SURABAYATIMES – Gubernur Jatim Soekarwo menolak membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengaku tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pembubaran organisasi.

Penolakan Soekarwo itu menanggapi pernyataan Kapolda Jatim Anton Setiadji sebelumnya yang meminta gubernur mengeluarkan pergub atau perda untuk membubarkan HTI. Menurut Soekarwo, pembubaran suatu organisasi atau institusi adalah kewenangan menteri dalam negeri (mendagri).

"Kalau mereka (HTI) mengganggu dan dipermasalahkan hukum, itu ya bisa (ditindak). Tapi kalau instutusi, kan kewenangan mendagri sesuai Undang-Undang 27 Tahun 1999 dan undang-undang tentang ormas," kata Soekarwo dalam perayaan HUT ke-15 Partai Demokrat DPD Demokrat Jatim, Jumat (9/9/2016).

Gubernur menegaskan bukan tidak bisa membuat atau mengeluarkan sebuah peraturan seperti yang diinginkan kapolda. Tetapi, daerah tidak punya pegangan yuridisial untuk menangani hal semacam pembubaran organisasi.

Meski demikian, gubernur akan bertindak jika terjadi gangguan ketertiban umum. "Nah, jika terjadi gangguan ketertiban, itu gubernur. Kalau urusan organisasi atau ormas, itu Kemendagri," tandas dia.(*)


SUMBER