- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Bukti Jokowi bisa bangkitkan Indonesia jaya bak Soekarno
TS
ksatria.berkolo
Bukti Jokowi bisa bangkitkan Indonesia jaya bak Soekarno
Quote:
Di dalam sambutannya pada waktu meluncurkan layanan izin investasi selama 3 jam di hadapan ratusan investor yang memenuhi Ruang Nusantara I, Gedung Suhartoyo, Kantor BKPM, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan bahwa terdapat 4 sektor yang perlu untuk dibenahi supaya Indonesia dapat menjadi negara yang kuat.
Keempat sektor itu merupakan dalam bidang keuangan, infrastruktur, energi dan birokrasi. Kalau masalah-masalah yang ada di 4 sektor tersebut dapat dibereskan, JK yakin kalau Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dan menjadi pemenang di era persaingan global pada saat ini.
"Dengan perbaikan sektor keuangan, infrastruktur, energi, dan birokrasi, Indonesia akan menjadi kekuatan yang sulit tersaingi di dunia," kata JK dalam sambutan saat acara Launching Izin Investasi 3 Jam di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Jokowi dan Soekarno
Sektor Keuangan
Pertama, di dalam sektor keuangan, terdapat masalah yaitu bunga bank. Bunga kredit untuk usaha kecil dan menengan (UKM) di Indonesia masih sangat tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pemerintah di sini terus berupaya untuk dapat menekan bunga pinjaman supaya UKM di Indonesi dapat lebih mudah memperoleh modal pengembangan usaha.
Salah satunya dengan menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 9% mulai 2016.
"Bunga di Indonesia masih tinggi. Karena itu bunga KUR mulai Januari ini harus single digit. Kita sudah jalankan itu di tingkat ekonomi retail. Bukan zamannya lagi bunga tinggi," tandasnya.
Jokowi turunkan Bunga Kredit Bank
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada perbankan untuk melakukan efisiensi biaya perbankan agar berdampak pada penurunan bunga kreditnya. Adanya penurunan bunga kredit tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan secara langsung mampu membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Merespons hal itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengungkapkan perbankan telah menurunkan bunga kreditnya.
"Sekarang sudah mulai turun bertahap karena memang DPK (dana pihak ketiga) yang masuk ke bank lebih besar daripada kreditnya, sehingga bank sudah dalam kondisi sangat likuid. Jadi memang kecenderungan bunga turun itu harus terjadi," kata Muliaman seperti ditulis, Kamis (8/10/2015).
Hanya saja, Muliaman menyebutkan besaran penurunan bunga kredit di setiap bank berbeda-beda. Hal itu tergantung dari jenis kredit yang diberikan oleh masyarakat. Meski ekonomi Indonesia melambat menjadi salah satu pengaruh dana pihak ketiga (DPK) melimpah di perbankan.
DPK itu diperkirakan bertambah seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi pada semester II 2015. "Jadi tidak masalah, malah kemudian pertumbuhan kredit perbankan selama dua bulan ini meningkat," kata Muliaman.
Seperti diketahui, berbeda dengan paket kebijakan Jilid I dan II yang mayoritas memiliki efek jangka menengah dan panjang, paket kebijakan Jilid III ini lebih mengutamakan dampak yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka pendek.
Salah satu hal yang diminta Presiden Jokowi sebelumnya untuk dapat dimasukkan dalam poin paket kebijakan ekonomi jilid III adalah adanya penurunan suku bunga perbankan.
"Saya kira paket ekonomi ke III ini jangka pendek. Coba dilihat apakah memungkinkan yang pertama bunga bank bisa turun dengan mengefisiensikan biaya-biaya yang ada di bank, tolong dihitung," kata Jokowi.
Sektor Infrastruktur
Kedua adalah di sektor infrastruktur Indonesia yang kemarin-kemarin masih lemah sehingga untuk biaya logistik menjadi lebih tinggi. Diperlukan pembangunan banyak infrastruktur baru agar biaya logistik dapat lebih efisien.
Oleh karena itulah, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk infrastruktur di tahun 2016 ini menjadi total Rp 310 triliun.
