JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebutkan, jatah lahan 5 persen untuk Pemerintah Provinsi DKI di atas lahan pulau reklamasi berbeda dengan kontribusi tambahan.

Menurut Ahok, jatah lahan 5 persen untuk Pemerintah Provinsi DKI mengacu pada keputusan Bappenas tahun 1997.

"Tahun 1997 Bappenas membuat hitungan. Kalau pulau jadi, maka sertifikatnya HPL (hak penggunaan lahan) atas nama Pemda. Ada 5 persen tanah dari seluruh lahan yang jadi milik Pemda. Akan digunakan untuk apa terserah Pemda," kata Ahok kepada hakim saat sidang suap reklamasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/6/2016).

Menurut Ahok, saat membuat hitungan tentang jatah 5 persen lahan untuk Pemprov DKI, Bappenas tidak membuat hitungan serupa untuk kontribusi tambahan.

"Jadi ada kontribusi tambahan untuk membereskan daratan. Untuk membereskan daratan inilah yang tidak disebutkan besarannya oleh Bappedas," kata Ahok.

Tidak adanya besaran jumlah pada kontribusi tambahan inilah yang diakui Ahok membuatnya berinisiatif untuk menetapkan besarannya menjadi 15 persen.

"Karena tidak ada jumlahnya, kalau gubernurnya tidak jujur bisa diuangkan ini, Pak," kata Ahok kepada majelis hakim.

sumber
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/25/20010551/ahok.kalau.gubernur.tidak.jujur.bisa.diuangkan.ini.pak?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=kpoprd