Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini telah membangun 23 rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di berbagai wilayah ibu kota. Adapun total hunian dari 23 rusunawa tersebut mencapai 14.900 unit.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Ika Lestari Aji, mengatakan, dari 23 rusunawa tersebut, 11 rusunawa diantaranya telah dijadikan tempat hunian bagi warga yang terkena program relokasi akibat normalisasi sungai atau waduk. Adapun biaya pembangunan rusunawa tersebut, lanjut dia, terbagi dalam dua kategori, menggunakan anggaran corporate social responsibility (CSR) dan pembiayaan dari APBD dan APBN.

"Ada dua rusunawa yang dibangun dari CSR swasta. Sedangkan 21 rusunawa lainnya dibangun dengan biaya dari APBD dan APBN," kata Ika, Jumat (6/5).

Dua rusunawa yang dibangun melalui program CSR adalah Rusunawa Daan Mogot di Jakarta Barat dan Rusunawa Muara Baru di Jakarta Utara.

Sedangkan dari 23 rusunawa tersebut, kata Ika, diantaranya ada 11 rusunawa yang telah ditetapkan menjadi tempat relokasi warga yang terkena proyek normalisasi sungai atau waduk dan penataan kota. Kedua proyek ini telah dilakukan sejak 2012 hingga 2016 ini.

"Jadi ada 11 rusunawa yang kota sediakan untuk relokasi warga yang terkena program penataan kota dan normalisasi sungai atau waduk," ujarnya.

Adapun rusunawa yang digunakan sebagai tempat penampungan relokasi warga diantaranya, Rusunawa Marunda, Pinus Elok, Pulogebang, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara Kaum, Cakung, Komarudin, Daan Mogot, Muara Baru, Jatinegara Barat dan Rawa Bebek.

Ika mengungkapkan, dari 11 rusunawa tersebut hanya dua rusunawa yang diberikan fasilitas tambahan yaitu, Rusunawa Muara Baru dan Kampung Pulo.

"Fasilitas tambahan itu merupakan pemberian dari swasta. Artinya, perusahaan yang berbeda dari perusahaan pembangun gedung rusunasa yang memberikan fasilitas tambahan tersebut," ujarnya.

Fasilitas tambahan tersebut, kata Ika, berupa tempat tidur, televisi, meja makan dan sebagainya. Kedua rusunawa tersebut merupakan tempat hunian warga dari Waduk Pluit.

"Ini kan sifatnya CSR. jadi kami nggak bisa meminta swasta membantu rusunawa yang lain. Kenapa kita prioritaskan Waduk Pluit, karena mereka korban banjir yang harta bendanya sudah habis. Kebetulan juga Kampung Pulo mendapat perhatian dari perusahaan kasur. Jadilah mereka dapat bantuan kasur lipat," jelasnya.
http://www.beritasatu.com/megapolita...-rusunawa.html
ente emang pengembang jempolan koh