"Kita sadari biaya logistik Indonesia tinggi karena infrastruktur kurang. Kalau kita lihat berita tiap hari, yang diresmikan jalan dan jembatan. Di 2016 anggaran infrastruktur Rp 310 triliun, naik 50% dibanding 2015. Sekarang kita lebih cepat 5 bulan untuk pelaksanaan proyek, kemarin 2015 baru mulai Juni, sekarang Januari," dia menjelaskan.
Jokowi fokus terhadap Pembangunan Infrastruktur
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, fokus pemerintah saat ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik.
"Untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, selain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, Pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Presiden Jokowi datang menghadiri Sidang Tahunan MPR bersama Ibu Negara Iriana Widodo, didampingi Wapres Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Kallah, dan jajaran menteri Kabinet Kerja.
Hadir pula, Presiden BJ Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) dan Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004). Selain itu, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno (11 Maret 1993 - 11 Maret 1998) dan Hamzah Haz (26 Juli 2001-20 Oktober 2004).
Dia mengatakan sejak Kabinet Kerja dibentuk, pada Oktober 2014 lalu, pemerintahan yang dipimpinnya secara bertahap menjalankan program pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawacita. Pemerintah melakukan transformasi fundamental ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif.
"Pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Kini, pemerintah sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat," katanya.
Di sisi lain, Presiden Jokowi secara terbuka mengakui bahwa masih banyak persoalan yang menghimpit negeri berpenduduk 250 juta jiwa ini.
Disebutkan, sampai hari ini ketidakstabilan harga pangan masih terjadi, kesenjangan kaya dan miskin dan antarwilayah masih terbuka, praktik korupsi masih berlangsung, dan penegakkan hukum belum sepenuhnya kokoh. Oleh sebab itu, kata Presiden Jokowi, pemerintah akan bekerja keras untuk memerangi berbagai persoalan tersebut.
"Khusus untuk ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik, pemerintah bersikap netral, dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik," katanya.
Sektor Energi
Permasalahan yang ketiga ini adalah untuk di sektor energi terutama listrik dan biaya energi.
"Masalah energi selalu ada hubungannya dengan listrik, gas, dan lain-lain. Tahun lalu sudah ditandatangani kontrak 19.000 MW listrik baru. Tahun ini 20.000 MW kontrak baru lagi akan ditandatangani. Pada tahun-tahun yang akan datang, kebutuhan listrik akan dipenuhi dengan harga bersaing, pasti lebih murah dibanding negara-negara tetangga Indonesia," ucap JK.
Jokowi resmikan Proyek 35.000 MW
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan dimulainya berbagai proyek pembangkit listrik, dalam program 35.000 megawatt (MW) untuk lima tahun ke depan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta siang ini.
Dalam sambutan, Jokowi menegaskan bahwa proyek ini bukan lah proyek infrastruktur yang ambisius. Kebutuhan listrik di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyak daerah yang defisit listrik.
"Ini bukan proyek yang ambisius. Dan bukan sebuah target yang sangat tinggi," kata Jokowi saat membuka peresmian proyek 35.000 MW, Senin (4/5/2015)
Jokowi mengatakan pemerintah punya utang kepada rakyat yang harus dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik.
"Setiap ke kabupaten selalu kelihatan defisit listrik. Mau bangun hotel dan industri harus listrik harus ada. Kapan kita mau kembangkan industrialisasi kalau listriknya belum ada," kata Jokowi.
Berikut daftar proyek yang diresmikan:
a. Penandatangan PPA
PLTB (angin) Samas di Yogyakarta, kapasitasnya 50 MW
PLTU (batu bara) Kendari 3, Sulawesi Tenggara, kapasitas 2 x 50 MW
PLTA (air) Malea, Sulawesi Selatan, kapasitas 2 x 125 MW
PLTU (baru bara) Jeneponto ekspansi, Sulawesi Selatan, kapasitasnya 2 x 125 MW
b. Penandatangan Lol untuk engineering, procurement, construction (EPC) PLTU Grati, Pasuruan, Jawa Timur, kapasitasnya 450 MW.
c. Groundbreaking
PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, kapasitasnya 2 x 55 MW
PLTU Pangkalan Susu unit III dan IV, Sumatera Utara, kapasitas 2 x 220 MW
PLTU Takalar, Sulawesi Selatan, kapasitas 2 x 100 MW
d. Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) sebesar 50 british thermal unit per hari (BBTUD), sampai komitmen pemerintah dalam mendukung pasokan energi primer yang krusial bagi kesuksesan program 35.000 MW.
