KPK yang sebagai pihak berwenang untuk memutuskan kasus korupsi sudah menetapkan bahwa kasus Rumah Sakit Sumber Waras ini bukan sebuah tindak kejahatan korupsi. Tapi orang-orang yang ada di luar sana tetap ngotot dan menganggap bahwa KPK tidak profesional.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyampaikan bahwa pihaknya belum menemukan niat jahat oknum pejabat negara terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami harus yakin betul di dalam kejadian itu ada niat jahat. Kalau hanya kesalahan prosedur, tetapi tidak ada niat jahat, ya susah juga," ujar Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Kendati demikian, menurut dia, KPK masih menyelidiki laporan yang disampaikan DPRD DKI Jakarta terkait pembelian lahan tersebut.

Menurut Alex, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut, KPK tetap perlu membuktikan apakah ada niat jahat seseorang atau tidak.

Hal serupa dikatakan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief.

Menurut dia, hal yang paling penting untuk meningkatkan penanganan suatu kasus ke tahap penyidikan adalah adanya niat jahat dari pelaku.

"Kalau menetapkan sebagai tersangka, saya harus tahu kamu itu berniat merusak, mengambil keuntungan, atau merugikan negara," kata Syarief.

Pimpinan KPK menyatakan bahwa KPK tidak akan gegabah dalam menangani kasus tersebut.

KPK juga tidak akan terpengaruh adanya desakan untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar.

Pembelian lahan itu dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur. BPK menilai Pemprov DKI membeli lahan dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. (Kompas)

Logika yang terjadi pada kasus reklamasi ini adalah Ahok sebagai orang yang sedang memperjuangkan kesalahan dari pemerintah sebelumnya yaitu pada masa Fauzi Bowo yang sudah mengeluarkan izin reklamasi. Selanjutnya Ahok menaikkan kewajiban pengembang yang tadinya hanya 5 persen menjadi 15 persen. Selanjutnya, pengembang yang merasa tak setuju dengan kebijakan Ahok ini melakukan lobi untuk dapat mementahkan keinginan Ahok tersebut.

Munculnya isu terkait reklamasi dinilai berkaitan dengan giat Pilkada DKI 2017 yang semakin dekat. Dan isu itu dianggap dimainkan untuk menjatuhkan Basuki Tjahaja Purnama.

"Ini ada kaitannya dengan Pilkada. Di luar orang cari cara gimana Ahok bisa kalah. Ini salah satu caranya untuk jegal Ahok," ujar Immanuel Ketua Komunitas Basuki Tjahaja Purnama Mania (Batman) Immanuel Ebenezer pada sebuah diskusi di Cikini, Sabtu (9/4/2016).

Menurut Immanuel, orang-orang yang ingin melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak memiliki kualitas dan program sebaik Ahok. Sehingga, mereka lebih memilih mencari kesalahan Ahok untuk membuatnya jatuh.

Namun, hal tersebut lansung dibantah oleh anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura, Very Younevil. Menurut Very, hal itu sama sekali tidak benar.

"Soal dukung Ahok dengan reklamasi menurut kami adalah hal yang berbeda. Jadi mohon maaf karena menurut saya soal reklamasi bukan untuk menjatuhkan Ahok. Ini adalah soal hukum," ujar Very.

Ketua Dewan Pembina Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Chalid Muhammad juga membantah hal tersebut. Dia mengatakan, isu reklamasi bukan isu yang berkaitan dengan perlawanan terhadap Ahok.

Dia kecewa Immanuel memiliki prasangka bahwa mengkritik kebijakan pemerintah berarti ingin menjatuhkan pemimpinnya. Apalagi, soal reklamasi, dia juga sudah menentang sejak jaman mantan Presiden RI Soeharto.

"Kalau dibilang gitu, berarti saya dulu sedang usaha menjatuhkan Soeharto, berusaha menjatuhkan Foke (Fauzi Bowo), dan menjatuhkan Ahok dong karena saya enggak mendukung reklamasi sejak dulu," ujar Chalid. (Kompas)

Ahok bahkan ingin dipolisikan oleh Partai Bulan Bintang karena dianggap telah menghina karena sudah menyebut adik Yusron ingin mengubah Pancasila. Padahal Yusron yang seharusnya bersalah pada kasus ini karena sudah melontarkan pernyataan yang rasis kepada etnis China.

DPP Partai Bulan Bintang (PBB) sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok itu dinilai menyebar fitnah dengan pernyataanya yang menuding partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra ingin mengubah Pancasila.

