Kapolri: Ada Mafia Acak-acak Produksi Pangan Nasional!
10 AGS 2015



Rimanews - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan adanya mafia impor yang mengacaukan produksi pangan dalam negeri. Saat ini ada tujuh perusahaan dalam negeri yang tengah dibidik Polri.

Kapolri mengatakan, modus pengusaha tersebut yaitu mengimpor salah satu komoditi pangan dengan jumlah cukup besar, sehingga mengakibatkan para petani enggan untuk produksi.

"Ada salah satu komoditi impor dimana pengusahanya itu mengimpor cukup besar pada saat panen. Sehingga produksi dalam negeri mati dan petani tidak mau produksi lagi. Dia impor setiap tahun," kata Badrodin, usai menghadiri acara pembukaan Posko Bencana Kekeringan di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (10/8/2015).

Kapolri sudah mengantongi pengusaha tersebut. Setidaknya ada tujuh perusahaan yang terlibat mafia impor pangan. Saat ini kasus yang tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya itu masih tahap penyelidikan.

"Kita akan tertibkan, kita telusuri mulai dari pengambilan kebijakan sampai ke perdagangan," tandas Badrodin, seraya memastikan akan menindak oknum kementerian terkait yang terlibat.
http://nasional.rimanews.com/hukum/r...ngan-Nasional-


Ketua DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono:
Ada Mafia Impor Beras di Istana Joko Wi
March 21, 2015

KONFRONTASI - Presiden Jokowi menandatangani Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah pada 17 Maret 2015 dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitasi harga beras. Dalam Inpres tersebut juga memperbolehkan izin Import Beras

Ketua DPP Gerindra, Arief Poyuono menilai Inpres tersebut kontradiktif dengan semangat Trisakti dan Nawacita dalam hal mensejahterakan petani dengan cara melindungi tingkat pendapatan petani.Serta pencanangan swasembada Pangan disektor pertanian

Akibat Inpres Setan tersebut petani pada saat panen raya kuartal pertama tahun 2015 terancam rugi dan tersandera oleh para tengkulak sebab dengan Inpres Setan tersebut dijamin harga gabah kering akan jatuh .

"Omong kosong saja Bulog akan langsung membeli pada petani atau Gapoktan, yang terjadi adalah Mafia Beras akan bekerja sama dengan Bulog meyebarkan para tengkulak dan memodali untuk membeli gabah petani dibawah harga yang telah ditetapkan oleh Inpres Setan tersebut dengan alasan akan adanya Impor Beras", katanya kepada redaksi Sabtu (21/3)

Menurut Arief, para tengkulak akan mengepull gabah petani baru dijual kepada Bulog atau dijual kepada para Mafia Beras dan Hasil keuntungan dari selisih penjualan gabah petani dibagi rata oleh tengkulak dan oknum pejabat Bulog .

"Sedangkan skenario agar dilakukan Impor Beras yang sudah dizinkan oleh Jokowi melalui Inpres Setan yaitu dengan cara membuat kegaduhan Pasar dengan mengurangi pasokan Beras ke Pasar dengan cara memperlambat distribusi beras atau menahan digudang gudang Bulog sehingga harga Beras naik lalu para Mafia Beras dan Tikus Beras di Bulog melakukan tender import Beras", tegas Arief.

Arief menduga adanya klausul yang mengizinkan Import Beras Pada Inpres no 5 Tahun 2015 sengaja diselipkan oleh Mafia Beras yang berkolaborasi dengan mafia di Istana Negara dan Tim Ekonomi Jokowi dengan menakut nakuti Jokowi jika harga Beras naik Jokowi akan digulingkan

"Sebaiknya Jokowi melakukan koreksi terhadap Inpres yang akan membuat Petani tambah miskin akibat jatuhnya harga Gabah dan Inpres yang menghianati Trisakti dan Nawa cita yang disebabkan adanya klausul untuk mengizinkan import Beras dengan mencoret Klausul Import Beras, kata Arief

"Kalau Jokowi tidak mengoreksi Inpres tersebut dan mencoret klausul Import Beras berarti Inpres no 5 Tahun 2015 adalah merupakan Bagian dari balas budi Jokowi terhadap Mafia Beras yang telah menyumbang saat Pilpres." demikian Arief.
http://www.konfrontasi.com/content/e...istana-joko-wi


Ada Peran Mafia di Balik Keputusan Impor Beras?
08 Mei 2015 at 14:01 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membuka opsi untuk melakukan impor beras jika produksi dan stok di dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan. Keputusan ini baru akan diumumkan pada Juli 2015.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan secara Undang-undang (UU), impor diperbolehkan jika untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.

