Hakim menangkan gugatan nelayan terhadap Pulau G

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Hakim menangkan gugatan nelayan terhadap Pulau G

victim.o.gip99

31-05-2016 08:51

Hakim menangkan gugatan nelayan terhadap Pulau G

JAKARTA, Indonesia — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menjatuhkan putusan untuk gugatan nelayan terhadap salah satu pulau reklamasi di Teluk Jakarta, Pulau G, pada Selasa, 31 Mei.

Gugatan ini sebenarnya sudah terdaftar sejak September 2015 lalu, dengan nomor perkara 193/G.LH/2015/PTUN-JKT.

Dalam persidangan hari ini, hadir ratusan orang nelayan, perempuan nelayan, juga aktivis penggiat lingkungan. Salah satunya adalah musisi Melanie Subono, yang menyatakan simpatinya pada kaum perempuan.

Meski dijadwalkan mulai pukul 10:00 WIB, majelis hakim baru muncul di ruang sidang hampir pukul 12:00. Selama menunggu, para nelayan melakukan orasi dan aksi teatrikal.

Mereka juga membawa keranda mayat dan replika perahu sebagai bentuk perlawanan, kalau reklamasi mengancam kelangsungan hidup mereka.

Membatalkan izin Pulau G

Hasilnya, majelis hakim menerima gugatan nelayan dan membatalkan izin reklamasi Pulau G oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama ke PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan pengembang Agung Podomoro Land.

“Pelaksanaan SK Gubernur ditangguhkan sampai putusan berkekuatan hukum tetap," kata hakim ketua. —Rappler.com

http://www.rappler.com/indonesia/134...lkan-reklamasi

Sumber lain

http://megapolitan.kompas.com/read/2...lamasi.pulau.g

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Putusan itu dibacakan Hakim Ketua Adhi Budhi Sulistyo dalam sidang putusan yang digelar di PTUN hari ini, Selasa (31/5/2016).

Hakim juga memerintahkan agar tergugat menunda pelaksanaan keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap.

"Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksaan keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu Kota DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014 kepada PT Muara Wisasa Samudera tertanggal 23 Desember 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap," ujar Adhi.

Dalam pokok perkara, hakim mengabulkan gugatan para penggugat. Hakim menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur DKI nomor 2238 tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisasa Samudera tertanggal 23 Desember 2014.

"Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu kota DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisasa Samudera," ujar Adhi.

Hakim juga membebankan biaya perkara Rp 315.000 kepada tergugat dan tergugat intervensi yakni PT Muara Wisasa Samudera.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendaftarkan gugatan terkait SK Pemberian Izin Reklamasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 15 September 2015 lalu. Mereka menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Nelayan menganggap, izin reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melanggar sejumlah aturan dan berdampak merugikan nelayan. Gugatan didaftarkan di PTUN, Jakarta Timur.

Selamat buat para nelayan.

Dan selamat terguncang lagi para penjilat taik. Silahkan bela terus tuan kalian yang suka melanggar hukum itu.

Quote:

Original Posted By cuman.numpang►

Tapi terbukti selalu melanggar konstitusi.

Diubah oleh victim.o.gip99 31-05-2016 09:23

3.4K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan