G Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia, semula merupakan organisasi sosial politik/orsospol, bentukan para aktivis Partai Komunis Belanda yaitu : SDP dan SDAP, serta berada di bawah kontrol Pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1917 dan tahun 1926­-1927 bukan untuk kemerdekaan RI, tapi semata-mata hanya untuk membentuk Pemerintah Komunis Hindia Belanda. Sejak PKI didirikan tidak ada sedikit pun Kontribusi PKI dalam perjuangan Kemerdekaan RI. Sejak awal berdiri PKI selalu mengeksploitasi kaum buruh dan tani serta mengorbankan mereka dalam sepak terjangnya untuk mencapai tujuan­-tujuan politik komunismenya. Kiblat Perjuangan PKI adalah Uni Sovyet sekarang Rusia, sehingga PKI tidak memiliki ruh kebangsaan Indonesia. Sejarah gerakan PKI pasca Indonesia merdeka terkenal kejam, memanfaatkan kaum tani dan buruh menyerang dan membunuh kepada kelompok yang tidak sepaham, tidak terkecuali dengan tokoh agama/ulama, ormas, pejabat daerah, sampai kepada perwira tinggi TNI. Gerakan PKI resmi dibubarkan, pada tanggal 5 Juli 1966 atau dengan Terbitnya TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 yang ditanda­tangani Ketua MPRS-RI Jenderal TNI AH Nasution tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan penyebaran paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Pasca reformasi, atau tepatnya pada pemerintahan Presiden Jokowi, ada desakan dan tekanan kuat dari kalangan Liberal atas nama HAM (Hak Asasi Manusia) agar Presiden RI Joko Widodo sebelum HUT Kemerdekaan RI ke­70 pada 17 Agustus 2015, meminta maaf secara resmi atas nama Negara RI kepada Keluarga Besar PKI. Namun tidak jadi dilaksanakan karena banyaknya penolakan dari elemen masyarakat. Wacana permohonan maaf Presiden RI atas nama Negara RI kepada PKI pertama kali muncul di zaman Presiden Abdurrahman Wahid, namun tidak terjadi karena saat itu gelombang penolakan dari Kelompok Islam sangat besar, khususnya FPI yang sempat menurunkan 10.000 Laskar mengepung Istana Presiden dalam Aksi Anti PKI di Jakarta. Wacana tersebut kembali muncul di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan sempat ada pengajuan dan pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) di DPR RI yang beraroma ”Pemutihan PKI”, namun lagi­lagi gagal karena mendapat penolakan keras dari Ormas dan Orsospol Islam di DPR RI. Kini, infonya RUU KKR yang sudah ditolak tersebut, diajukan kembali ke DPR RI dengan sedikit modifikasi, sehingga masuk dalam daftar Prolegnas DPR RI tahun 2015.
Betulkah PKI tidak bersalah, sehingga Negara harus minta maaf, Betulkah PKI hanya menjadi korban fitnah, lalu, siapa yang memfitnah PKI, dan siapa pula yang bersalah kalau bukan PKI, bagaimana pula sikap TNI dan NU (Nahdhotul Ulama) yang pada tahun 1965 terlibat langsung dalam penumpasan PKI, dan banyak lagi pertanyaan­pertanyaan apabila pemerintah mau meminta maaf kepada PKI. Kutipan dari, Media Informasi Front Pembela Islam (FPI), Imam Besar FPI Alhabib Rizieq Syihab berpesan agar umat islam berhati­hati dan waspada dengan segala indikasi dan pergerakan PKI, jangan biarkan mereka bangkit kembali. Panjimas.com, postingan 6 juli 2015, memberitakan Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen SIP MSi mengatakan, rencana pemerintah Jokowi­JK, yang akan meminta maaf kepada eks PKI merupakan lampu hijau akan kebangkitan PKI. Jika hal ini benar terjadi, maka negara ini akan menjadi bulan­bulanan orang lain, dan kita akan dipecah belah seperti di Yugoslavia dan Uni Soviet, orang­orang yang dituduh terlibat ditangkap.

Ketahuilah para penganut komunis sengaja menebar pengaruh di tengah masyarakat bahwa seolah paham komunis tidak lagi berbahaya atau sudah tidak ada, itu yang mereka kembangkan di tengah masyarakat, satu persatu mereka masuk di dalam pemerintahan, sudah saatnya agar masyarakat dan para tokoh serta aparat berwenang segera sadar dan mewaspadai kebangkitan komunis ini karena mereka sudah ada dimana­mana. Ketua umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menengarai beberapa peristiwa akhir­akhir ini ada kaitannya dengan pergerakan PKI. Rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) agar pemerintah membentuk peradilan HAM guna mengungkap kasus pembantaian atas ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI pada 1965 salah satu indikasinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada ideologi lain sebagai pandangan hidup dasar negara selain Pancasila. Warga Negara Indonesia yang pernah merasakan pendidikan dasar mau pun menengah dalam kurun waktu pemerintahan Orde Baru antara 1965 hingga 1998, telah sangat akrab dengan kurikulum tentang Sejarah Pengkhianatan PKI, sehingga sikap Anti PKI menjadi terlembagakan dalam kepribadian Bangsa dan Rakyat Indonesia. Apalagi Stasiun TVRI sebagai media nasional selama hampir dua dekade yaitu di tahun 1980­an hingga 1990­an, tiap tahunnya selalu memutar ulang film Pemberontakan G30S / PKI, sehingga disaksikan secara meluas dan rutin tahunan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Namun setelah Reformasi 1998, sedikit demi sedikit, informasi tentang Sejarah Pengkhianatan PKI mulai hilang dari kurikulum pelajaran sekolah, sehingga generasi muda yang baru merasakan pendidikan di era ini banyak yang tidak tahu menahu tentang Sejarah Pengkhianatan PKI. Bahkan mulai muncul buku­buku yang memposisikan PKI sebagai pahlawan yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal itu, salah dan ingin memutar balikan sejarah, generasi muda harus mengetahuinya. Wawasan kebangsaan merupakan pokok­pokok pikiran tentang cita­cita dan tujuan nasional suatu bangsa, yang lahir dari kesadaran segenap masyarakat untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan, kesejahteraan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan Indonesia perlu digalakkan atau ditingkatkan kembali dengan tujuan menghidupkan kembali semangat kebangsaan, mendorong terwujudnya hidup yang harmonis, menjaga keutuhan bangsa serta mendorong pencapaian cita­cita nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional yaitu menjaga keutuhan dalam bingkai NKRI dapat berjalan dengan sukses. Jadi kita harus mewaspadai kebangkitan komunis, karena tidak sesuai dengan cita­cita perjuangan bangsa kita yang berideologi Pancasila dan akan dapat mengganggu kedamaian bangsa Indonesia.