Sektor Birokrasi
Masalah yang terakhir adalah tentang birokrasi perizinan yang masih berbelit-belit dan terkesan lamban. Untuk memangkas panjangnya birokrasi yang ada, pemerintah terus mengeluarkan paket-paket kebijakan supaya perizinan dapat dipermudah.
"Kita memotong banyak langkah (birokrasi) itu dengan paket-paket kebijakan yang kita umumkan setiap 2 minggu agar tercermin bahwa kita konsisten memperbaiki birokrasi pemerintahan," ungkapnya.
Perhatian Jokowi akan Perizinan yang berbelit-belit
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan birokrasi pelayanan perizinan yang berbelit dan cukup lama paling banyak ditemukan di daerah sehingga menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.
"Seharusnya lembaran izin itu hanya sebagai syarat sehingga penerbitannya tidak perlu berbelit-belit dan cukup lama," kata Jokowi dalam pertemuan khusus dengan sejumlah pemimpin redaksi media cetak di Palembang, Kamis malam.
Pemerintah pusat saat ini telah memangkas masalah birokrasi yang cukup panjang terhadap pelayanan perizinan dari 262 hari menjadi 22 hari guna menumbuhkan investasi, sekaligus mereformasi fundamental ekonomi.
Menurut dia, masalah pelayanan perizinan yang berbelit-belit di daerah itu, karena penerbitan izin dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) sesuai peraturan daerah (Perda) yang disahkan DPRD setempat.
Oleh sebab itu, ungkap Jokowi masalah-masalah Perda yang diterbitkan dan tidak singkron dengan peraturan pusat akan ditinjau kembali atau bahkan dibatalkan jika bertentangan atau bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mengatur soal perda-perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional," kata kepala negara.
Jokowi menyatakan jika birokrasi berbelit-belit itu masih terus dilakukan, pengusaha atau orang-orang kaya menjadi malas berinventasi, terutama investor asing. Padahal potensi pertumbuhan ekonomi nasional itu berada di daerah.
"Potensi kekayaan sumber daya alam ada di daerah, seperti Sumatera Selatan memiliki kekayaan sumber daya energi seperti minyak bumi dan gas, batu bara, dan sumber energi listrik. Sayang potensi itu jika tidak digarap oleh para investor," ujarnya.
Pemerintah pusat merencanakan secara bertahap untuk mengembangkan infrastruktur di Sumatera Selatan, seperti Pelabuhan ekspor Tanjung Api Api, penyelesaian jalan tol Palembang-Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan rel kereta api menuju kawasan pelabuhan ekspor tersebut.
Penyelesaian Pelabuhan Tanjung Api Api di Kabupaten Banyuasin ini akan dilakukan secepatnya guna memenuhi kebutuhan ekspor barang dan jasa, serta komoditas perkebunan, dan pertanian, kata Jokowi.
Menurut JK, perbaikan di 4 sektor tersebut sangat mendesak untuk dilakukan karena situasi ekonomi dunia sekarang sedang buruk. Lesunya perekonomian dunia membuat persaingan antar negara makin keras karena pasar makin terbatas.
Pemenang dalam persaingan ini adalah negara yang perekonomiannya paling efisien. Karena itu, Indonesia harus segera berbenah agar bisa menjadi pemenang.
"Kita menyadari dengan kondisi seperti ini, persaingan jadi lebih ketat. Persaingan selalu dimenangkan yang lebih efisien," tutupnya.
