsung lama.


Sebelum penangkapan di kantor Kementerian Perhubungan, Presiden Joko Widodo sedang menggodok reformasi di bidang hukum. Salah satu yang ia tekankan adalah pentingnya memberantas pungutan liar dalam pelayanan masyarakat.


Menurut dia, pemerintah membentuk operasi pemberantasan pungutan liar (OPP). Presiden juga menegaskan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memecat oknum PNS yang terlibat pungutan liar.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...tukan-sore-ini

---

Kumpulan Berita Terkait OTT DI KEMENHUB :

- Status 6 Orang Hasil OTT Kemenhub Ditentukan Sore Ini

- OTT Kemenhub, Polisi Sita Uang Rp95 Juta

- Ironi Kampanye Stop Pungli di Kemenhub