Kisruh permasalahan dugaan adanya tindak pidana korupsi pada kasus Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras berbuntut panjang.

Masyarakat Indonesia dan Jakarta pada khususnya dipertontonkan dengan tindakan - tindakan para eksekutif, legislatif, dan para orang - orang yang berniat ambil keuntungan dari kejadian ini.

Sontak saja, dalam akun media sosial Instagram, beredar meme yang menyatakan bahwa"JIKA PERCAYA KE BPK, BERARTI KITA ABAIKAN 3 LEMBAGA LAINNYA"

Hasil Audit Investigasi BPKI RI menyatakan bahwa ada Selisih Rp 191 Miliar lebih dari pembilan tanah tersebut yang total dibayar Rp 755 Miliar lebih.

Berikut Pendapat BPK RI :
RS Sumber Waras Berada di Jalan Tomang, Sehingga NJOPnya harus sesuai dengan Jalan Tomang

BPK Mencurigai, Mengapa Dilakukan Transaksi di 31 Desember, Disaat semua Bank Keadaan Tutup dan Dilakukan secara Tunai
BPK Berpendapat Bahwa NJOP Tanah tersebut Tidak Rp 20 Jutaan, Tetapi Rp 7 Jutaan.

Atas Hasil investigasi BPK RI terebut, mulailah bermunculan klarifikasi dari berbagai pihak yang terlibat :

1. KPK Tegaskan Jangan Didesak, Karena Jika tidak ada Korupsi RS Sumber Waras KPK Tidak Masuk

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan lembaganya berhati-hati dalam mengusut kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut dia, KPK berfokus pada ranah korupsi, bukan hal-hal di luar itu.

“Kalau nggak korupsi gimana kami mau masuk? Jadi kalau nggak ada korupsinya jangan didesak-desak,” ujar Saut di Jakarta, Kamis, 14 April 2016.

Saut berujar KPK membutuhkan waktu untuk memahami seluruh proses itu dengan utuh. Juga, prosedur dan batasan wewenangnya. “Itu kan prosesnya jadi tanda tanya. Tapi proses pelelangan seperti apa, timnya seperti apa, kami kan nggak masuk di situ,” katanya lagi.

Untuk mendalami kasus ini, pada Selasa kemarin KPK telah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok menjalani pemeriksaan selama 12 jam, sejak pukul 09.10 WIB pagi dan baru keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 21.30 WIB.
https://m.tempo.co/read/news/2016/04...upsinya-gimana

2. Sesuai dengan Sertifikat Tanah RS Sumber Waras yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), RS Sumber Waras berada di Jl Kiai Topa sehingga NJOPnya mengacu pada Jl KYAI TAPA

Jakarta, Detik.com - Dalam dokumen sertifikat Hak Guna Bangunan yang ditunjukkan oleh Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara, disebutkan alamat lahan itu ada di Jalan Kiai Tapa. Hal ini berbeda dengan yang ada di audit BPK yakni berada di Jalan Tomang Utara.

Disebutkan juga dalam sertifikat itu, pemegang HGB itu adalah Yayasan Sumber Waras. Surat HGB itu berlandaskan pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria tanggal 24 Februari 1998.
Begitu juga dengan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada lahan itu. Dokumen PBB menyebutkan lahan itu berada di Jl Kiai Tapa.

"Sertifikat atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang berkedudukan di Jakarta. Luasnya 36.410 m2, statusnya hak guna bangunan. Alamatnya di Jalan Kiai Tapa," kata Abraham di Ruang Pertemuan RS Sumber Waras, Jl Kiai Tapa, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016).
http://m.detik.com/news/berita/31895...i-jl-kiai-tapa

3. NJOP Tanah Menurut Dirjen Pajak Rp 20-Jutaan

Liputan6.com, Jakarta - DirekturRS Sumber Waras Abraham angkat bicara terkait tudingan penjualan rumah sakit tersebut ke Pemerintah Provinsi DKI menyebabkan kerugian negara. Dia menampik hal tersebut.

Dia mengatakan harga dijual sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2014. "Kalau dibilang merugikan negara apa yang kami rugikan," sebut Abraham di RS Sumber Waras, Jakarta, Sabtu (16/4/2016).
"Tanah itu dijual sesuai NJOP," tambah dia.

Dia mengatakan NJOP 2014 ketika itu Rp 20.755.000 per meter. Mereka pun menjual sesuai harga NJOP 2014. Tidak menaikkan atau menurunkan harganya.

Menurut dia, Pemprov DKI juga menawar terlebih dahulu. RS Sumber Waras pun sepakat hanya menjual tanah. "Bangunan kita minta Rp 25 M, ketika dinego kita hilangkan, semua ongkos balik nama juga kami bayar," tegas Abraham.
http://m.liputan6.com/news/read/2485...al-sesuai-njop

4. Bank DKI Sebut Kalau Transaksi Dilaksanakan Secara Transfer dan Bukti lengkap

TEMPO - Kepala Bidang Pembinaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lusiana Herawati mengatakan pembelian lahan tersebut bukan secara tunai seperti tuduhan Badan Pemeriksa Keuangan. “Cek, lalu transfer,” ujarnya kemarin.

Dalam istilah perbankan, Lusi melanjutkan, proses tersebut dinamakan pemindahbukuan atau overbooking dari rekening Dinas Kesehatan ke Yayasan Kesehatan Sumber Waras di Bank DKI sebesar Rp 755 miliar. “Jadi antar-Bank DKI,” ujar Sekretaris Perusahaan Bank DKI Zulfarshah.

Karena sesama rekening, ujar Zulfarshah, waktu transaksinya pun tak terikat waktu operasional bank. Jika antarbank, kata dia, baru tidak bisa ditransfer karena harus kliring lebih dulu pada jam operasional. Ia mengatakan pembayaran lahan yang akan dijadikan rumah sakit kanker dan jantung itu dilakukan pada 31 Desember 2014 pukul 19.00.

Selain itu, Zulfarshah mengatakan, Yayasan Kesehatan Sumber Waras merupakan nasabah lama Bank DKI. Lembaga tersebut, kata dia, membuka rekening di bank milik pemerintah Jakarta ini sejak 2011. “Bukan karena Sumber Waras dijual lalu buka rekening,” tutur Zulfarshah.

Menurut salinan dokumen yang diperoleh Tempo, pembayaran lahan RS Sumber Waras dilakukan menggunakan cek dan transfer antar-rekening di Bank DKI. Dana disetor Dinas Kesehatan DKI Jakarta melalui cek Nomor CK 493387 tertanggal 30 Desember 2014 ke rekening RS Sumber Waras di bank yang sama pada 31 Desember 2014 sebesar Rp 717.905.072.500.

Bersama itu pula, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mentransfer pembayaran pajak dengan cek Nomor CK 493388 sebesar Rp 37.784.477.500.

Ihwal pembayaran pada akhir tahun, Lusiana mengatakan, “Tahun anggaran berakhir pada 31 Desember pukul 23.59.”
https://m.tempo.co/read/news/2016/04...yata-pakai-cek

http://www.relawanjokowi.com/2016/04...e-bpk.html?m=1

Awas jantungan