[EMAIL][/EMAIL]"Ambisi melahirkan kerusakan
Kedamaian tercemar oleh provokasi
Karena ambisi, fitnah dan kekejian dilakukan untuk kemenangan"

Nukilan tulisan di atas sangat pas untuk menggambarkan sepak terang Budiman Sutjatmiko. Karena ambisi menjadi Menteri Desa, dia rela merusak jerih payah 'membangun desa' yang telah berjalan dengan baik. Budiman berjuang untuk melemahkan upaya membangun kemandirian dan kedaulatan desa yang saat ini sudah dibangun.

Karena ambisi yang membakar, Budiman yang bersekongkol dengan Pramono Anung dan Diah Pitaloka menjual nama rakyat desa sebagai tunggangan. Ambisi itu pula yang membuatnya rela memecah belah bangsa yang tengah merajut harmoni membangun desa. Parahnya lagi, ambisi yang membakar itu membuat Budiman dan kelompoknya rela mengobok-obok proses implementasi Nawa Cita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka NKRI.

Cara yang tidak supportif Budiman ini mudah dibaca. Budiman bersekongkol dengan Pramono Anung dan Diah Pitaloka untuk mengerahkan aksi unjuk rasa kalangan eksklusif eks Fasilitator PNPM yang mengatasnamakan diri Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat, pada 23 Maret 2016. Waktu itu, mereka berdemo ke istana negara saat Presiden Jokowi tidak berada di Jakarta.

Aksi AFPDS yang berisi kalangan eksklusif eks PNPM Mandiri ini jelas-jelas melemahkan semangat Desa Membangun dan merongrong Kedaulatan Desa. Padahal membangun desa yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat telah menjadi komitmen kuat Presiden Jokowi, termasuk telah diamanatkan oleh Undang-Undang No6/2014 tentang Desa.

Budiman, Pramono, dan Diah Pitaloka telah mengkhianati amanat UU Desa. Dia berjuang untuk membuka jalan lempeng kepada eks falilitator PNPM menjadi pendamping desa tanpa melalui seleksi. Ini menjadi bagian dari ambisi Budiman yang gelap mata dan ingin berkuasa menjadi Menteri Desa.

Dengan memobilisasi massa PNPM, Budiman cs ingin menggioring kembali agar upaya membangun martabat, kemandirian, dan kedaulatan desa mundur ke belakang. Sebab jelas sekali antara PNPM dan program Desa Membangun memiliki perbedaan yang sangat jauh.

Pendamping desa bukan kalangan eksklusif apalagi penguasa program seperti fasilitator PNPM dulu. Pendamping desa adalah orang-orang pekerja yang siap membantu, memfasilitasi, dan bersama-sama dengan masyarakat desa dalam membangun. Masyarakat desa tetap sebagai pemilik hak penuh dalam membangun desanya. Dalam program desa saat ini, kedaulatan masyarakat desa dijunjung tinggi tanpa sedikitpun intervensi pemertintah.

Beda dengan fasilitator PNPM yang begitu berkuasa, dan masyarakat pada kenyataannya menjadi objek dari program yang diturunkan melalui PNPM. Kalau mau melihat dengan jernih, fasilitator PNPM merupakan pemegang fungsi sentral sebagai pengendali proyek.

Sangat disayangkan, Budiman cs terus mendorong gaya-gaya PNPM ini masuk dalam sistem Desa Membangun yang saat ini berjalan. Eks PNPM didorong maju menjadi pendamping desa tanpa melalui seleksi sebagaimana mestinya. Ini keterlaluan.

Sekarang terlihat terang benderang, bagaimana Budiman, Pramono, dan Diah Pitaloka bermain dan memperjuangkan cara-cara lama yang akan mengambil kembali hak dan kedaulatan desa. Ini pengkhianatan terhadap komitmen Presiden dan amanat UU Desa.

Dalam aksi demo fasilitator eks PNPM, tampak sekali adanya disetting oleh Budiman cs. Misalnya ketika 17 perwakilan pendemo diterima langsung oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kemudian Pramono secara terang-terangan berkoar kepada media massa menyerang kinerja Menteri Desa Marwan Jafar. Setelah ditemui Pramono, para pendemo yang ditunggangi ini diterima oleh anggota fraksi PDIP Diah Pitaloka dan Alex Lukman di Senayan, meski pun waktu itu DPR sedang reses.

Ini runutan settingan kejadian yang membuktikan bahwa Budiman cs menonjolkan ambisi kekuasaan tanpa menyisakan proses pembangunan di desa yang sedang berjalan baik di bawah kendali Menteri Desa Marwan Jafar.

Diketahui pula, Budiman Sudjatmiko jauh-jauh hari ikuti memobilisasi eks pendamping PNPM di beberapa daerah di Jawa Tengah. Budiman ingin memasukkan kembali sosok-sosok fasilitator eks PNPM yang lebih banyak makan keringat masyarakat desa dibanding berkeringat untuk membangun desa. Sangat disayangkan, Budiman yang selama ini menganggap diri pejuang rakyat, ternyata ingin merongrong kedaulatan rakyat. Sebuah ambisi yang sangat mengerikan.

Saking ambisiusnya, sampai-sampai Budiman cs ingin merongrong hak prerogatif presiden Jokowi dengan memberi tekanan dan opini agar segera melakukan pergantian menteri. Jika benar pejuang rakyat, mestinya dia ikut mendukung kinerja Presiden Jokowi dalam membangun desa. Bukan malah membuat kegaduhan bahkan merusak kinerja para menteri yang sudah optimal.

Dalam sebuah hadis shohih, Rasulallah bersabda: “Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepas di tengah sekawanan kambing lebih merusak daripada merusaknya seseorang terhadap agamanya karena ambisinya untuk mendapatkan harta dan kedudukan.”

Sebagai masyarakat desa yang beradab dan faham akan pentiungnya akhlakul karimah, kita perlu mengingat sabda Rasulallah SAW tentang bahayanya karakter ambisius seperti yang ditunjukkan Budiman cs. Fitnah, saling menjatuhkan, merusak pembangunan, dan aksi-aksi sejenis adalah prilaku yang merusak agama. Astaghfirullah.....

Sumur
http://goo.gl/4o2mEO