Indonesia darurat Pokemon. Beberapa pejabat ini seperti ketakutan akan diserang monster-monster Pokemon dan melemahkan keamanan negara.
Namun sebelum membahas nama-nama pejabat dan pengamat yang asli, saya ingin membahas hoax-hoaxnya dulu.

Beredar tulisan Profesor Tina Afian yang menganalisa tentang kemungkinan ada upaya penyadapan dan pemetaan wilayah dalam game Pokemon, namun tulisan ini dinyatakan hoax. Prof Tina tak pernahmenulis seperti itu dan tidak setuju dengan isinya.

Kemudian muncul hoax syariah, yakni makna Pokemon adalah “aku Yahudi.”Padahal arti sebenarnya adalah pocket monster, karena monsternya bisa masuk dalam bola kecil. Begitulah Indonesia, berita hoax di negeri ini ternyata jauh lebih mudah booming ketimbang berita-berita valid.

Selanjutnya mari saya beberkan sikap para pejabat yang begitu ketakutan dengan Pokemon.

“Sangat mungkin (mengancam keamanan negara). Kalau itu dimainkan di instalasi penting, objek vital asrama kepolisian, TNI atau intelijen,” kata Sutiyoso kepala Badan Intelijen Negara.

“Fakta bahwa permainan ini menggunakan teknologi aplikasi yang bisa mengancam keamanan informasi kita. Itu yang harus dipahami bersama,” kata Tantowi anggota DPR RI fraksi Golkar.

“Nah, apakah ini benar ? Ini saya jadi punya pikiran jelek ini, bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan apa?” Kata Luhut Panjaitan, Menkopolhukam.

“Lokasi permainan berada di lingkungan fasilitas atau markas komando Polri akan terekam. Dan apabila informasi itu jatuh ke orang yang tidak bertanggungjawab, maka dapat disalahgunakan,” bunyi surat telegram surat edaran Kapolri tentang larangan bermain Pokemon pada anggotanya.

“Karena ada potensi kerawanan terhadap instalasi pemerintah, dan itu sudah menjadi sinyalemen dari BIN, Polri maupun TNI,” ujar Yuddy Menpan RB.

Yuddy mencontohkan bila memang kekhawatiran itu benar, maka seorang PNS yang memainkan Pokemon Go di ruang arsip, secara tidak langsung telah membantu pembocoran informasi strategis negara. Oleh karenanya beliau mengeluarkan Surat Edaran larangan bermain Pokemon di lingkungan pemerintah.

Sebenarnya baik Menpan RB, Kapolri melarang main Pokemon karena dapat mengganggu kinerja anggotanya. Namun selain itu ternyata mereka takut permainan Pokemon ini dapat dijadikan alat penyadap oleh intelijen. Dan semua pejabat yang saya kutip pernyataannya di atas sependapat, atau sama-sama ketakutan.

Dalam logika sederhana saya, ketakutan tersebut sangat berlebihan. Soal GPS dan perangkat yang bisa dijadikan penyadapan ini sudah lama ada di ponsel kita, kenapa baru ribut saat muncul Pokemon? Ragam aplikasi maps seperti waze, google maps, papago dan lainnya sudah lebih dulu memberi informasi wilayah. Sama seperti dalam aplikasi Pokemon.

Namun karena dalam permainan Pokemon ada Augmented Reality (AR) nya, user dapat menangkap monster dengan mengarahkan kamera ke lokasi monster, ini jadi sedikit membingungkan. Jangan-jangan Pokemon memang disusupi mata-mata intelijen?

Untuk menjawab keraguan ini, dan meluruskan komentar pejabat-pejabat di Indonesia, saya menanyakannya ke Mr Be, orang yang berjasa membantu sewordcom tetap online dan pernah bekerja di beberapa negara Eropa menangani IT. Selain itu kebetulan dia juga sedang asik asiknya berburu Pokemon.

