Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berambisi menjalankan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Tudingan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyatakan Pemprov DKI melanggar perizinan, dinilai salah kaprah.

KKP meminta Ahok mematuhi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Reklamasi. Reklamasi pulau buatan harus mendapat izin langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mempunyai dalil lain. Proyek tersebut sudah digagas pada masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Tahun 1995.





"Bisa diperdebatkan. Menurut saya, izin reklamasi 17 pulau sudah ada sejak 1995 melalui Keppres‎. Keppres sama Permen mana yang lebih tinggi? Logikanya itu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2015).

Ia mengungkapkan, proyek reklamasi yang sudah mengantongi izin Keppres tidak perlu izin KKP. Menurutnya, izin yang telah dikeluarkan terlebih dahulu secara otomatis menggugurkan undang-undang yang baru.

"Keppres itu dibuat zaman Pak Harto, apa Keppres itu dikeluarkan tanpa melibatkan menteri lingkungan hidupnya? Kelautannya? Itu ada. Ikuti saja aturannya," tegasnya.

Suami Veronica Tan itu membantah dirinya memihak salah satu perusahaan pengembang properti di proyek reklamasi 17 pulau. Ahok mengklaim proyek itu untuk membebaskan Jakarta dari banjir. Saat ini reklamasi beberapa pulau sudah berjalan. Dari 17 pulau, sembilan pulau di antaranya milik Pemprov DKI.


http://news.metrotvnews.com/read/201...erian-kelautan



alaaaamaaak seru ini
dukung mana kalian susi lawan ahok