Jika dilihat-lihat, Presiden Jokowi sepertinya sedang membawa Indonesia menuju masa keemasannya seperti saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Indonesia Pertama, Ir. Soekarno.
http://www.hatree.net/2016/01/bukti-...indonesia.html
Keempat sektor itu merupakan dalam bidang keuangan, infrastruktur, energi dan birokrasi. Kalau masalah-masalah yang ada di 4 sektor tersebut dapat dibereskan, JK yakin kalau Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dan menjadi pemenang di era persaingan global pada saat ini.
"Dengan perbaikan sektor keuangan, infrastruktur, energi, dan birokrasi, Indonesia akan menjadi kekuatan yang sulit tersaingi di dunia," kata JK dalam sambutan saat acara Launching Izin Investasi 3 Jam di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Jokowi dan Soekarno
Sektor Keuangan
Pertama, di dalam sektor keuangan, terdapat masalah yaitu bunga bank. Bunga kredit untuk usaha kecil dan menengan (UKM) di Indonesia masih sangat tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pemerintah di sini terus berupaya untuk dapat menekan bunga pinjaman supaya UKM di Indonesi dapat lebih mudah memperoleh modal pengembangan usaha.
Salah satunya dengan menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 9% mulai 2016.
"Bunga di Indonesia masih tinggi. Karena itu bunga KUR mulai Januari ini harus single digit. Kita sudah jalankan itu di tingkat ekonomi retail. Bukan zamannya lagi bunga tinggi," tandasnya.
Jokowi turunkan Bunga Kredit Bank
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada perbankan untuk melakukan efisiensi biaya perbankan agar berdampak pada penurunan bunga kreditnya. Adanya penurunan bunga kredit tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan secara langsung mampu membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Merespons hal itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengungkapkan perbankan telah menurunkan bunga kreditnya.
"Sekarang sudah mulai turun bertahap karena memang DPK (dana pihak ketiga) yang masuk ke bank lebih besar daripada kreditnya, sehingga bank sudah dalam kondisi sangat likuid. Jadi memang kecenderungan bunga turun itu harus terjadi," kata Muliaman seperti ditulis, Kamis (8/10/2015).
Hanya saja, Muliaman menyebutkan besaran penurunan bunga kredit di setiap bank berbeda-beda. Hal itu tergantung dari jenis kredit yang diberikan oleh masyarakat. Meski ekonomi Indonesia melambat menjadi salah satu pengaruh dana pihak ketiga (DPK) melimpah di perbankan.
DPK itu diperkirakan bertambah seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi pada semester II 2015. "Jadi tidak masalah, malah kemudian pertumbuhan kredit perbankan selama dua bulan ini meningkat," kata Muliaman.
Seperti diketahui, berbeda dengan paket kebijakan Jilid I dan II yang mayoritas memiliki efek jangka menengah dan panjang, paket kebijakan Jilid III ini lebih mengutamakan dampak yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka pendek.
Salah satu hal yang diminta Presiden Jokowi sebelumnya untuk dapat dimasukkan dalam poin paket kebijakan ekonomi jilid III adalah adanya penurunan suku bunga perbankan.
"Saya kira paket ekonomi ke III ini jangka pendek. Coba dilihat apakah memungkinkan yang pertama bunga bank bisa turun dengan mengefisiensikan biaya-biaya yang ada di bank, tolong dihitung," kata Jokowi.
Sektor Infrastruktur
Kedua adalah di sektor infrastruktur Indonesia yang kemarin-kemarin masih lemah sehingga untuk biaya logistik menjadi lebih tinggi. Diperlukan pembangunan banyak infrastruktur baru agar biaya logistik dapat lebih efisien.
Oleh karena itulah, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk infrastruktur di tahun 2016 ini menjadi total Rp 310 triliun.
"Kita sadari biaya logistik Indonesia tinggi karena infrastruktur kurang. Kalau kita lihat berita tiap hari, yang diresmikan jalan dan jembatan. Di 2016 anggaran infrastruktur Rp 310 triliun, naik 50% dibanding 2015. Sekarang kita lebih cepat 5 bulan untuk pelaksanaan proyek, kemarin 2015 baru mulai Juni, sekarang Januari," dia menjelaskan.
Jokowi fokus terhadap Pembangunan Infrastruktur
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, fokus pemerintah saat ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik.
"Untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, selain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, Pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Presiden Jokowi datang menghadiri Sidang Tahunan MPR bersama Ibu Negara Iriana Widodo, didampingi Wapres Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Kallah, dan jajaran menteri Kabinet Kerja.
Hadir pula, Presiden BJ Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) dan Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004). Selain itu, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno (11 Maret 1993 - 11 Maret 1998) dan Hamzah Haz (26 Juli 2001-20 Oktober 2004).
Dia mengatakan sejak Kabinet Kerja dibentuk, pada Oktober 2014 lalu, pemerintahan yang dipimpinnya secara bertahap menjalankan program pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawacita. Pemerintah melakukan transformasi fundamental ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif.
"Pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Kini, pemerintah sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat," katanya.
Di sisi lain, Presiden Jokowi secara terbuka mengakui bahwa masih banyak persoalan yang menghimpit negeri berpenduduk 250 juta jiwa ini.
Disebutkan, sampai hari ini ketidakstabilan harga pangan masih terjadi, kesenjangan kaya dan miskin dan antarwilayah masih terbuka, praktik korupsi masih berlangsung, dan penegakkan hukum belum sepenuhnya kokoh. Oleh sebab itu, kata Presiden Jokowi, pemerintah akan bekerja keras untuk memerangi berbagai persoalan tersebut.
"Khusus untuk ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik, pemerintah bersikap netral, dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik," katanya.
Sektor Energi
Permasalahan yang ketiga ini adalah untuk di sektor energi terutama listrik dan biaya energi.
"Masalah energi selalu ada hubungannya dengan listrik, gas, dan lain-lain. Tahun lalu sudah ditandatangani kontrak 19.000 MW listrik baru. Tahun ini 20.000 MW kontrak baru lagi akan ditandatangani. Pada tahun-tahun yang akan datang, kebutuhan listrik akan dipenuhi dengan harga bersaing, pasti lebih murah dibanding negara-negara tetangga Indonesia," ucap JK.
Jokowi resmikan Proyek 35.000 MW
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan dimulainya berbagai proyek pembangkit listrik, dalam program 35.000 megawatt (MW) untuk lima tahun ke depan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta siang ini.
Dalam sambutan, Jokowi menegaskan bahwa proyek ini bukan lah proyek infrastruktur yang ambisius. Kebutuhan listrik di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyak daerah yang defisit listrik.
"Ini bukan proyek yang ambisius. Dan bukan sebuah target yang sangat tinggi," kata Jokowi saat membuka peresmian proyek 35.000 MW, Senin (4/5/2015)
Jokowi mengatakan pemerintah punya utang kepada rakyat yang harus dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik.
"Setiap ke kabupaten selalu kelihatan defisit listrik. Mau bangun hotel dan industri harus listrik harus ada. Kapan kita mau kembangkan industrialisasi kalau listriknya belum ada," kata Jokowi.
Berikut daftar proyek yang diresmikan:
a. Penandatangan PPA
PLTB (angin) Samas di Yogyakarta, kapasitasnya 50 MW
PLTU (batu bara) Kendari 3, Sulawesi Tenggara, kapasitas 2 x 50 MW
PLTA (air) Malea, Sulawesi Selatan, kapasitas 2 x 125 MW
PLTU (baru bara) Jeneponto ekspansi, Sulawesi Selatan, kapasitasnya 2 x 125 MW
b. Penandatangan Lol untuk engineering, procurement, construction (EPC) PLTU Grati, Pasuruan, Jawa Timur, kapasitasnya 450 MW.
c. Groundbreaking
PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, kapasitasnya 2 x 55 MW
PLTU Pangkalan Susu unit III dan IV, Sumatera Utara, kapasitas 2 x 220 MW
PLTU Takalar, Sulawesi Selatan, kapasitas 2 x 100 MW
d. Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) sebesar 50 british thermal unit per hari (BBTUD), sampai komitmen pemerintah dalam mendukung pasokan energi primer yang krusial bagi kesuksesan program 35.000 MW.
