BANDA ACEH - Aktivis Gayo Merdeka Waladan Yoga menuding dr.Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, gagal dalam menjalankan kepemerintahannya selama menjabat satu tahun ini. Hal itu menurutnya dibuktikan dari tidak adanya perubahan yang dilakukan Zaini-Muzakir untuk mewujudkan kesejanteraan masyarakat Aceh.

"Gubernur dan Wagub Aceh tidak mampu mensejahterakan rakyat Aceh secara menyeluruh, dan hanya mampu mensejehterakan kelompok sendiri," kata Waladan Yoga dalam siaran persnya yang diterima acehonline.info, Jumat sore (21/6) di Banda Aceh.

Selain itu Waladan Yoga menilai, dalam penempatan jajaran pemerintahan (kabinet), Zaini-Muzakir hanya mementingkan orang-orang yang berasal dari Pidie dan Aceh utara.

"Selama beliau memimpin, Aceh juga mengalami gejolak dimana kondisi Aceh tidak aman. Gubernur dan Wakil Gubernur tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan Aceh," ujarnya.

Selama setahun Zaini-Muzakir menjabat, Waladan Yoga menambahkan, beliau tidak pernah sekalipun menginjakan kakinya di Tanah Gayo.

"Namun begitu, rakyat Gayo masih bisa hidup bahagia tanpa seorang gubernur dan wakil gubernur sekalipun," imbuhnya.

Atas persoalan tersebut, Ia menilai Zaini-Muzakir selama satu tahun kepemimpinannya telah gagal, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Secara moral sudah saatnya Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh meletakan jabatannya, karena tidak mampu memenuhi satupun janji kampanyenya," ungkap Waladan Yoga.

Sebelumnya, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh juga menilai Zaini-Muzakir selama setahun masa jabatannya belum melakukan gebrakan untuk perubahan Aceh. Sedangkan Masyarakat Trasparansi Aceh (MaTA) menilai Pemerintah Aceh selama satu tahun terakhir, terlalu fokus terhadap persoalan Bendera dan Lambang Aceh, sehingga menyebabkan program lainnya terbengkalai.

Selain itu, Lima Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Aceh juga angkat bicara terkait setahun kepemimpinan Zaini-Muzakir. Dimana mereka juga menilai, Zaini-Muzakir belum dapat melakukan perubahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menilai Zaini-Muzakir membutuhkan waktu untuk melakukan perubahan dan peningkatan ekonomi masyarakat Aceh. Dimana DPRA menilai, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh, hal tersebut tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Sedangakan Pemerintah Aceh menyatakan persoalan perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak akan berdampak dan terlihat saat ini, dikarenakan sejumlah program yang telah dicanangkan Zaini-Muzakir sedang direalisasikan, guna mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat Aceh.(sumber)

Kritik boleh,, yang penting Aceh tetap Damai,,,