Polri mengakui hingga saat ini belum memproses laporan pihak tertentu terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok. Ada beberapa alasan, yakni menjaga netralitas menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 mendatang.

Sekedar diketahui, Gubernur DKI Jakarta, yang juga maju sebagai calon petahana dalam Pilkada DKI, Ahok dilaporkan sejumlah pihak terkait statemennya mengenai tafsir Surat Al Maidah Ayat 51 yang dianggap menghina agama Islam dengan menggunakan kalimat "dibodohi" Alquran.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan, polisi tak mau jadi alat pihak-pihak tertentu yang bermaksud menjegal calon kepala daerah dalam Pilkada 2017 mendatang, dengan modus membuat laporan polisi.

Ditegaskannya, saat ini Polri masih menerapkan surat edaran yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dimana menyetop atau menghentikan sementara penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan calon kepala daerah.

"Saat ini Pak Kapolri (Tito Karnavian) belum mengeluarkan surat edaran baru terkait itu. Tapi jajaran sudah paham apa yang harus dilakukan, kita tidak mau ya jadi semacam itu (alat)," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Dalam pilkada serempak pada 2015 lalu, dijelasakan Boy, Polri memang menunda sementara proses penyidikan kepada calon kepala daerah yang dilaporkan atau tersangkut kasus pidana tertentu.

Menurutnya, penundaan dilakukan hingga proses pilkada berakhir. Hal ini dilakukan untuk memastikan netralitas Polri dalam pelaksanaan pilkada. Polri tidak boleh diperalat untuk kepentingan politik kata Badrodin saat itu.

"Apa-apa, termasuk Perkap (peraturan kapolri), yang dikeluarkan di era Pak Badrodin tidak berakhir meski saat ini sudah berganti kapolri, kecuali ada aturan lain yang mengubah. Kalau belum diubah ya tetap berlaku yang lama," lanjut Boy.

Sebelumnya, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri, Kamis (6/10/2016). Laporan tersebut dilakukan karena pernyataan Ahok tentang tafsir Surat Al Maidah Ayat 51 dinilai menghina umat Islam.

SUMBER

Polisi Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Pilkada, Ahok Selamat Lagi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mabes Polri memastikan tidak akan menjadi ‘alat’ yang dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menjatuhkan calon kepala daerah dalam ajang Pilkada Serentak 2017.

Saat ini sejumlah pihak telah membuat laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Salah satunya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok dilaporkan ke Mabes Polri karena dianggap menistakan agama.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian belum mengeluarkan surat edaran untuk meredam gejolak tersebut. Namun, jajaran kepolisian sudah paham yang harus dilakukan untuk mengatasi proses hukum calon kepala daerah.

Pada pelaksanaan Pilpres 2014 lalu, Boy mengatakan sudah memiliki aturan untuk membatasi permasalahan tersebut yaitu dikeluarkannya Peraturan Kapolri (Perkap) tentang penundaan sementara proses hukum kepada calon kepala daerah yang dilaporkan atau tersangkut kasus pidana tertentu.

“Apa-apa, termasuk Perkap, yang dikeluarkan di era Pak Badrodin, tidak berakhir meski saat ini sudah berganti Kapolri, kecuali ada aturan lain yang mengubah. Kalau belum diubah ya tetap berlaku yang lama itu,” kata Boy.

Artinya, Ahok yang dilaporkan ke polisi pun bakal selamat lagi dari jeratan hukum. Sebab, polisi bakal menunda kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok sampai tahapan Pilkada DKI Jakarta 2017 selesai.

Seperti diketahui, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan penistaan agama. Ahok dinilai menistakan agama Islam karena mengimbau warga untuk tidak mudah percaya dengan orang lain dan juga surat Al-Maidah ayat 51 yang sering disebutnya sebagai black campaign untuk menjatuhkan dirinya.

Sumber : http://pojoksatu.id/news/berita-nasi...-selamat-lagi/

gw yakin nasbung kalo baca ini, pasti sakit hati ayo yang lebih agresif lagi nyerangnya