kta menunjukkan, pada 2011, rasio cukai hasil tembakau yang dibayarkan pabrik rokok ke pemerintah mencapai 8,4% dari target perpajakan. Rasio ini tertinggi di antara banyak negara.

Bisa dibilang pemerintah Indonesia paling agresif dalam memungut cukai hasil tembakau di antara 20 negara yang disurvei Orzechowski and Walker, lembaga pengkaji perpajakan yang berada di Amerika Serikat. Posisi Indonesia itu jauh melebihi pembayaran cukai hasil tembakau di Amerika yang hanya 0,7%. Padahal, di negeri Paman Sam itu, bercokol perusahaan rokok terbesar di dunia Philip Morris.

Di bawah Indonesia adalah Turki. Rasio cukai hasil tembakau yang dibayarkan pabrik rokok di Turki mencapai 6,2%. Bahkan pabrik rokok India yang mempunyai jumlah perokok terbesar kedua di dunia rasio cukai hasil tembakau mereka cuma 2% dari seluruh perpajakan yang dipungut di negeri itu.



Besarnya rasio itu sekaligus juga menunjukkan, bahwa semakin besar suatu negara memungut cukai semakin besar kontrol negara atas pengguna atau konsumen tembakau.

Di sisi lain, tingginya rasio itu juga mengindikasikan, negara tersebut masih membutuhkan pabrik rokok sebagai penopang penting dalam struktur ekonominya. Artinya, negara masih menjadikan cukai hasil tembakau instrumen penting dalam pendapatan perpajakan.

Karena itu, kelompok antitembakau dan anasir-anasir pemerintah lainnya semestinya menyadari posisi keuangan negara yang masih ditopang industri hasil tembakau.

Mari kita bayangkan, seandainya seluruh pabrik rokok ditutup, negara bakal berkurang pendapatannya kurang lebih mencapai 15% akibat terhentinya setoran cukai hasil tembakau dan perpajakan lainnya dari roda ekonomi yang berputar karena industri hasil tembakau.

Nah….

Kretek | EPG

Sumber: http://www.kretek.co/index.php/2016/...nggi-di-dunia/