“Dalam satu atau dua minggu ini akan dilaporkan ke Mabes Polri,” kata Kedua Harian DPP PBB Jamaluddin Karim saat konferensi pers di kantor PBB, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016). Hadir juga pada kesempatan itu Ketua Dewan Syuro PBB, MS Kaban.

Saat ini, lanjut Jamal, pihaknya masih menyerahkan kepada lembaga advokasi partainya melakukan kajian terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Dari informasi sementara, masalah ini bisa masuk delik aduan.

“Ini bisa delik aduan. Kami siapkan langkah ke kepolisian. Itu bisa masuk menyebarkan berita bohong dan fitnah. Kami akan kaji sejauh mana efektifitas pelaporan ini,” jelasnya. (PojokSatu)

Sepertinya sangat mengada-ada kalau sampai menyebut bahwa Ahok punya Cyber Corps segala ya. Padahal kan itu adalah wujud dari bahwa Ahok memang punya pendukung yang sangat banyak dan secara sukarela.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah tudingan salah satu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Sundari yang menyebutkan ia memiliki cyber corps. Cyber corps yang dimaksud Eva adalah tim di media sosial yang bertugas mem-bully pesaing Ahok, termasuk dirinya dan PDIP, sebagai bentuk strategi marketing Ahok.

"Orang suka menuduh saya. Cyber corps di mana? Itu kan spontan masyarakat (yang membalas)," kata Ahok saat meninjau Waduk Pluit, Jakarta, Rabu (24/3).

Ahok beranggapan jika setiap hal di media sosial dapat direspon oleh masyarakat dengan berbagai reaksi. Ahok, pemilik akun twitter @basuki_btp ini kerap dibela pendukungnya di media sosial dengan berbagai cara.

Ahok justru menitipkan pesan dengan pegawainya untuk tidak membalas di media sosial agar ia dapat melihat siapa saja yang membenci dirinya. "Kalau yang benci 20 persen, lalu dicek orangnya sama, 1 IP (Internet Protocol Address), lima hingga enam nama, ya tidak apa-apa," katanya.

Menurut Ahok, yang sudah menetapkan diri untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen saat Pemilihan Kepala Daerah 2017, yang ia butuhkan adalah suara rakyat sebesar 50 persen plus satu. (CNNIndonesia)

Ahok pernah dituding sebagai pengkhianat setelah keluar dari partai Gerindra dan kini sudah mantap maju sebagai jalur Independen. Sebenarnya Ahok sudah sangat setia, tapi karena alasan yang memang sudah tak bisa ditolerir, maka Ahok memutuskan keluar dari partai. Justru Ahok konsekuen dengan pernyataannya. Bahkan kini Ahok berani maju lewat jalur Independen dan setiap pada Teman Ahok walau godaan partai banyak yang berdatangan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai berbagai sindiran yang dilontarkan Partai Gerindra pada acara penjaringan bakal calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017, Rabu (27/1/2016) kemarin.

Basuki mengaku sudah tidak sepaham dengan partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

"Memang gue kimpoi sama lo (Gerindra) mesti selamanya? Enak aja. Kalau kamu nikah sama orang enggak sesuai sama jalannya, lo mau enggak sama dia terus? Ya cerai dong, bukan saya pengkhianat," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (28/1/2016).

Basuki pernah menjadi kader Partai Golkar dan Partai Gerindra. Basuki memilih keluar dari keanggotaan Partai Gerindra setelah partai tersebut mendukung revisi RUU Pilkada, yang menyebut anggota DPRD yang memilih kepala daerah bukan lagi rakyat.

"Kalau kita ngomong gitu, mereka tersinggung lagi sama saya. Memang pendiri Gerindra (Prabowo Subianto) dulu orang apa sih? Partai Golkar," kata Basuki.

Sindiran-sindiran yang dilontarkan para politisi Gerindra ialah terkait dengan sikap Basuki yang dinilai mereka tidak tahu balas budi.

Orang pertama yang melontarkan sindiran kepada Basuki adalah Ketua DPD Partai Gerindra Mohamad Taufik.

"Nanti (bakal calon gubernur) kalau sudah terpilih, jangan sampai offside. Jangan kayak Ahok. Itu Ahok offside tuh," ujar Taufik.

Setelah Taufik, sindiran juga dilontarkan anggota Fraksi Gerindra di DPR RI, Riza Patria.

