PDIP akhirnya memutuskan untuk mendukung incumbent Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI 2017. Padahal, hubungan elite PDIP sempat panas, saling serang dengan Ahok.

Sejumlah elite PDIP tak jarang mengeluarkan komentar pedas terhadap Ahok. Ahok dinilai kerap menyinggung perasaan kader-kader PDIP karena komentarnya jelang Pilgub DKI.

Berikut deretan elite PDIP yang berkomentar keras, menolak Ahok didukung PDIP dalam Pilgub DKI 2017:
1. Ahmad Basarah

Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan partainya sudah tidak memiliki urusan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab mantan Bupati Belitung Timur ini tidak mengikuti mekanisme yang ada.

Basarah mengungkapkan, Ahok tidak mendaftarkan diri dalam proses penjaringan bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Sehingga sudah tidak ada yang perlu diperdebatkan.

“Yang pasti Ahok tidak mendaftar, terakhir pernyataan dia tidak akan mendaftar lewat PDIP. Jadi saya kira selesai sudah urusan Ahok dengan PDIP, karena dia sendiri yang menyimpulkan itu,” katanya saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/8).

Dia mengungkapkan, partai besutan Megawati Soekarnoputri tidak akan memaksa untuk ambil bagian mendukung Ahok. Sebab, suami Veronica Tan ini merasa cukup dengan dukungan tiga partai, Hanura, NasDem dan Golkar.

“Karena merasa cukup diusung tiga partai politik, dan tidak lagi membutuhkan dukungan PDIP. Jadi Ahok yang memutuskan tidak maju lewat PDIP,” tutupnya.

2. Arteria Dahlan
Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan rupanya khawatir dengan kepemimpinan Basuki T Purnama (Ahok) di DKI Jakarta. Hal ini bisa berdampak buruk pada citra PDIP di mata masyarakat.

Arteria mengatakan, banyak kebijakan Pemprov DKI yang tidak sesuai dengan garis perjuangan PDIP. Khususnya soal penggusuran yang kerap dilakukan DKI di bawah komando Ahok, dinilai sangat menyulitkan hidup rakyat kecil alias wong cilik.

“Jangan-jangan kebijakan Pemprov DKI dibilang kebijakan PDIP dalam konteks penggusuran,” kata Arteria saat dihubungi merdeka.com, Jumat (5/8).

Arteria menegaskan, kepemimpinan Ahok jauh dari ideologi PDIP. Menurut dia, PDIP lebih mengutamakan rakyat dalam hal pembangunan, bukan justru memberikan karpet merah bagi kapitalis.

“Kepemimpinan Ahok jauh dari ideologi partai, jauh dari pembangunan kerakyatan, jauh bagi pemerintahan yang pro rakyat. PDIP berkuasa tidak hanya mengejar tujuan, tapi dalam mencapai tujuan betul-betul bermanfaat dan dirasakan kehadiran pemerintah oleh rakyat, kalau cuma mencapai tujuan saat berkuasa, semua orang bisa, tapi prosesnya,” kata Arteria.

Anggota Komisi II DPR ini menyatakan, capaian Ahok pimpin Jakarta selama ini merupakan hasil kontrak politik dengan PDIP. Dia minta Ahok jangan banggakan capaiannya, sebab itu adalah hasil PDIP juga.

“Jadi jangan terlalu bangga dengan pencapaian yang sudah ada di DKI, itukan yang terjadi di DKI sekarang adalah kontrak politik PDIP dengan Jokowi-Ahok. Bagaimana akses pelayanan publik lebih ramah kepada masyarakat, busway banyak bukan karena ahok, revitalisasi kawasan kumuh itu kan PDIP,” terang dia.

Arteria menceritakan, PDIP membawa Jokowi ke Jakarta dengan satu alasan, yakni membuat Jakarta adem seperti Solo. Menurut dia, kepemimpinan Ahok di Jakarta tidak beradab.

“Coba dilihat program di DKI, itu semua kontrak politik Jokowi-Ahok pada PDIP, tapi kita enggak mau dilakukan dengan cara yang tidak pro rakyat, meresahkan. Karena kita milih Pak Jokowi itu hening ketika mengelola Solo, jadikanlah Solo seperti Jakarta, jangan cara tidak beradab seperti sekarang, berubah total, caranya enggak pas,” kata dia.
3. Bambang DH
Kala itu, tujuh partai politik memutuskan untuk membentuk koalisi kekeluargaan untuk mencari sosok yang tepat melawan bakal calon incumbent Basuki T Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017. Mereka adalah PDIP, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS dan PPP.

Pelaksana tugas ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Bambang Dwi Hartono memiliki pandangan, Ahok sebagai bakal calon incumbent belum tentu bisa maju Pilgub DKI. Menurut dia, bisa saja partai pendukung Ahok seperti Golkar, NasDem dan Hanura berubah pikiran.

“Maju enggak? Sudah ada kepastian belum? Ini nanti tergantung sama tiga partai politik yang sudah dukung,” ujar Bambang usai menghadiri deklarasi koalisi di Pilgub DKI 2017, Jakarta, Senin (8/8).

Bambang mengatakan, bisa saja tiga partai pendukung Ahok merubah haluan ikut koalisi kebersamaan. Dengan demikian kursi minimal ikut Pilgub DKI buat Ahok tidak memenuhi syarat di KPUD DKI. Sementara pendaftaran melalui jalur independen sudah ditutup.

“Kalau satu partai ikut kami, bagaimana? Untuk DKI Jakarta ini kan butuh 22 kursi,” ucapnya.
4. Andreas Hugo Parera
Bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok berubah haluan politiknya dan memutuskan maju Pilgub DKI melalui jalur partai. Datangnya dukungan politik dari tiga partai yakni Partai NasDem, Hanura dan Golkar membuat Ahok memutuskan meninggalkan jalur independen dengan bekal 1 juta KTP yang telah dikumpulkan Teman Ahok.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menuturkan, ada konsekuensi dari sikap politik Ahok, mulai dari kekecewaan pendukung sampai serangan lawan politik yang menilai Ahok tidak konsisten dengan ucapannya.

Andreas menganggap hal itu wajar. Dengan deklarasi kemarin, kata dia, menunjukkan karakter Ahok yang sebenarnya.

“Justru itu kelihatan, orang kan bisa melihat karakter Pak Ahok. Buat PDIP enggak ada urusan. Dari awal juga kita dia juga bukan kader PDIP, dia tidak mendaftar lewat PDIP ya,” tegas Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7).

Keputusan Ahok maju melalui partai politik dinilai sebagai jalan terbaik. Terlebih jika Ahok maju dengan kendaraan PDIP. Namun PDIP tidak bisa serta merta mengusung Ahok karena ada mekanisme yang seharusnya dijalani.

“Ya PDIP itu mungkin jalan terbaik untuk Pak Ahok. Tapi kita ada proses untuk penjaringan dan kemudian melakukan pemetakan politik gitu. Jadi kalau Pak Ahok memilih itu jalan untuk dia. Konsekuensi untuk Pak Ahok pilihan dia,” kata Andreas.


http://lingkarannews.com/ambigu-poli...-menolak-ahok/