"Sudah ada UU, boleh impor kalau kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi," ujarnya di Kantor Indef, Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Namun jika impor ini dilakukan lantaran Perum Bulog tidak mampu membeli beras petani dengan harga pasaran, maka hal tersebut dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan.

"Kalau impor karena Bulog beli dengan HPP (harga pembelian pemerintah) dibawah harga pasar, ini bisa dikatakan melanggar konstritusi. Kalau karena HPP tidak memenuhi kemudian dilakukan impor, ini akan terjadi distorsi," lanjutnya.

Enny bahkan menyatakan adanya indikasi mafia beras dibalik keputusan pemerintah untuk membuka keran impor. Buktinya disaat panen raya lalu, harga beras malah mengalami kenaikan.

"Kenapa ketika panen raya harga beras malah naik. Tetapi harga gabah ditingkat penggilingan turun, artinya terjadi mafia ekonomi di komoditas beras. Kalau ini masalah mafia berarti tata niaga rusak," kata dia.

Menurut Enny, Bulog seharusnya tidak hanya berperan menjaga stok beras pemerintah, tetapi juga melindungi harga beli di petani. Dengan demikian, petani terus bergairah untuk menanam padi.

"Bulog sebagai buffer stock bukan semata punya stok, tapi melindungi harga di petani. Ini yang berikan insentif untuk terus berproduksi, tidak menjual tanahnya karena tidak dinilai ekonomis sehingga tidak bisa jadi sumber kehidupan. Ini akan membuat pertanian kita memburuk," tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil sebelumnya memastikan pemerintah akan mengambil kebijakan impor beras apabila Perum Bulog tak mampu memasok beras sesuai kebutuhan.

Menurut dia, impor terpaksa dilakukan demi menjaga stok beras nasional. Apalagi Juni ini sudah masuk puasa dan Lebaran di Juli 2015, sehingga momen-momen tersebut akan meningkatkan permintaan beras.

"Kita harus impor untuk kepentingan stok nasional dan supaya jangan sampai harga beras tinggi sampai tingkat konsumen. Tapi keputusannya Juli ini," tegasnya.
http://bisnis.liputan6.com/read/2228...an-impor-beras


Mafia Beras Ingin Pemerintah Buka Keran Impor
Minggu, 1 Maret 2015 - 19:17 wib

JAKARTA - Melonjaknya harga beras diyakini terjadi karena adanya peran para mafia yang mencoba memainkan harga di pasar. Karenanya, pemerintah pun melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan stok Bulog demi menurunkan harga.
Direktur CBA Centre For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mengatakan tujuan dari para mafia tersebut adalah menghilangkan stok beras di pasaran. Dengan demikian, pemerintah akan dipaksa untuk melakukan impor beras.

"Mafia beras sangat pintar membaca kebijakan beras era Jokowi ini. Mafia beras tahu, program ketahanan pangan hanya sebuah janji. Target mafia beras hanya satu, agar Pemerintah Jokowi dipaksa untuk melakukan impor beras sebanyak banyaknya ke Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (1/3/2015).

Menurutnya, operasi pasar dirasa akan percuma jika metode Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak diubah. Pasalnya, melalui metode tersebut harga pembelian pemerintah dari masyarakat hanya sebesar Rp.3.300 per kg. Padahal harga di pasar bisa mencapai sebesar Rp.12.500.

"Artinya, masyarakat lebih baik menjual beras melalui pasar daripada menjual ke Bulog. Padahal, Bulog membeli Beras melalui mitra Bulog, dan mitra yang aktif menjual ke Bulog hanya sebanyak 50,87 persen saja," imbuhnya.

Karenanya, dia menilai HPP seharusnya lebih berfungsi sebagai batas terendah dari harga pasar, dan juga sebagai indikator perlu atau tidaknya impor beras.

"Seharusnya, Jokowi tidak hanya blusukan ke mana-mana, tapi harus punya pikiran bahwa metode ini harus dihapus. Dan HPP bukan untuk membantu petani agar bisa kaya raya malahan petani bisa menjadi miskin," pungkasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015...ka-keran-impor

---------------------------------

jangankan cuman tuduhan bahwa ada mafia beras atau mafia pangan yang eksis di Istana, dulu di zaman SBY berkuasa, malahan dituding ada mafia Narkoba di istananya SBY itu. Yang menuduh nggak tanggung-tanggung, yaitu Ketua MK waktu itu (Mahfud MD). Jadi kalau sekarang di istana Jokowi dituding ada pula mafia berasnya oleh Ketua DPP artai Gerindra (Arief Poyuono), jadi mungkin saja tudingan itu ada benarnya?