JAKARTA, KOMPAS.com — Selama lebih dari 12 jam dimintai keterangan oleh penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/4/2016), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku dicecar 50 pertanyaan. 

"Ngecek yang ulang-ulang pokoknya. Semua pertanyaan total 50, macam-macam," kata dia saat keluar dari Gedung KPK. 

Dari 50 pertanyaan yang diberikan, Ahok (sapaan Basuki) menyebut tak ada satu pun yang menyinggung soal sengketa lahan RS Sumber Waras antara Yayasan Sumber Waras dan Yayasan Perhimpunan Candra Naya. 

Menurut Ahok, tidak diajukannya pertanyaan seputar sengketa lahan karena lahan yang dibeli Pemprov DKI bukan lahan yang tengah disengketakan. 

"Bukan sengketa yang dijual. Beda dengan sengketa, luasnya berbeda," ujar Ahok. 

Selain membantah telah membeli tanah sengketa, Ahok menyatakan besaran nilai jual obyek pajak (NJOP) bukan ditentukan oleh kepala daerah. 

Seperti diberitakan, besaran NJOP lahan Sumber Waras merupakan salah satu hal yang dipermasalahkan dan dituding jadi penyebab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menganggap telah terjadi kerugian daerah. 

"Penjelasannya itu kan dihitung dari tim teknik. Kami hanya tanda tangan penetapan," kata Ahok. 

Pemprov DKI Jakarta diketahui membeli sebagian lahan RS Sumber Waras seharga Rp 755 miliar. Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan RS kanker dan jantung. 

Menurut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK untuk Provinsi DKI tahun 2014, ada indikasi kerugian daerah Rp 199 miliar dalam proses pembelian lahan tersebut. 

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK tengah berupaya membandingkan temuan BPK dan keterangan yang diberikan Ahok. 

"Kami mencoba meng-crosscheck, kan sudah kami pegang data audit dari BPK. Kemudian ditanyakan, aturan yang dipakai BPK untuk membuat itu apakah sudah sesuai," kata Agus di Gedung KPK, Selasa siang.

[SUMUR]