Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdebat dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait proyek kereta ringan Light Rail Transit (LRT). ‎Pria yang akrab disapa Ahok itu ingin pembangunan LRT berstandar internasional. Sementara Menteri Jonan ingin pembangunan dengan standar lokal.

"‎Kenapa kita mesti bangun kereta dengan standar khusus? Lebih baik standar internasional. Nah, ini yang kita berdebat tadi, mau ikut yang mana," ujar Ahok di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 4 Maret 2016.

Dia khawatir jika pembangunan LRT menggunakan operator standar lokal dengan menunjuk langsung PT Kereta Api Indonesia (KAI) harganya akan semakin mahal. Sementara kualitas belum tentu sebaik internasional.

"Tadi dari pihak Menhub menganggap, enggak, yang model kereta api lebih murah. Kita tanya, apakah cuma pertama doang kasih murah, sehabis itu kita dikerjain (harganya jadi tinggi)? Nah kita juga berdebat,"‎ papar Ahok.

Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur itu ingin agar pemerintah melakukan lelang terbuka. Dengan begitu, pilihannya akan semakin banyak dan bisa mendapatkan harga lebih murah dengan kualitas tinggi.

‎"Kami berpikir secara ekonomi logika saya, kalau penawarannya banyak pasti lebih murah. Kalau saya pesan khusus, maka mahal. Tapi menteri menganggap, kalau pesan khusus ada yang lebih murah," Ahok menjelaskan.

Namun, belum ada keputusan terkait operator yang akan mengerjakan proyek LRT. Menurut dia, perdebatan tadi masih menjadi pertimbangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

"‎Senin nanti akan dikoordinasikan lagi soal perbandingan harga. Tadi Pak Jonan tidak bawa hitungannya. Kita harus bandingkan apple to apple‎," pungkas Ahok.

http://news.liputan6.com/read/245179...jonan-soal-lrt

Saling Ngotot, Ahok dan Jonan Belum Sepakat Soal LRT

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, terdapat perbedaan pandangan antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pembangunan kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT).

"Ada perbedaan pendapat yang tadi tidak bisa diputuskan karena masing-masing masih bertahan," ujar Darmin saat ditemui seusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Maret 2016.

Darmin berujar, Jonan sebagai regulator dan Ahok sebagai pemerintah daerah yang akan membangun LRT tersebut memiliki perbedaan pandangan mengenai spesifikasi kereta yang akan digunakan nantinya. "Kalau di operator, ada perbedaan tapi nggak banyak," katanya.

Selain itu, menurut Darmin, keduanya juga memiliki perbedaan dalam hal prasarana LRT. "Terkait spesifikasi teknisnya, kereta standar atau kereta ringan yang relnya lebih kecil. Karena masing-masing menganggap benar, solusinya bentuk tim teknis," kata Darmin.

Darmin mengatakan, tim kecil itu dibentuk untuk memberikan pandangan mengenai spesifikasi kereta mana yang terbaik bagi proyek LRT. "Bentuk tim teknis, bahas, mana yang paling murah kami pilih. Nanti setelah Senin baru kami umumkan," ujar Darmin.



Pemerintah akan membangun sembilan koridor LRT di Jabodetabek. Tujuh koridor diantaranya akan dibangun Pemerintah Provinsi DKI dan dua dibangun Pemerintah Pusat. Untuk DKI proyek dilaksanakan PT Jakarta Propertindo dan pemerintah pusat dikerjakan PT Adhi Karya.

Pada 18 Februari lalu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengajukan diri kepada pemerintah menjadi penyedia dan operator sarana kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek.

Rencananya, proyek LRT Jabodetabek ini akan mencakup beberapa rute, yakni rute Cawang-Cibubur, rute Cawang-Kuningan-Dukuh Atas, rute Cawang-Bekasi Timur, rute Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, rute Cibubur-Bogor, dan rute Palmerah-Bogor.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

https://metro.tempo.co/read/news/201...pakat-soal-lrt