JOMBANG - Aliansi Perempuan Peduli Korban Kekerasan Seksual yang terdiri dari WCC (Women Crisis Centre), Komunitas Perempuan Desa, dan Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di perempatan Kebonrojo Jalan Wahid Hasyim Jombang, Jawa Timur, Rabu (25/05/2016).

Dalam aksi tersebut, puluhan aktivis mengenakan pakaian serba hitam, sembari memegang poster berisi tuntutan. Mereka juga meniup peluit sebagai simbol bahaya darurat kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

"Seluruh elemen masyarakat harus mendukung gerakan ini, supaya korban kekerasan seksual tidak semakin meningkat," ungkap salah seorang demostran, Adam Fadli Hidayat.

(Baca: Presiden Jokowi Akhirnya Terbitkan Perppu Perlindungan Anak)

Menurutnya, aksi yang didominasi ibu-ibu rumah tangga itu, dilakukan untuk mendorong pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekerasan Seksual. Mereka menuntut para pelaku kekerasan seksual agar mendapatkan hukuman yang setimpal.

"RUU Kekerasan Seksual harus segera disahkan. Ini salah satu solusi penanggulangan kasus tersebut yang bisa dilakukan pemerintah," seru koordinator aksi, Palupi Pusporini.

Menurut dia, dalam draft RUU Kekerasan Seksual yang saat ini masih dalam pembahasan sudah komprehensif. Misalnya dalam penanganan kasus tersebut harus melibatkan perusahaan, lembaga negara, dan elemen masyarakat lain.

"Disamping itu, sistem peradilan juga diatur dengan baik dalam RUU tersebut, sehingga harus segera disahkan, pemerintah tidak boleh terlalu lama," tambahnya.

Berdasarkan data kasus kekerasan seksual yang dihimpun pihaknya, Kabupaten Jombang sudah termasuk daerah darurat kekerasan seksual. Rata-rata korban kekerasan seksual di wilayah itu mencapai 2-3 perempuan setiap bulannya.

"Untuk di Jombang, dalam 2 tahun terakhir (2014-Mei 2016) sudah ada 81 kasus. Yang 90 persennya anak-anak dan perempuan jadi korban," paparnya.

Ia mengaku sudah melakukan pendampingan terhadap korban, baik psikologis maupun proses pemulihan trauma. Namun hal itu belum berbanding lurus dengan apa yang Pemerintah Jombang lakukan.

"Anggaran yang diberikan pemerintah bagi penanganan korban-korban kekerasan seksual masih sangat minim. Ini merupakan indikasi pemerintah Jombang kurang serius menangani kasus ini," tandasnya.