Dari kiri, Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Tarman Azzam, dan Sri Edi Swasono, mengikuti acara 'Simposium Nasional Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain', di Jakarta, Rabu, 1 Juni 2016.
Sebuah simposium bertajuk "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" digelar sejak Rabu hingga hari ini (1-2 Juni 2016) di Balai Kartini Jakarta. Simposium ini merupakan tandingan dari simposium yang diadakan pemerintah dengan tema "Membedah Tragedi 1965 dari Aspek Kesejarahan" di hotel Aryaduta beberapa waktu lalu.

Namanya juga tandingan, suasana kedua simposium itu juga berbeda. Jika di Aryaduta mereka mencoba merumuskan bentuk rekonsiliasi antara korban dan pelaku, di Balai Kartini peserta justru menolak adanya rekonsiliasi.

Di Balai Kartini, simposium dibuka Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan dihadiri sejumlah organisasi Islam seperti FPI. Sejumlah mantan bekas jenderal. Ada juga mantan Wakil Presiden Try Soetrisno. Bahkan tampak juga Gubernur Lemhanas yang juga Ketua panitia simposium "Membedah Tragedi 1965 dari Aspek Kesejarahan".

Para peserta simposium itu menyebut, pemerintah telah memberi angin segar kepada PKI dengan memberi ruang negara untuk meminta maaf dan menjanjikan akan melakukan rekonsiliasi.

Ketua panitia pengarah Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, dalam pidato pembukaan mengatakan, simposium ini digelar dengan tujuan "menyatukan komponen bangsa untuk mencegah berbagai upaya membangkitkan PKI".

Acara ini, kata dia, didukung 49 ormas agama dan pemuda. Memang di acara itu terlihat beberapa lambang organisasi seperti Pemuda Pancasila, HMI, Forum Umat Islam, Ansor, NU, MUI, FKPPI, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zein (tengah) mengikuti acara apel siaga bahaya komunis yang diselenggarakan DPD FPI Jabar di kawasan jalan Dipenogoro Bandung, Jawa Barat, Selasa (31/5).
Kiki menyebut, selalu ada pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia kokoh, bersatu. "Mereka selalu berusaha Indonesia tidak stabil dengan mengusung isu HAM," ujar Kiki seperti dikutip BBC Indonesia.

Mantan Wakil Presiden Try Soetrisno dalam pidato utamanya, mengecam berbagai acara yang disebutnya "memberi angin" kepada kebangkitan PKI. Kata Try, saat ini seluruh simpatisan PKI dan keturunannya telah memiliki dan menikmati semua haknya, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya, bahkan sebagai anggota atau pemimpin lembaga tinggi negara.

Karenanya, Try heran terhadap tuntutan agar negara minta maaf atas rezim masa lalu, yang justru lebih dulu jadi korban. "Kita telah menerima PKI sebagai warga negara biasa, jika kita minta maaf maka kita mengabsahkan makar. Kita menolaknya dengan tegas," kata Try yang langsung disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Kecaman juga dilontarkan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Kata dia, saat ini masyarakat tidak sadar bahwa PKI telah melakukan propaganda masif.

"Kita di sini semua paranoid, maka di sini ingatkan mana ada Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah bubar," katanya seperti dikutip Kompas.com.

Bahkan, kata Rizieq, ada kelompok yang bersikeras mengganti TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 merupakan bukti kebangkitan PKI. "Kalau dicabut ini menguntungkan keluarga bekas PKI. Yang untung bukan negara, yang untung adalah kader-kader PKI," ujar Rizieq.

Indikasi adanya kebangkitan PKI ini, Rizieq menambahkan adalah penghentian pemutaran film Pengkhianatan G30 S. Padahal, biasanya film itu setiap tahun diputar, tetapi setelah 1998 sudah mulai dihentikan. "Ini siapa yang berani. Ini indikasi kebangkitan PKI yang tak terbantahkan. Kalau tidak merapatkan barisan, PKI akan melibas kita semua," kata dia.

Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (purn) Kivlan Zen justru lebih keras. Kata dia, saat ini PKI sudah bangkit. Buktinya, saat ini PKI sudah membentuk struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Ia juga menyebutkan bahwa sejak dua minggu lalu, mereka telah menyiapkan hingga 15 juta pendukung.

Benarkah PKI bangkit? Menurut Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, simposium di Balai Kartini ini merupakan kesempatan untuk membangkitkan sentimen anti-PKI sekaligus membalas Simposium Tragedi 1965.

"Saya kira tidak (mendorong rekonsiliasi). Buang-buang waktu saja. Sebab, bagaimanapun, masalah komunisme sudah masa lalu. Komunisme dan PKI itu mana? Nggak ada. Mimpi di siang bolong saja," ujar Syamsuddin.

Menanggapi tudingan Kivlan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly angkat bicara. "Ngarang itu ceritanya," kata Yasonna.

Kata dia, jika ada pihak yang memiliki bukti adanya kebangkitan PKI, sebaiknya segera diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Menurut dia, PKI sudah hilang di bumi Indonesia. "PKI sudah sejarah. Tetap waspada oke, tetapi jangan diciptakan ketakutan-ketakutan baru," ujarnya.

Massa dari Front Pembela Islam (FPI) dan Front Pancasila membakar kain bersimbol komunis di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/6).


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-balai-kartini

---