Terdakwa kasus dugaan korupsi program data base pendataan kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Syifa mengaku dikorbankan oleh pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Saya bisa begini dijebloskan oleh Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Tahu begini lebih baik saya ikut Tong Eng sama Sukriyah saja padahal pembelaan saya kurang apa sama Sunjaya,” katanya, sambil menyeka air mata usai pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (29/6).

Dikatakannya, Sunjaya hanya memberikan janji-janji palsu saja, hingga saat ini tidak ada bantuan sepeser pun yang diberikan kepadanya. Padahal sebelumnya Sunjaya memberikan janji-janji manis dengan memberikan jaminan sepenuhnya.

“Demi Allah tak ada bantuan apapun dari Sunjaya. Padahal saya begini karena membela Sunjaya, tapi mana balasannya. Sunjaya mengaku dekat dengan pejabat ini dan itu, Sunjaya bilang tinggal telepon saja mereka itu teman-temanya,” kata Syifa.

Atas perlakuan yang diterimanya, Syifa mengancam akan membocorkan semua kasus-kasus korupsi yang ada di setiap dinas di Pemkab Cirebon. Menurutnya, berkata jujur itu terkadang pahit tetapi ini demi kebaikan Kabupaten Cirebon dan masyarakat perlu tahu ini.

“Saya ini dizalimi, makanya saya akan bongkar semua. Masa semua orang menyerang saya. Jangan tebang pilih begini, padahal kasus korupsi yang melibatkan orang-orang di dewan dan orang dinas banyak sekali. Apalagi saat ini saya sudah dipecat. Akan saya bongkar semuanya,” katanya.

Sebelumnya, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (15/6) lalu, Syifa menyebutkan nama orang-orang yang ikut menikmati aliran dana kasus yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar tersebut.

Dijelaskan Syifa, kegiatan program data base pendataan kependudukan Disdukcapil Kabupaten Cirebon menggunakan anggaran biaya tambahan (ABT) tahun 2013 senilai Rp 565 juta dan anggaran murni (APBD) tahun 2014 senilai Rp 1.285.195.000,00.

“Total dana program data base pendataan kependudukan Rp 1,8 miliar yang terbagi dalam dua mata anggaran yaitu ABT 2013 dan anggaran murni 2014,” kata mantan Kabid Pengembangan dan Pendataan Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Cirebon itu, di hadapan majelis hakim.

Ketika anggaran program data base pendataan kependudukan yang pertama cair, tambah Syifa, oleh bendahara bidang, Afandi, anggaran senilai Rp 565 juta tersebut dipotong sebesar 17,5 % atau senilai Rp 98.875.000,00. Pemotongan itu dilakukan untuk biaya operasional dinas. Hal yang sama juga dilakukan pada saat pencairan kedua, yang menggunakan anggaran murni tahun 2014, senilai Rp 224.909.101,00.

“Sedangkan Supirman pada pencairan pertama menerima Rp 250 juta dan pencairan kedua menerima Rp 400 juta, totalnya Rp 650 juta,” tambah Syifa.

http://news.fajarnews.com/read/2016/06/30/11939/syifa.ancam.bocorkan.semua.kasus.korupsi.di.pemkab.cirebon?utm_source=REC&utm_medium=RECM&utm_campaign=CRECM

Bongkar aja semuanya, ini kabupaten udah akut penyakit korupnya