Nonton Beritany di sini

Presiden Joko Widodo berencana mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait proyek reklamasi di Teluk Utara Jakarta dalam waktu dekat.
Hal itu dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/4/2016).
"Karena ada kelautan, ada pesisir macam-macam kan. Jadi Beliau yang keluarkan termasuk soal wilayah kerjanya pelabuhan," kata Ahok.
Ahok menjelaskan perpres terbaru itu akan menyesuaikan undang-undang terbaru dalam mengatur reklamasi. Akan lebih mengatur dari mulai pelabuhan hingga lokasi strategis reklamasi.
"Kan ada wilayah kerja pelabuhan, tentu harus diatur. Nah jadi dengan perpres itulah, mengatur mana yang pelabuhan, mana lokasi strategis nasional. Itu semua akan diatur," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, proyek reklamasi di Teluk Utara Jakarta terpaksa dihentikan sementara sesuai dengan keputusan saat rapat di Kantor Kementerian Koordinator Martim dan Sumber Daya pada Senin (18/4/2016).
Ahok sudah mengeluarkan izin reklamasi berlandaskan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995, Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Reklamasi itu menimbulkan kontroversi setelah KPK membongkar dugaan suap pembahasan raperda reklamasi di DPRD DKI