JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah melakukan reshuffle atau perombakan kabinet jilid II yang diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016) kemarin.

Reshuffle kali ini jauh lebih besar-besaran jika dibandingkan dengan Reshuffle jilid I, tahun lalu. Total, ada sembilan nama baru yang masuk ke kabinet kerja dan diharapkan dapat membawa perubahan.

Alhasil, sebanyak delapan menteri tergusur dari pos di kabinet dan pemerintahan sementara empat menteri digeser dari posisinya.

Walau begitu, ada pula menteri-menteri yang sama sekali tidak tersentuh reshuffle. Meski kinerja mereka dikritik, namun posisi mereka seperti tak bisa diutak-atik oleh Jokowi.

Siapa saja para menteri "untouchable" di kabinet?

Rini Soemarno

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno adalah salah satu menteri yang paling kontroversial, namun posisinya tetap aman di kabinet. Sejak lama, desakan untuk mundur sudah datang dari PDI-P, partai utama pendukung pemerintah.

Belakangan langkah PDI-P mendesak Rini mundur ini juga disuarakan oleh partai-partai lain. Parpol seperti bersatu menyuarakan agar Rini mundur.

Seluruh fraksi yang ada di DPR pun sepakat untuk membentuk panitia khusus Pelindo, yang banyak dinilai untuk menarget Rini.

(Baca: Pansus Pelindo Tak Akan Cabut Larangan ke DPR untuk Rini Soemarno)

Hasil akhirnya, pada Desember 2015 lalu, pansus yang dipimpin politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka itu memang mengeluarkan rekomendasi bagi Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan Rini dari jabatannya.

Pansus menganggap Rini sudah melanggar asas umum pemerintahan yang baik terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal kepada perusahaan asal hongkong, PT Hutchinson Port Holdings.

Meski tak mengikat, namun putusan pansus yang tak dijalankan ini berimplikasi panjang. Hingga kini, Rini dilarang untuk mengikuti rapat-rapat penting di DPR.

Saat pembahasan anggaran, posisi Jokowi pun terpaksa menugaskan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk menggantikan posisi Rini.


Amran Sulaiman

Selain Rini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjdi salah satu anggota Kabinet Kerja yang kerap digoyang menjelang reshuffle jilid II.

Amran dianggap tak mampu mengatasi ketersediaan daging di saat bulan Ramadan sampai Lebaran.

Ketersediaan daging langka di pasaran, sementara permintaan membludak. Akibatnya, harga daging melonjak hingga Rp 150.000.

Bahkan setelah keran daging impor dibuka untuk swasta, harga daging tak kunjung normal.

(Baca: Menteri-menteri yang Kena Tegur Jokowi Jelang "Reshuffle")

Padahal, Jokowi sudah mewanti-wanti sejak jauh-jauh hari bahwa harga daging harus dibawah Rp 75.000 sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong pun digeser dari posisinya ke Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Posisinya digantikan oleh poltisi Nasdem Enggartiasto Lukito.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat mengumumkan kabinet baru kemarin menyinggung bahwa masuknya Enggar menggantikan Thomas adalah untuk menekan harga pangan yang sempat berfluktuasi harganya.

Namun, posisi Amran yang juga berkaitan dengan fluktuasi harga pangan tetap aman dan tak tersentuh.



Puan Maharani

Posisi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dijabat politisi PDI-P Puan Maharani menjadi satu-satunya pos Menko yang tidak pernah diutak-atik.

Pada reshuffle jilid I tahun lalu, Jokowi mengganti tiga menteri koordinator sekaligus.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang semula dijabat Tedjo Edhy Purdjianto dipercayakan kepada Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil diganti Darmin Nasution dan Menteri Koordinator bidang Maritim Indroyono Susilo diganti Rizal Ramli. Hanya Puan yang tak tersentuh reshuffle.

(Baca: Puan: Bukan Tuan Putri)

Posisi Menko memang sangat strategis untuk menyatukan kerja kementerian di bawahnya.

Jokowi berulang kali mengingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil harus dirapatkan terlebih dahulu di tingkat Menko sebelum dibawa ke dalam rapat di Istana.

Jokowi pun kembali merombak dua kementerian koordinator saat reshuffle jilid II kemarin. Menko Polhukam diisi oleh Ketua Umum Hanura Wiranto menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.

Sementara Luhut digeser ke posisi Menko Maritim mendepak Rizal Ramli keluar dari kabinet. Namun sekali lagi posisi Puan aman dari reshuffle. Padahal, desakan Puan Maharani untuk dicopot juga menguat jelang Reshuffle jilid II.

(Baca: Walhi Pertanyakan Kinerja Puan dalam Atasi Dampak Bencana Asap)

Puan sebagai Menko dinilai tidak terlihat kinerjanya menyebarkan pesan revolusi mental yang digaungkan Jokowi. Website revolusimental.go.id yang dibuat Kemenko PMK dan menelan dana hingga Rp 200 juta sempat tak bisa diakses oleh publik.

Berbagai permasalahan justru muncul di kementerian yang dibawahi Puan seperti munculnya kasus vaksin palsu hingga kartu BPJS palsu yang meresahkan masyarakat.

Puan juga sempat dikritik karena saat bencana kabut asap tahun lalu jarang turun langsung ke lapangan. Padahal ia membawahi berbagai kementerian yang terkait langsung dengan bencan kabut asap itu seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian sosial

Pegang Kunci

Pengamat Politik dari Univesitas Padjajaran Idil Akbar menilai, para menteri tersebut mempunyai kunci masing-masing yang membuat posisi mereka aman di kabinet. Kunci tersebut dijadikan alat tawar menawar untuk tidak didepak oleh Presiden.

Puan Maharani misalnya, kata dia, sulit untuk digusur karena merupakan representasi PDI-P, partai utama pendukung pemerintahan Jokowi. Apalagi Puan merupakan anak dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kalau Puan ini tak ada alasan lain, karena satu perahu saja," kata Idil.

Sementara itu, ia menduga Rini mempunyai kunci untuk mengamankan sejumlah proyek yang tengah dikerjakan dan akan dikerjakan oleh pemerintah.

Salah satu proyek yang sudah berjalan saat ini adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, kerjasama antara BUMN dengan China.

"Rini ini penghubung antara pemerintah China dan pemerintah Indonesia. Sulit bagi Jokowi mendepak Rini meski pansus sudah meminta agar ia diberhentikan," ujar Idil.

Sementara Idil menilai Amran masih aman dari posisinya karena hubungannya yang dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Amran juga menjadi representasi Indonesia Timur.

"Amran juga banyak membantu memenangkan Jokowi-JK di Indonesia Timur, itu alasan penting kenapa kemudian Amran tidak didepak," ucap Idil.

sumber


kalau mecat puan, pak jokowi bisa dipecat sama megawati dari petugas partai...
kalau rini itu pesanan sponsor kampanye...
kalau amran itu pentolannya timses. mirip sama diaz hendropriyono yang rangkap 5 jabatan di pemerintah. terbaru jadi staf khusus presiden