“VR itu bisa dimatikan. Dan ga ada ceritanya AR bisa merekam. AR itu mensimulasikan tampilan dan hanya di hape pengguna. Ga dikirim ke server,” jawab Mr Be.

Menurut Mr Be, kode lokasi yang digunakan Pokemon adalah kode lokasi milik Google. Sementara Google sudah memiliki aturan yang sangat jelas terkait privacy dan security. Selama ini objek vital negara sudah disensor oleh Google. Dari tempat militer, reaktor nuklir, sampai detail bandara sudah dihilangkan oleh Google. Dulu NSA mewajibkan Google dan Apple untuk mengirimkan backdoor ke sistem mereka, Google dan Apple menolak. Saat diperkarakan ke pengadilan, NSA kalah.

“Kalau memang ada masalah terkait keamanan, ya tinggal tuntut Google yangmerekam. Lagian perusahaan komersil kan nyari duit, lalu mau jadi mata-mata? Mereka akan sangat mudah dituntut. Dan untuk membaca traffic data yang mereka kirimkan juga sangat mudah, cukup lewat proxy atau gateway. Kalau sampai Pokemon jadi mata-mata intelijen, itu namanya bunuh diri,” katanya.

Terakhir Mr Be menambahkan bahwa pendapat hape bisa merekam lokasi dan dikirim ke server untuk kepentingan intelijen itu sangat tidak beralasan.

“Hape kita tidak kuat untuk proses GIS (Geographic Information Systems). Google saja butuh server yang sangat besar untuk proses data lokasi,” pungkasnya.


Gagap tekhnologi. Pokemon membongkar betapa gapteknya pejabat Indonesia. Selain itu juga gegabah dalam bereaksi dan memberikan pernyataan. Saya sangat curiga kalau orang-orang yang paham IT sedang tertawa terbahak-bahak melihat menteri dan pejabat kita sedang takut pada Pokemon.

Namun beruntung dari sekian banyak pejabat, ada dua sosok yang meresponnya secara positif. Yakni Jusuf Kalla dan Ahok.

“Ada bagusnya, kalau selama ini anak-anak main gadget di kamar sekarang di alam terbuka lebih sehat. Konsekuensinya pemerintah harus siapkan banyak taman,”
ujar JK.

Pak Wapres ini juga cerita kalau cucunya sedang asik-asiknya berburu monster Pokemon.

Jika Kapolri dan Menpan RB melarang Pokemon dimainkan oleh anggotanya, bahkan Menpan RB mengancam pecat, Ahok menanggapinya dengan santai. Ahok tidak melarang PNS main Pokemon, fokus penilaiannya hanya pada kinerja, bukan karena faktor game. Selain itu, Pemprov DKI mulai berpikir untuk memanfaatkan Pokemon.

“Balai Kota bisa dijadikan semacam gym (tempat bertarung antar Pokemon). Jadi semacam tempat pertarungan. Biar orang bisa lebih sering ke Balai Kota. Konsep dasarnya kita pengin memaksimalkan obyek wisata kita, dengan menggunakan Pokemon Go,” ujar Setiaji, kepala teknis Jakarta Smart City.

Terakhir, kalau yang berkomentar takut Pokemon itu rakyat biasa, mungkin tak jadi soal. Tapi kalau menteri dan pejabat ring satu, bagi saya ini kesalahan yang cukup fatal. Seorang menteri dan pejabat harusnya tidak sembarangan memberikan komentar, apalagi menyangkut keamanan negara, karena apa yang mereka katakan akan ditangkap serius oleh masyarakat. Kadang tak perlu pintar untuk bersikap benar, kita hanya butuh sedikit pemikiran positif dan logika sederhana seperti JK.

“Ya, bagaimana kalau di seluruh dunia sudah jadi tren. Jadi, saya kira berlebihan kalau dianggap buat itu (spionase),” kata JK menjawab pertanyaan wartawan.

Begitulah kura-kura.


Sumber