Sejumlah petugas Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan jumlah kuesioner di kantor BPS Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (15/4/2016).
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berpenghasilan rendah dan tinggi Indonesia menurun tipis pada periode September 2015. Penurunan tingkat ketimpangan ini disebabkan karena pengeluaran penduduk miskin di kota maupun desa mengalami peningkatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat ketimpangan pengeluaran ini Senin (18/4/2016). Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio. Pada September 2015, Gini Ratio adalah sebesar 0,40, menurun dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2015 yang sebesar 0,41.

Kepala BPS Suryamin, dilansir Liputan6, mengatakan dalam perhitungan Gini Ratio, level ketimpangan kurang dari 0,30 termasuk rendah. Sedangkan level 0,30 sampai 0,50 masuk dalam kategori ketimpangan menengah. Sementara lebih dari 0,50 disebut kategori ketimpangan tinggi. "Itu artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan," kata Suryamin.

Suryamin mengatakan, telah terjadi perubahan pengeluaran penduduk per kapita dari masyarakat berpenghasilan terendah, berpendapatan menengah, dan berpenghasilan tinggi.

Di periode September 2015 dibanding Maret 2015, penurunan gini ratio disebabkan karena pengeluaran 40 persen penduduk miskin mengalami peningkatan baik di kota maupun di desa secara prosentase dari 17,10 persen menjadi 17,45 persen.

Kenaikan juga terjadi di kelompok 40 persen penduduk berpengeluaran menengah dari 34,65 persen menjadi 34,70 persen, dan pengeluaran pada kelompok 20 persen penduduk kaya justru menurun dari 48,25 persen menjadi 47,84 persen.

"Pengeluaran orang kaya memang turun, sedangkan orang miskin naik sehingga gini ratio turun. Itu terjadi karena adanya peningkatan pendapatan golongan menengah ke bawah, sehingga konsumsi lebih banyak," kata Suryamin.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2015 di antaranya kenaikan upah buruh pertanian dari Rp46.180 menjadi Rp46.739 dan kenaikan upah buruh bangunan dari Rp79.657 menjadi Rp80.494.

Perbaikan ketimpangan juga terjadi karena adanya peningkatan jumlah pekerja bebas. Berdasarkan data survei angkatan kerja nasional, jumlah pekerja bebas pertanian maupun non pertanian meningkat dari 11,9 juta orang pada Februari 2015 menjadi 12,5 juta orang pada Agustus 2015.

Berdasarkan data BPS, kenaikan pengeluaran kelompok penduduk bawah lebih cepat dibandingkan dengan kelompok penduduk atas. Kenaikan ini tidak lepas dari pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial, serta pendapatan PNS golongan bawah.

Dilansir CNNIndonesia.com, Suryamin mengatakan pemerintah dapat mengoptimalkan industri manufaktur untuk menekan ketimpangan pendapatan pendudduk. Pemerintah dapat mendorong sektor yang mengolah bahan baku dalam negeri sehingga nilai tambahnya akan meningkat.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...in-dan-si-kaya

---