JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan ihwal pembelian lahan Sumber Waras pada pertengahan tahun lalu, BPK masih menanti kepastian soal kesimpulannya yang menyebut adanya kerugian dalam pembelian itu. Sejumlah pegiat antikorupsi, Kamis (2/6/2016), merilis catatan atas audit BPK ini.

Berdasarkan data dan fakta yang dipaparkan, tim penulis yang dikepalai oleh mantan auditor BPKP Leonardus Joko Eko Nugrohomenilai hasil audit BPK keliru. Kekeliruan audit BPK yang pertama, ada pada penetapan alamat pembelian lahan. BPK merujuk pada NJOP Jalan Tomang Utara, yakni Rp 7 juta per meter persegi.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta merujuk Jalan Kyai Tapa dengan NJOP pada tahun pembelian atau tahun 2014 sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi.

"Lokasi RS Sumber Waras berada di Jalan Kyai Tapa sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan BPN dan Dirjen Pajak. Argumentasi BPK bahwa lokasi Sumber Waras di Jalan Tomang Utara adalah salah alamat dan terlalu mengada-ada," kata Leo di Hotel Oria, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Kekeliruan berikutnya ada pada perhitungan BPK terkait kerugian. BPK menyebut adanya kerugian sebesar Rp 191 miliar dalam pembelian lahan Sumber Waras. Angka tersebut berasal dari selisih penawaran lahan ke PT Ciputra Karya Utama (PT CKU) pada 2013 dengan harga yang dibayar pemerintah pada 2014.

Sumber Waras menawarkan lahan tersebut kepada PT CKU seharga Rp 15.500 juta per meter persegi atau total Rp 564 miliar untuk luas 36.441 meter persegi. Selanjutnya, pada 7 Desember 2014, Pemprov DKI melakukan ikatan kontrak dengan NJOP yang berlaku saat itu sebesar Rp 20.755 juta per meter persegi.

Total uang yang dibayarkan Pemprov DKI untuk membeli lahan itu sebesar Rp 755 miliar. Selisih harga penawaran PT CKU pada 2013 dengan harga yang dibayarkan Pemprov DKI Jakarta pada 2014 sebesar Rp 191 miliar, angka yang disebut sebagai kerugian.

Angka tersebut dinilai tidak valid karena sudah jelas NJOP-nya pada dua waktu yang berbeda. Kekeliriuan yang ketiga, BPK tidak mengindahkan aturan terkait pembelian lahan yang berlaku.

Temuan BPK terkait prosedur pengadaan seperti penunjukan lokasi, studi kelayakan, kajian teknis, dan penetapan lokasi, yang dianggap menabrak aturan, dapat dimentahkan melalui Pasal 121 Perpres Nomor 40 Tahun 2014.

Pasal ini berbunyi, "Demi efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah di bawah lima hektare dapat dilakukan pembelian langsung antara instansi yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak."

Lahan Sumber Waras seluas 3,6 hektare seharusnya dapat dibeli tanpa pusing-pusing meributkan appraisal, penawaran pihak lain, dan penentuan NJOP. Terakhir, BPK dinilai memberikan rekomendasi yang tidak konsisten terkait pembelian lahan ini.

Dalam audit yang dikeluarkan pada 17 Juni 2015 itu, BPK dinilai menyajikan laporan yang membingungkan. Leo yang merupakan mantan auditor BPK menilai seharusnya jika ada temuan, auditor harus memberikan pengantar terlebih dahulu berupa pendapat terkait kondisi pada saat mengaudit, kemudian menentukan kriterianya, selanjutnya menerangkan akibat dan sebab temuan tersebut, baru terakhir rekomendasi dengan penjabaran setiap temuannya.

"Ini kan terbolak-balik, antara temuan dan rekomendasi bertentangan, tidak profesional," kata Leo.

BPK dalam laporannya hanya memberikan tiga rekomendasi, yaitu memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan, meminta pertanggungjawaban Yayasan Sumber Waras, dan membatalkan pembelian.

Leo menilai seluruh rekomendasi ini tidak dapat realistis karena salah alamat dan berpotensi merugikan negara. Leo menduga, ketidakprfesionalan BPK ini dilatarbelakangi unsur politis. Sebagai mantan auditor BPK, Leo tahu bahwa di tubuh BPK banyak pegawai dan tenaga berlatar belakang partai politik.

"BPK tidak bisa berpolitik. Diperbaikilah. Yang sudah duduk menjabat sadar dirilah, ini di lembaga independen. Kembali ke marwah lembaga negara pemeriksa keuangan," ujar Leo. (Baca: Mencari "Mens Rea" Ahok di Kasus Lahan RS Sumber Waras)

Pilkada DKI

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan, politisasi itu bisa jadi terkait dengan hajat politik terbesar DKI, yaitu Pilkada 2017. Refly menyebut, tingginya elektabilitas Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengkhawatirkan banyak lawan politiknya.

"BPK tidak boleh menyodorkan diri menjadi 'kuda troya' kepentingan politik dari siapa pun atau partai apa pun," kata Refly.

Refly menyebut tiga hal yang tidak boleh hilang dari pejabat BPK, yaitu profesionalitas, independensi, dan integritas. Oleh karena itu, BPK disarankan untuk bersih-bersih dari partai politik. Kalaupun ada orang BPK yang berasal dari partai, maka badan tersebut harus memastikan bahwa yang bersangkutan sudah pensiun minimal lima tahun terakhir dari perpolitikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat berencana mengumumkan hasil penyelidikannya. Saat ini, penyelidikan kasus tersebut sudah dalam tahap akhir sebelum ditentukan kelanjutannya.

Para ahli keuangan dan pertanahan diminta memberi penilaiannya agar KPK dapat memutuskan apakah ada unsur pidana dalam kasus ini atau tidak. Jika KPK nanti mementahkan audit BPK, hal ini dapat menciderai kredibilitas lembaga pemeriksa keuangan tertinggi tersebut.

"BPK bisa membunuh karir politik seseorang atau sekolompok orang. Dia bisa membunuh eksistensi sebuah lembaga. BPK mengatakan ada indikasi kerugian negara itu sudah jadi campaign yang buruk untuk Ahok," ujar Refly.

Kekeliruan BPK ini pada akhirnya akan berpengaruh dalam kehidupan bernegara. Audit BPK ke depan berpotensi kehilangan kredibilitasnya di mata publik jika audit Sumber Waras terbukti keliru.

"Semua keuangan dianggap rubbish nanti. Kan kacau," kata Refly. (Baca: Tahap Final, KPK Segera Umumkan Hasil Penyelidikan Kasus Sumber Waras)