"Kalau Ahok kan dari PIB, kemudian pindah ke Golkar. Setelah itu independen. Mungkin nanti bakal dicalonkan partainya Pak Bestari (Ketua DPD Nasdem DKI Jakarta Bestari Barus) atau PDI-P. Kalau kami tidak bisa begitu," ujar dia. (Kompas)

Ahok maju lewat jalur Independen, tapi malah dituduh telah melakukan deparpolisasi. Padahal deparpolisasi itu sendiri adalah "Pengurangan Jumlah Partai Politik". Sepertinya tak mungkin kalau Ahok melakukan hal tersebut bukan?

Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai keputusan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen bukan merupakan bentuk deparpolisasi.

"Kalau menurut saya, keputusan Pak Ahok itu merupakan bagian dari otokritik publik terhadap partai politik. Bukan deparpolisasi," katanya kepada Tempo, Sabtu pagi, 12 Maret 2016.

Menurut Dedi, karena otokritik, sudah sepantasnya para pemimpin partai politik berintrospeksi diri, terutama soal sistem dan manajemen partai yang tidak profesional. Dengan cara itu, partai politik bakal mampu merespons setiap keinginan yang berkembang di kalangan publik. "Bukan sebaliknya, gagap dalam menyerap setiap aspirasi publik."

Politikus Partai Golkar Jawa Barat itu menuturkan saat ini demokrasi di tubuh partai sedang terdegradasi sangat tajam. Indikatornya, segala hal yang berbau sentralistik mulai muncul dalam sistem kepartaian di Indonesia. "Padahal, semestinya, parpol itu harus menjadi pelopor demokrasi," ujarnya.

Karena itu, pencalonan Ahok melalui jalur independen, kata Dedi, seharusnya dijawab dengan keberanian partai politik menampilkan kader-kader terbaiknya. "Karena seolah-olah parpol sekarang telah kehilangan figur kader," tutur pria yang sehari-sehari selalu mengenakan pakaian khas Sunda itu.

Dedi mengimbuhkan nama Ahok di jagat perpolitikan semakin berkibar karena berhasil mengejawantahkan keinginan-keinginan masyarakat Ibu Kota yang bertentangan dengan kebijakan partai politik. Partai politik sendiri, kata Dedi, bisa kembali berkibar namanya jika berhasil mewujudkan aspirasi masyarakat. "Dengan begitu, deparpolisasi akan berangsur surut."

Isu deparpolisasi itu muncul saat Ahok memutuskan memilih jalur independen dan menggadang-gadang Heru Budi Hartono sebagai calon wakilnya dalam pilkada 2017. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Prasetyo Edi Marsudi pun menyindir relawan yang mendorong Ahok maju dari jalur independen. "Negara ini dibangun oleh partai politik, bukan relawan," katanya, beberapa waktu lalu. (Tempo)

Masih soal santun, Ahok selalu dituding tidak santun. Tapi, apa sih yang dimaksud tidak santun dari seorang Ahok? Apakah karena Ahok mengeluarkan kata-kata kasar pada orang yang memang tak seharusnya diberi kata-kata halus, lalu Ahok dianggap sebagai orang yang tidak santun? Contohnya kalau Ahok berteriak "Maling" kepada seorang "Maling", apakah itu tidak santun?

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan, salah satu alasan partainya tak mendukung Ahok adalah karena sikapnya yang tidak santun.

Hidayat pun mempertanyakan argumen pembela Ahok yang kerap menyebut tak masalah bila Ahok tidak santun asalkan tak korupsi.

"Itu statement yang salah kaprah, karena di luar Jakarta yang santun tidak korupsi juga sangat banyak jadi kami ingin mencari pemimpin yang lebih dari sekarang. Yang tutur katanya santun tapi tidak korupsi, itu (juga) sangat banyak," kata Hidayat di Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Selain masalah etika dan kesantunan, lanjut Hidayat, PKS juga mempermasalahkan kinerja Ahok selama memimpin ibukota.

Menurut dia, kinerja Ahok terbukti buruk karena serapan anggaran DKI Jakarta rendah. Pada tahun 2015, DKI Jakarta menjadi yang terendah, yakni hanya 19,39 persen.

"Yang paling aneh kan Pak Ahok bilang, lebih baik tidak terserap daripada korupsi. Di luar Jakarta, banyak daerah yang terserap anggarannya tapi tidak korupsi, kita anti-korupsi tapi serapan anggaran harus juga dilakukan," ucap dia. (Kompas)

Katanya banyak, tapi siapa ya yang pantas selain Ahok?