Jakarta - Pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Jokowi dinilai telah memenuhi empat unsur.

Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung‎, Muradi‎, mengatakan, seorang Kepala BIN bukan hanya jabatan teknokratik yang mengandalkan kompetensi intelijen. Jabatan tersebut, lanjut dia, juga jabatan politik karena diangkat Presiden, dan dengan pertimbangan DPR.

"Untuk mengisi jabatan politik, Presiden pasti melakukannya dengan kalkulasi politik yang matang termasuk melalukan perimbangan akomodasi politik, baik di parlemen maupun mitra koalisi politik pendukungnya," jelas Muradi, Senin (5/9).

Menurutnya, hal tersebut juga menegaskan pentingnya kepala BIN sebagai mata dan telinga dari presiden, sehingga mampu memberikan analisis dari produk intelijen kepada presiden sebagai end user dari BIN.

Kedua, lanjut Muradi, soal unsur kompetensi. Budi Gunawan memiliki pengalaman bidang intelijen keamanan yang secara substansi kurang lebih sama dengan kewenangan dari Kepala BIN. Diantaranya, saat menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali yang membawahi direktorat intel dan Propam Polda.

"Selain itu, saat menjabat Kadiv Propam Polri yang bertugas untuk melakukan pengamanan dan intelijen di Mabes Polri. Khusus untuk Kadiv Propam, hal ini setara dengan Asisten Pengamanan di TNI AD, AL, dan AU, yang kental nuansa intelijennya," kata Muradi.

Ketiga, unsur kepatuhan dan loyalitas pada presiden dan kebijakan yang akan dibuatnya. Menurut Muradi, asumsi bahwa Budi Gunawan tidak loyal dan patuh pada agenda dan kebijakan politik presiden, akan hilang seiring dengan bangunan kepercayaan presiden kepadanya.

"Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan agar Budi Gunawan bisa menjadi mata telinga presiden yang dapat dipercaya dan menjadi pijakan bagi pengambilan kebijakan yang akan dibuat," ulasnya.

Unsur keempat, berkaitan dengan kebutuhan BIN akan tata kelola organisasi dan SDM. Pada konteks ini, menurut Muradi, kemampuan Budi Guanwan dalam tata kelola organisasi dan SDM selama menjadi Kalemdiklat dan Wakapolri menjadi unsur penguat bagi masa depan BIN.

"Hal ini juga termasuk bagaimana BIN menata kelola diri sebagai lembaga intelijen negara yang menjadi koordinator unit intelijen di lembaga non-kementerian dan kementerian," tambahnya.