Seorang jurnalis mendokumentasikan rumah mewah milik Sekjen Mahkamah Agung Nurhadi usai digeledah KPK di Jalan Hang Lengkir V, No 2-6, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (21/4/2016).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera meningkatkan status Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi karena dugaan keterlibatan dalam kasus suap pengurusan Peninjauan Kembali perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyatakan, penyidikan masih berkembang. "(Masih menunggu) beberapa keterangan lagi. Sambil nanti menunggu diekspose (gelar perkara)," ujara Saut dikutip Sindonews, Kamis (28/4/2016).

KPK telah menyita uang dalam bentuk rupiah dan lima mata uang asing senilai Rp1,7 miliar dari Nurhadi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (27/4/2016) lalu.

Di rumah mewah Nurhadi itu ditemukan uang 37.603 dolar AS (sekitar Rp496.923.850); 85.800 dolar Singapura (Rp837.281.425), 170 ribu Yen Jepang (Rp20.244.675), 7.501 riyal Arab Saudi (Rp26.433.600); 1.355 euro (Rp19.912.550) dan Rp354.300.000.

Nurhadi memiliki dua rumah di Hang Lekir, yaitu Jalan Hang Lekir V Nomor 6 dan Jalan Hang Lekir VIII Nomor 2. Rumah di kompleks itu nilainya di atas Rp20 miliar per unit. Sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional Jakarta 2016, mencapai Rp50 juta per meter.

Rumah mewah milik Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, Kamis (24/4/2016)
Tak hanya rumah miliaran, Nurhadi juga dikenal karena dianggap bermewah-mewah. Nurhadi resmi dilantik menjadi Sekertaris MA pada 22 Desember 2011. Ia lalu menggelar syukuran dan mementaskan wayang kulit semalam suntuk pada September 2012.

Dalam syukuran itu, Nurhadi dikabarkan mem-booking seluruh hotel bintang lima di Semarang. Ada undangan khusus yang sengaja diterbangkan dari Jakarta untuk diboyong ke Kudus, disewakan 4 helikopter dari Semarang-Kudus.

Di Mahkamah Agung, Nurhadi juga sudah menjadi sorotan begitu menjabat sekretaris. Nurhadi membeli, dengan uang sendiri, meja kerja yang disebut-sebut senilai Rp1 miliar. Hakim Agung Gayus Lumbuun sampai meminta Mahkamah Agung memeriksa Nurhadi.

Pada Maret 2014, gaya royal Nurhadi kembali ramai dalam pemberitaan. Nurhadi menggelar resepsi pernikahan anaknya di Hotel Mulia, Jakarta. Ia memberikan souvenir pemutar musik iPod shuffle dan penginapan buat tamunya di hotel yang sama. Dengan 2.500 undangan, souvenir saja sudah menyedot dana Rp1,75 miliar.

Nurhadi pernah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada November 2012. Nurhadi melaporkan harta kekayaannya mencapai Rp33,41 miliar dengan komposisi harta terbesar berasal dari harta bergerak macam batu mulia.

Harta tak bergerak yakni tanah dan bangunan milik Nurhadi secara total bernilai Rp7,36 miliar. Aset itu terdiri dari tanah seluas 406 m2 dan bangunan 289 m2 di kawasan Jakarta Selatan; tanah seluas 238 m2 dan bangunan 225 m2 yang juga terletak di Jakarta Selatan.

Sedangkan harta bergerak yakni transportasi, LHKPN milik Nurhadi mencatat nilainya mencapai sekitar Rp4 miliar. Di antaranya adalah Lexus tahun 2010 dengan nilai jual Rp1,9 miliar dan Jaguar 2004 dengan nilai jual 850 juta.

Di sisi lain, harta bergerak lainnya seperti batu mulia yang diperoleh pada 1998 mencapai Rp8,62 miliar dan barang antik Rp1 miliar. Total nilai harta bergerak lainnya itu mencapai Rp11,27 miliar.

KPK juga mencatat giro dan setara kas lain milik Nurhadi adalah Rp10,77 miliar. Dengan demikian, total nilai kekayaan pejabat MA itu pada 2012 mencapai Rp33,41 miliar.

Laporan harta kekayaan Nurhadi tahun 2012 itu belum diperbarui hingga sekarang. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andrati mengatakan sudah mengirimkan surat ke Nurhadi pada Juni 2015 terkait dengan kewajibannya untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Ada surat yang dikirimkan ke Nurhadi pada Juni 2015, dan belum direspons sampai sekarang," kata Yuyuk dikutip Kabar24.com, Jumat (29/4/2016).

Dengan rumah puluhan miliar dan gaya royal Nurhadi, banyak yang bertanya ihwal penghasilan Sekretaris Mahkamah Agung ini.

Mahkamah Agung termasuk lembaga yang menerima remunerasi selain Direktorat Jenderal Pajak, pegawai negeri pada pemprov DKI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Keuangan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya menyebutkan bahwa Sekretaris Mahkamah Agung sebagai eselon 1 mendapat tunjangan khusus Rp32.865.000. Sedangkan gaji pokok pejabat eselon 1 sekitar Rp19 juta.

Nurhadi kini terjerat kasus ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (20/4/2016) di hotel Accacia Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat dan menangkap panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan seorang swasta Doddy Aryanto Supeno.

Penangkapan dilakukan seusai Doddy memberikan uang Rp50 juta kepada Edy dari komitmen seluruhnya Rp500 juta terkait pengurusan perkara di tingkat PK di PN Jakpus.

Penyidik menemukan indikasi keterlibatan Nurhadi setelah memeriksa Edy Nasution dan Doddy. Nurhadi dicegah bepergian ke luar negeri mulai Kamis (21/4/2016).


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ris-ma-nurhadi

---