Sektor Birokrasi
Masalah yang terakhir adalah tentang birokrasi perizinan yang masih berbelit-belit dan terkesan lamban. Untuk memangkas panjangnya birokrasi yang ada, pemerintah terus mengeluarkan paket-paket kebijakan supaya perizinan dapat dipermudah.
"Kita memotong banyak langkah (birokrasi) itu dengan paket-paket kebijakan yang kita umumkan setiap 2 minggu agar tercermin bahwa kita konsisten memperbaiki birokrasi pemerintahan," ungkapnya.
Perhatian Jokowi akan Perizinan yang berbelit-belit
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan birokrasi pelayanan perizinan yang berbelit dan cukup lama paling banyak ditemukan di daerah sehingga menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.
"Seharusnya lembaran izin itu hanya sebagai syarat sehingga penerbitannya tidak perlu berbelit-belit dan cukup lama," kata Jokowi dalam pertemuan khusus dengan sejumlah pemimpin redaksi media cetak di Palembang, Kamis malam.
Pemerintah pusat saat ini telah memangkas masalah birokrasi yang cukup panjang terhadap pelayanan perizinan dari 262 hari menjadi 22 hari guna menumbuhkan investasi, sekaligus mereformasi fundamental ekonomi.
Menurut dia, masalah pelayanan perizinan yang berbelit-belit di daerah itu, karena penerbitan izin dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) sesuai peraturan daerah (Perda) yang disahkan DPRD setempat.
Oleh sebab itu, ungkap Jokowi masalah-masalah Perda yang diterbitkan dan tidak singkron dengan peraturan pusat akan ditinjau kembali atau bahkan dibatalkan jika bertentangan atau bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mengatur soal perda-perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional," kata kepala negara.
Jokowi menyatakan jika birokrasi berbelit-belit itu masih terus dilakukan, pengusaha atau orang-orang kaya menjadi malas berinventasi, terutama investor asing. Padahal potensi pertumbuhan ekonomi nasional itu berada di daerah.
"Potensi kekayaan sumber daya alam ada di daerah, seperti Sumatera Selatan memiliki kekayaan sumber daya energi seperti minyak bumi dan gas, batu bara, dan sumber energi listrik. Sayang potensi itu jika tidak digarap oleh para investor," ujarnya.
Pemerintah pusat merencanakan secara bertahap untuk mengembangkan infrastruktur di Sumatera Selatan, seperti Pelabuhan ekspor Tanjung Api Api, penyelesaian jalan tol Palembang-Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan rel kereta api menuju kawasan pelabuhan ekspor tersebut.
Penyelesaian Pelabuhan Tanjung Api Api di Kabupaten Banyuasin ini akan dilakukan secepatnya guna memenuhi kebutuhan ekspor barang dan jasa, serta komoditas perkebunan, dan pertanian, kata Jokowi.
Menurut JK, perbaikan di 4 sektor tersebut sangat mendesak untuk dilakukan karena situasi ekonomi dunia sekarang sedang buruk. Lesunya perekonomian dunia membuat persaingan antar negara makin keras karena pasar makin terbatas.
Pemenang dalam persaingan ini adalah negara yang perekonomiannya paling efisien. Karena itu, Indonesia harus segera berbenah agar bisa menjadi pemenang.
"Kita menyadari dengan kondisi seperti ini, persaingan jadi lebih ketat. Persaingan selalu dimenangkan yang lebih efisien," tutupnya.
Jika dilihat-lihat, Presiden Jokowi sepertinya sedang membawa Indonesia menuju masa keemasannya seperti saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Indonesia Pertama, Ir. Soekarno.
http://www.hatree.net/2016/01/bukti-...indonesia.html
HANYA JOKOWI YANG BISA MEMBAWA INDONESIA JAYA.
DALAM 1 TAHUN SUDAH BANYAK KEMAJUAN YANG DIBAWA JOKOWI UNTUK INDONESIA:BEER: :BEER:
DALAM 1 TAHUN SUDAH BANYAK KEMAJUAN YANG DIBAWA JOKOWI UNTUK INDONESIA:BEER: :BEER:
0
3.8K
36
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan