- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Dizolimi BPJS? Dokter-Spesialis: demo ke Istana nekad bergantungan di Metromini
TS
pakdejoy
Dizolimi BPJS? Dokter-Spesialis: demo ke Istana nekad bergantungan di Metromini
Demi Unjuk Rasa di Istana, Para Dokter Bergantungan di Metromini
Senin, 29 Februari 2016 , 12:13:00
Unjuk rasa para dokter depan Istana Merdeka. Foto: Mesya Mohammad/JPNN.com
JAKARTA—Pemandangan aksi mahasiswa bergelantungan di pintu metromini untuk berunjuk rasa sudah biasa kita saksikan. Tapi kali ini aksi itu dilakukan puluhan dokter spesialis. Mereka menyewa metromini untuk melaksanakan aksi damai hari ini di depan Istana Merdeka, Senin (29/2). Mereka adalah kumpulan dokter dari seluruh Indonesia.
Pantauan JPNN, sekitar lima metromini disewa dokter spesialis menuju lokasi aksi yaitu Mahkamah Konstitusi. Saking penuhnya metromini, sebagian dokter rela berdiri hingga di pintu seperti kernet bus.
Salah satu dokter spesialis dari Flores, NTT mengaku untuk ke Jakarta, ia harus berganti empat pesawat. Tiba di Jakarta, dia pun rela ?naik metromini untuk gabung bersama dokter spesialis lainnya.
"Ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kesehatan masyarakat. Kami rela melakukan ini karena keprihatinan terhadap sektor kesehatan Indonesia yang terbengkalai dan tidak menjadi prioritas pemerintah," ujarnya.
Hal sama diungkapkan Yuniarti Saragih, dokter spesialis penyakit dalam di Sumatera Utara. "Perjuangan kami untuk menuntut janji-janji pemerintah menaikkan anggaran pendidikan secara merata. Indonesia bukan hanya Jawa. Kami undang Presiden Jokowi blusukan ke rumah sakit kami, agar tahu bagaimana rumah sakit kami. Banyak pasien tidak bisa tertangani dengan baik karena fasilitasnya minim," serunya
http://www.jpnn.com/read/2016/02/29/...-di-Metromini-
Nasib Dokter di Indonesia (umum dan spesialis) memang Ngenes, apalagi semenjak ada BPJS?
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cara Lain Memalak Rakyat
3 Januari 2014 M
Meski ada protes dan keraguan pemberi pelayanan kesehatan untuk berpartisipasi pada Jaminan Kesehatan Nasional yang akan diterapkan 1 Januari 2014, cukup banyak klinik, puskesmas atau rumah sakit yang bergabung.
Menurut Wamenkes, Ali Ghufron Mukti, sejauh ini ada sekitar 15.800 dokter praktek mandiri, klinik dan puskesmas yang akan memberi pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan tingkat lanjutan akan dilakukan sekitar 1.700 rumah sakit pemerintah dan swasta yang tersebar di Indonesia. (Kompas, 30/12/2013).
Bukan Jaminan, Tapi Asuransi Kesehatan Nasional
Katanya jika program JKN sempurna, seluruh rakyat akan mendapat jaminan kesehatan. Katanya, jika JKN sudah jalan, rakyat akan mendapat pelayanan kesehatan gratis.
Itu hanya propaganda. Realitanya justru sebaliknya. Yang ada bukanlah jaminan kesehatan nasional, akan tetapi asuransi kesehatan nasional. Dua hal yang sangat berbeda bahkan berkebalikan.
Pelaksanaan JKN per 1 Januari 2014 ini adalah amanat dari UU No. 40 th. 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 th. 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).
UU SJSN Pasal 19 ayat 1 menegaskan: Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (Pasal 1 ayat 3). Prinsip ekuitas artinya tiap peserta yang membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan.
UU ini secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan kesehatan menjadi kewajiban rakyat. Hak rakyat justru diubah menjadi kewajiban rakyat. Konsekuensinya, rakyat kehilangan haknya untuk mendapat jaminan kesehatan yang seharusnya wajib dipenuhi oleh negara.
UU ini “menghilangkan” kewajiban dari negara dan memindahkannya ke pundak rakyat. Rakyat wajib menanggung pelayanan kesehatannya sendiri dan sesama rakyat. Itulah prinsip kegotong-royongan SJSN yaitu prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya (penjelasan pasal 4).
Bukan Gratis, Tapi Wajib Bayar
Dalam sistem JKN ini tidak ada yang gratis. Justru seluruh rakyat wajib membayar dahulu, tiap bulan. JKN adalah asuransi sosial. Hanya peserta yang membayar premi yang akan dapat layanan kesehatan JKN. Itu wajib bagi seluruh rakyat sesuai prinsip kepesertaan wajib UU SJSN. Yakni seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan (JKN), dan tentu wajib membayar premi/iuran tiap bulan.
Pasal 17: “(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala.”
Iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah (ayat 4) dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI), atas nama hak sosial rakyat. Tapi hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga (BPJS) dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak. Jadi realitanya, rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan diri mereka dan sesama rakyat lainnya.
Jadi tidak ada yang gratis untuk rakyat. Justru rakyat wajib bayar iuran, baik layanan itu ia pakai atau tidak. JKN lebih tepat disebut layanan kesehatan prabayar, persis seperti layanan telepon prabayar. Sebab setiap rakyat wajib bayar premi (iuran) tiap bulan, baik layanan itu dimanfaatkan bulan itu atau tidak. Jika tidak bayar maka tidak akan mendapat manfaat layanan kesehatan JKN.
Perpres tentang JKN, menetapkan prosedur layanan JKN, bahwa peserta harus mendapat pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar. Di fasilitas lain hanya boleh jika di luar wilayah atau kegawatdaruratan medis. Itu artinya, meski masih di kota yang sama, jika bukan di tempat peserta terdaftar, tidak akan dikover oleh JKN, artinya harus bayar sendiri.
“Memalak” Rakyat, Himpun Dana
JKN (Jaminan Sosial Nasional) merupakan cara lain memungut dana secara wajib – “memalak”- seluruh rakyat. Tiap orang akan terkena pungutan. Pemberi kerja akan terkena pungutan sangat besar. Makin banyak pekerjanya, makin besar pungutan yang harus dibayarnya. Biaya itu bisa saja dimasukkan harga jual produk/jasa. Maka beban seluruhnya kembali kepada rakyat pada umumnya.
Lebih menyesakkan lagi, jika telat bayar, tidak diberi layanan, bisa didenda, bahkan tidak diberi pelayanan administratif publik seperti ngurus KTP, akte, sertifikat, IMB, dsb. Pemberi kerja atau kepala keluarga yang tidak mendaftarkan pekerja atau anggota keluarganya, bisa dikenai sanksi bahkan sampai sanksi pidana. Inilah kezaliman luar biasa. Sudah dipalak, jika telat dijatuhi sanksi, jika menghindar bisa dipidana.
Itulah “pemalakan” rakyat untuk menghimpun dana besar. Kompas (26/12) menyebutkan, penyelenggara jaminan kesehatan diperkirakan akan mengumpulkan dana iuran peserta sedikitnya Rp. 80 triliun per tahun. Akumulasi dana ini akan bertambah besar saat BPJS ketenagakerjaan beroperasi penuh pada 1 Juli 2015 dan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun.
Dana Jaminan Sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank kustodian yang merupakan BUMN (Pasl 40 UU BPJS). Artinya Bank BUMN bisa mendapat sumber dana baru. Sesuai amanat Pasal 11 UU BPJS, dana itu diinvestasikan. Tentu dalam bentuk surat berharga, termasuk Surat Utang Negara dan surat berharga swasta.
Dengan itu, negara dapat sumber dana baru. Selain negara, swasta dan para kapitalis juga akan menikmati dana itu yang diinvestasikan melalui instrumen investasi mereka. Mungkin karena itulah Barat (khususnya melalui Bank Dunia, IMF, ADB, USAID) sangat getol bahkan mendekte agar SJSN dalam bentuk asuransi sosial itu segera eksis dan berjalan.
source
-----------------------------------
Swastanisasi layanan kesehatan untuk rakyat, yang seharusnya itu bagian dari tanggung-jawab utama Pemerintah sesuai amanah konstitusi, yaitu kewajiban Negara memberikan layanan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah kemudian berhasil memindahkan tanggung-jawabnya itu ke swasta melalui asuransi, yang kini dikenal BPJS itu. Yaa namanya juga assuransi, pastilah mereka juga berhitung untung-rugi dari bisnis assuransi itu, antara lain memutar uang itu di deposito Bank dan bisnis saham yang "high risk" (seharusnyya itu nggak boleh. Diperbolehkan hanya main obligasi Negara saja). Belum lagi gaji pejabat BPJS yang diatas rata-rata BUMN sektor Perbankan dan Keuangan itu, Seharusnya pengawasan BPK dan KPK serta BPKB plus Kejaksaan bisa sangat intensif untuk lembaga ini, untuk mencegah penyalah-gunaan uang nasabah BPJS itu, yang adalah rakyat kita sendiri.
Senin, 29 Februari 2016 , 12:13:00
Unjuk rasa para dokter depan Istana Merdeka. Foto: Mesya Mohammad/JPNN.com
JAKARTA—Pemandangan aksi mahasiswa bergelantungan di pintu metromini untuk berunjuk rasa sudah biasa kita saksikan. Tapi kali ini aksi itu dilakukan puluhan dokter spesialis. Mereka menyewa metromini untuk melaksanakan aksi damai hari ini di depan Istana Merdeka, Senin (29/2). Mereka adalah kumpulan dokter dari seluruh Indonesia.
Pantauan JPNN, sekitar lima metromini disewa dokter spesialis menuju lokasi aksi yaitu Mahkamah Konstitusi. Saking penuhnya metromini, sebagian dokter rela berdiri hingga di pintu seperti kernet bus.
Salah satu dokter spesialis dari Flores, NTT mengaku untuk ke Jakarta, ia harus berganti empat pesawat. Tiba di Jakarta, dia pun rela ?naik metromini untuk gabung bersama dokter spesialis lainnya.
"Ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kesehatan masyarakat. Kami rela melakukan ini karena keprihatinan terhadap sektor kesehatan Indonesia yang terbengkalai dan tidak menjadi prioritas pemerintah," ujarnya.
Hal sama diungkapkan Yuniarti Saragih, dokter spesialis penyakit dalam di Sumatera Utara. "Perjuangan kami untuk menuntut janji-janji pemerintah menaikkan anggaran pendidikan secara merata. Indonesia bukan hanya Jawa. Kami undang Presiden Jokowi blusukan ke rumah sakit kami, agar tahu bagaimana rumah sakit kami. Banyak pasien tidak bisa tertangani dengan baik karena fasilitasnya minim," serunya
http://www.jpnn.com/read/2016/02/29/...-di-Metromini-
Nasib Dokter di Indonesia (umum dan spesialis) memang Ngenes, apalagi semenjak ada BPJS?
Quote:
Dokter Protes Jasa BPJS Dibayar Lebih Murah dari Parkir
Minggu, 09/08/2015 18:31 WIB
Dokter Protes Jasa BPJS Dibayar Lebih Murah dari ParkirSuasana pengambilan no urut pendaftaran BPJS Kesehatan rawat jalan poli kesehatan RS Fatmawati, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dokter yang melayani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kerap mengeluh soal tarifnya yang dibayar murah oleh pemerintah untuk tiap peserta. Direktur Gerakan Dokter Indonesia Bersatu, M Yadi Permana, mengatakan permasalahan tersebut menjadi salah satu pemicu minimnya pelayananan yang ideal.
"Dokter dibayar Rp 2.000 per pasien, bahkan lebih murah dari parkir. Berikan tarif yang pantas sehingga pelayanan lebih baik," kata Yadi dalam diskusi "BPJS Kesehatan: Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan?" di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (9/8).
Yadi mengaku para dokter ingin bekerja sesuai dengan standar terbaik sehingga masyarakat dapat dilayani. Namun selama ini terhambat dengan adanya pembatasan dana kapitasi yang diberikan untuk tiap pasien. Upah memeriksa pasien BPJS tersebut diambil dari dana kapitasi.
"BPJS tidak menentukan apakah pelayanan sesuai dengan medis atau tidak. Kalau dana kapitasi, itu bukan untuk dokter saja tapi juga obat-obatan, cek laboratorium sederhana, dan lainnya," ujarnya. Padahal, menurutnya, undang-undang memandatkan pemerintah menjamin kesehatan masyarakat.
Merujuk data BPJS Kesehatan, besaran kapitasi yang saat ini ditetapkan terhadap fasilitas kesehatan primer adalah antara Rp 3 ribu hingga Rp 10 ribu untuk tiap jiwa per bulannya. Untuk pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), besaran kapitasnya adalah antara Rp 3 ribu hingga Rp 6 ribu. Sementara untuk dokter praktik perorangan adalah Rp 8 ribu per jiwa. Adapun, klinik dengan fasilitas dokter gigi adalah sebesar Rp 10 ribu.
Hal senada diucapkan oleh anggota DPR RI Komisi IX yang membidangi kesehatan, Siti Masrifah. Siti mengatakan kapasitas dan sarana serta prasarana fasilitas kesehatan seperti rumah sakit belum memadai. Dari hasil pelaporan konstituennya, terdapat penurunan fasilitas kesehatan terjadi akibat BPJS Kesehatan.
"Penurunan fasilitas kesehatan dan tekor gara-gara BPJS. Ada beberapa rumah sakit yang dikunjungi Komisi IX dan tidak bisa menutupi biaya pengeluaran (untuk pasien BPJS)," ujar Siti dalam diskusi yang sama.
Hingga Mei 1015, dari 2.396 rumah sakit yang ada di Indonesia, sekitar 1.739 rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari total 1.739 rumah sakit tersebut, 600 di antaranya RS pemerintah
Semetara itu, Siti meyakini hingga kini nihilnya petunjuk pelaksanaan dalam pemeriksaan pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit. "Misal dokter memeriksa pasien harussnya komprehensif. Kalau BPJS bisa didiagnosis saja dulu, terus datang lagi kontrol untuk diagnosis kedua, kemudian kontrol lagi untuk ketiga," katanya. Dalam posisi tersebut, dokter tak banyak berkutik dengan dalih tak berani menyalahi aturan.
Menanggapi permasalahan tersebut, pandangan kritis dituturkan pengamat kebjakan sosial Ah Maftuchan. Maftuchan berpendapat dokter dan penyedia jasa lainnya kerap kali setengah hati dalam melayani peserta BPJS.
"Dokter misalnya yang dipermasalahkan Rp 2.000. Dokter tidak pernah berbicara berapa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang diterima sebgai PNS (Pegawai Negeri Sipil)," tuturnya. Alhasil, ketika melayani pasien, Maftuchan menuding muncul keengganan.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...h-dari-parkir/
Oo...Segini Gaji Dokter Andra yang Meninggal Itu
Sabtu, 14 November 2015 , 06:22:00
Dionisius Giri Samudra, dokter muda yang tewas di medan tugasnya di Maluku.. Foto: Facebook
JAKARTA - Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin menyampaikan beberapa usulan mengenai internship, setelah meninggalnya dokter Dionisius Giri Samudra, yang sedang mengikuti program internship di Kepulauan Aru, Maluku.
Pertama, terkait pembekalan dokter sebelum internship ke daerah. Menurut Zaenal, selama ini pembekalan dari pusat tidak dilakukan. Pembekalan ini bertujuan agar dokter tahu kondisi di daerah bakal tempat mengabdinya selama satu tahun ke depan.
Kemudian, terkait masa tunggu dokter untuk menempuh internship sebagai syarat praktek mandiri. IDI menyarankan agar fasilitas kesehatan untuk magang tak hanya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah saja. Sehingga, waiting list mereka tidak akan mengular hingga beratus-ratus antrian.
Selain itu, masalah gaji bagi para internship juga diminta untuk dinaikkan. Menurutnya, angka 2,5 juta tidak mumpuni apalagi untuk dokter yang berada di daerah terpencil.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan PPSDM Kemenkes Usman Sumantri menuturkan, beberapa hal telah menjadi kajian oleh pihaknya dan terealisasi tahun depan. Tentang pembekalan oleh pusat misalnya.
"Jadi memang sudah dibicarakan. Kami menyusun anggaran tahun ini dan baru dapat digunakan tahun depan. Mereka akan kita bekali tentang kondisi di lapangan. Pembekalan selama satu minggu," jelas Usman.
Dia turut menyinggung soal gaji bagi dokter internship. Menurutnya, meski itu bukan gaji tapi bantuan biaya hidup, pihaknya juga berniat menaikkan angka tersebut. Rencananya, bantuan sebesar Rp 2,5 juta per bulan itu akan naik hingga kisaran Rp 3,5 sampai 4 juta per bulan. "Tahun lalu hanya Rp 1,2 juta. Ini sudah kita rencanakan," paparnya.
Jumlah tersebut, lanjut dia, sejatinya bukan satu-satunya pendapatan yang diterima oleh para dokter internship. Menurutnya, mereka masih mendapatkan insentif dari daerah dan jumlahnya tidak bisa dibilang rendah.
Di Riau misalnya, dokter internship mendapat intensif dari pemerintah daerah hingga Rp 5 juta sementara di Dobo Rp 6 juta. "Memang tidak semua segitu, tapi sebagian besar tidak jauh dari angka itu," katanya.
Terkait waiting list dokter untuk magang yang cukup panjang, Usman tidak menampiknya. Dia mengakui, antrian memang pernah cukup panjang sejak 2014 lalu. Hal itu disebabkan adanya ketidakharmonisan sejumlah pihak di dunia kesehatan sehingga membuat antrian dokter mengular.
Tapi, itu juga bukan satu-satunya alasan. Lamanya masa tunggu dokter untuk menerima ijazah ketika barau lulus juga berkontribusi besar atas masa tunggu ini. "Sudah kita komunikasikan dengan Kemenristek Dikti. Mereka berjanji akan ada perbaikan. Saat ini waiting list pun semakin berkurang. Ada 500 sekarang," paparnya.
Sementara itu, menyoal pelibatan pihak swasta dalam program internship, Usman menegaskan bahwa hal itu sudah dilakukan. Hanya saja, tidak seluruh RS swasta atau klinik pratama memenuhi syarat yang harus dipenuhi.
"Karena kami, melalui komite internship dokter Indoensia (Kidi), selalu survey dulu lokasinya. Tidak mungkin dokter internship ditempatkan di lokasi seperti PTT atau Nusantara Sehat. Mereka kan masih dalam tahap pemahiran," jelasnya
http://m.jpnn.com/read/2015/11/14/33...=338526&page=2
Perbandingan Gaji Dokter Seluruh Dunia dan Indonesia
Di negara maju seperti Amerika Serikat, menjadi dokter bukan hanya kebanggaan tapi juga profesi yang menjanjikan. Tak heran bila disana, dokter justru menjadi salah satu profesi yang memiliki gaji tertinggi.
Melihat sekolah kedokteran begitu mahal dan sistem kerja mereka yang menolong setiap keluarga, dokter kerap dianggap mulia namun jarang dihargai.
Penasaran dengan imbalan para dokter, Liputan6.com membandingkan gaji dokter di seluruh dunia dengan Indonesia seperti dikutip Healthcare-salaries, Kamis (16/10/2014) berikut ini:
1. AS
Ternyata dokter-dokter di Amerika memiliki gaji paling tinggi diantara negara lain di dunia. Rata-rata gaji untuk dokter umum saja mencapai 186.044 dolar atau sekitar Rp 2,2 (kurs: Rp 12 ribu) miliar per tahun. Sedangkan untuk gaji spesialis 339.738 dolar atau sekitar Rp 4,1 miliar per tahun. Total gaji ini juga bisa lebih tinggi apabila dokter berpraktek di RS Swasta.
2. Inggris
Di Inggris, gaji rata-rata dokter keluarga 75.500 pound sterling atau sekitar Rp 1,4 miliar per tahun. Yang menarik, selain gaji dihitung per jam pada umumnya, gaji juga dihitung berdasarkan usia. Semakin tua seorang dokter misalnya 40-50 tahun upahnya bisa mencapai Rp 1 triliun
3. India
Tak ketinggalan seperti di negara Barat, Asia punya India yang berani memberikan gaji tinggi pada dokternya. Payscale mencatat, gaji rata-rata dokter India mencapai 424.999 rupee atau sekitar Rp 84 juta per tahun. Yang menarik di India, gaji itu belum termasuk komisi dan bonus dari berbagai bidang. Selain itu pengalaman dan usia juga mempengaruhi gaji.
4. Jepang
Hampir sama seperti di negara Barat, Jepang juga menggaji dokternya standar dunia atau 761.000 yen atau sekitar Rp 87 juta per tahun. Namun mengingat biaya hidup di Jepang tinggi, tarif dokter ini masih terbilang rendah karena mereka kerja 40 jam seminggu.
5. Cina
Berbeda dengan negara lain, di Cina gaji rata-rata seornag dokter hanya 3.000 Yuan atau sekitar Rp 5,9 juta per bulan. Namun bila sudah berpengalaman, dokter bisa digaji hingga 10.000 Yuan atau sekitar Rp 19 juta per bulan.
6. Indonesia
Bagaimana di Tanah Air? PayScale mencatat, gaji rata-rata dokter di Indonesia masih tergolong rendah yaitu Rp 58 juta per tahun. Bila dihitung-hitung, gaji dokter per bulan hanya Rp 4,8 juta. Anggota IDI Profesor Zubairi Djoerban bahkan pernah mengatakan, dokter baru hanya digaji Rp 2 juta hingga Rp 3 juta rupiah per bulan.
http://pedulisehat.info/perbandingan...dan-indonesia/
Minggu, 09/08/2015 18:31 WIB
Dokter Protes Jasa BPJS Dibayar Lebih Murah dari ParkirSuasana pengambilan no urut pendaftaran BPJS Kesehatan rawat jalan poli kesehatan RS Fatmawati, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dokter yang melayani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kerap mengeluh soal tarifnya yang dibayar murah oleh pemerintah untuk tiap peserta. Direktur Gerakan Dokter Indonesia Bersatu, M Yadi Permana, mengatakan permasalahan tersebut menjadi salah satu pemicu minimnya pelayananan yang ideal.
"Dokter dibayar Rp 2.000 per pasien, bahkan lebih murah dari parkir. Berikan tarif yang pantas sehingga pelayanan lebih baik," kata Yadi dalam diskusi "BPJS Kesehatan: Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan?" di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (9/8).
Yadi mengaku para dokter ingin bekerja sesuai dengan standar terbaik sehingga masyarakat dapat dilayani. Namun selama ini terhambat dengan adanya pembatasan dana kapitasi yang diberikan untuk tiap pasien. Upah memeriksa pasien BPJS tersebut diambil dari dana kapitasi.
"BPJS tidak menentukan apakah pelayanan sesuai dengan medis atau tidak. Kalau dana kapitasi, itu bukan untuk dokter saja tapi juga obat-obatan, cek laboratorium sederhana, dan lainnya," ujarnya. Padahal, menurutnya, undang-undang memandatkan pemerintah menjamin kesehatan masyarakat.
Merujuk data BPJS Kesehatan, besaran kapitasi yang saat ini ditetapkan terhadap fasilitas kesehatan primer adalah antara Rp 3 ribu hingga Rp 10 ribu untuk tiap jiwa per bulannya. Untuk pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), besaran kapitasnya adalah antara Rp 3 ribu hingga Rp 6 ribu. Sementara untuk dokter praktik perorangan adalah Rp 8 ribu per jiwa. Adapun, klinik dengan fasilitas dokter gigi adalah sebesar Rp 10 ribu.
Hal senada diucapkan oleh anggota DPR RI Komisi IX yang membidangi kesehatan, Siti Masrifah. Siti mengatakan kapasitas dan sarana serta prasarana fasilitas kesehatan seperti rumah sakit belum memadai. Dari hasil pelaporan konstituennya, terdapat penurunan fasilitas kesehatan terjadi akibat BPJS Kesehatan.
"Penurunan fasilitas kesehatan dan tekor gara-gara BPJS. Ada beberapa rumah sakit yang dikunjungi Komisi IX dan tidak bisa menutupi biaya pengeluaran (untuk pasien BPJS)," ujar Siti dalam diskusi yang sama.
Hingga Mei 1015, dari 2.396 rumah sakit yang ada di Indonesia, sekitar 1.739 rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari total 1.739 rumah sakit tersebut, 600 di antaranya RS pemerintah
Semetara itu, Siti meyakini hingga kini nihilnya petunjuk pelaksanaan dalam pemeriksaan pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit. "Misal dokter memeriksa pasien harussnya komprehensif. Kalau BPJS bisa didiagnosis saja dulu, terus datang lagi kontrol untuk diagnosis kedua, kemudian kontrol lagi untuk ketiga," katanya. Dalam posisi tersebut, dokter tak banyak berkutik dengan dalih tak berani menyalahi aturan.
Menanggapi permasalahan tersebut, pandangan kritis dituturkan pengamat kebjakan sosial Ah Maftuchan. Maftuchan berpendapat dokter dan penyedia jasa lainnya kerap kali setengah hati dalam melayani peserta BPJS.
"Dokter misalnya yang dipermasalahkan Rp 2.000. Dokter tidak pernah berbicara berapa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang diterima sebgai PNS (Pegawai Negeri Sipil)," tuturnya. Alhasil, ketika melayani pasien, Maftuchan menuding muncul keengganan.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...h-dari-parkir/
Oo...Segini Gaji Dokter Andra yang Meninggal Itu
Sabtu, 14 November 2015 , 06:22:00
Dionisius Giri Samudra, dokter muda yang tewas di medan tugasnya di Maluku.. Foto: Facebook
JAKARTA - Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin menyampaikan beberapa usulan mengenai internship, setelah meninggalnya dokter Dionisius Giri Samudra, yang sedang mengikuti program internship di Kepulauan Aru, Maluku.
Pertama, terkait pembekalan dokter sebelum internship ke daerah. Menurut Zaenal, selama ini pembekalan dari pusat tidak dilakukan. Pembekalan ini bertujuan agar dokter tahu kondisi di daerah bakal tempat mengabdinya selama satu tahun ke depan.
Kemudian, terkait masa tunggu dokter untuk menempuh internship sebagai syarat praktek mandiri. IDI menyarankan agar fasilitas kesehatan untuk magang tak hanya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah saja. Sehingga, waiting list mereka tidak akan mengular hingga beratus-ratus antrian.
Selain itu, masalah gaji bagi para internship juga diminta untuk dinaikkan. Menurutnya, angka 2,5 juta tidak mumpuni apalagi untuk dokter yang berada di daerah terpencil.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan PPSDM Kemenkes Usman Sumantri menuturkan, beberapa hal telah menjadi kajian oleh pihaknya dan terealisasi tahun depan. Tentang pembekalan oleh pusat misalnya.
"Jadi memang sudah dibicarakan. Kami menyusun anggaran tahun ini dan baru dapat digunakan tahun depan. Mereka akan kita bekali tentang kondisi di lapangan. Pembekalan selama satu minggu," jelas Usman.
Dia turut menyinggung soal gaji bagi dokter internship. Menurutnya, meski itu bukan gaji tapi bantuan biaya hidup, pihaknya juga berniat menaikkan angka tersebut. Rencananya, bantuan sebesar Rp 2,5 juta per bulan itu akan naik hingga kisaran Rp 3,5 sampai 4 juta per bulan. "Tahun lalu hanya Rp 1,2 juta. Ini sudah kita rencanakan," paparnya.
Jumlah tersebut, lanjut dia, sejatinya bukan satu-satunya pendapatan yang diterima oleh para dokter internship. Menurutnya, mereka masih mendapatkan insentif dari daerah dan jumlahnya tidak bisa dibilang rendah.
Di Riau misalnya, dokter internship mendapat intensif dari pemerintah daerah hingga Rp 5 juta sementara di Dobo Rp 6 juta. "Memang tidak semua segitu, tapi sebagian besar tidak jauh dari angka itu," katanya.
Terkait waiting list dokter untuk magang yang cukup panjang, Usman tidak menampiknya. Dia mengakui, antrian memang pernah cukup panjang sejak 2014 lalu. Hal itu disebabkan adanya ketidakharmonisan sejumlah pihak di dunia kesehatan sehingga membuat antrian dokter mengular.
Tapi, itu juga bukan satu-satunya alasan. Lamanya masa tunggu dokter untuk menerima ijazah ketika barau lulus juga berkontribusi besar atas masa tunggu ini. "Sudah kita komunikasikan dengan Kemenristek Dikti. Mereka berjanji akan ada perbaikan. Saat ini waiting list pun semakin berkurang. Ada 500 sekarang," paparnya.
Sementara itu, menyoal pelibatan pihak swasta dalam program internship, Usman menegaskan bahwa hal itu sudah dilakukan. Hanya saja, tidak seluruh RS swasta atau klinik pratama memenuhi syarat yang harus dipenuhi.
"Karena kami, melalui komite internship dokter Indoensia (Kidi), selalu survey dulu lokasinya. Tidak mungkin dokter internship ditempatkan di lokasi seperti PTT atau Nusantara Sehat. Mereka kan masih dalam tahap pemahiran," jelasnya
http://m.jpnn.com/read/2015/11/14/33...=338526&page=2
Perbandingan Gaji Dokter Seluruh Dunia dan Indonesia
Di negara maju seperti Amerika Serikat, menjadi dokter bukan hanya kebanggaan tapi juga profesi yang menjanjikan. Tak heran bila disana, dokter justru menjadi salah satu profesi yang memiliki gaji tertinggi.
Melihat sekolah kedokteran begitu mahal dan sistem kerja mereka yang menolong setiap keluarga, dokter kerap dianggap mulia namun jarang dihargai.
Penasaran dengan imbalan para dokter, Liputan6.com membandingkan gaji dokter di seluruh dunia dengan Indonesia seperti dikutip Healthcare-salaries, Kamis (16/10/2014) berikut ini:
1. AS
Ternyata dokter-dokter di Amerika memiliki gaji paling tinggi diantara negara lain di dunia. Rata-rata gaji untuk dokter umum saja mencapai 186.044 dolar atau sekitar Rp 2,2 (kurs: Rp 12 ribu) miliar per tahun. Sedangkan untuk gaji spesialis 339.738 dolar atau sekitar Rp 4,1 miliar per tahun. Total gaji ini juga bisa lebih tinggi apabila dokter berpraktek di RS Swasta.
2. Inggris
Di Inggris, gaji rata-rata dokter keluarga 75.500 pound sterling atau sekitar Rp 1,4 miliar per tahun. Yang menarik, selain gaji dihitung per jam pada umumnya, gaji juga dihitung berdasarkan usia. Semakin tua seorang dokter misalnya 40-50 tahun upahnya bisa mencapai Rp 1 triliun
3. India
Tak ketinggalan seperti di negara Barat, Asia punya India yang berani memberikan gaji tinggi pada dokternya. Payscale mencatat, gaji rata-rata dokter India mencapai 424.999 rupee atau sekitar Rp 84 juta per tahun. Yang menarik di India, gaji itu belum termasuk komisi dan bonus dari berbagai bidang. Selain itu pengalaman dan usia juga mempengaruhi gaji.
4. Jepang
Hampir sama seperti di negara Barat, Jepang juga menggaji dokternya standar dunia atau 761.000 yen atau sekitar Rp 87 juta per tahun. Namun mengingat biaya hidup di Jepang tinggi, tarif dokter ini masih terbilang rendah karena mereka kerja 40 jam seminggu.
5. Cina
Berbeda dengan negara lain, di Cina gaji rata-rata seornag dokter hanya 3.000 Yuan atau sekitar Rp 5,9 juta per bulan. Namun bila sudah berpengalaman, dokter bisa digaji hingga 10.000 Yuan atau sekitar Rp 19 juta per bulan.
6. Indonesia
Bagaimana di Tanah Air? PayScale mencatat, gaji rata-rata dokter di Indonesia masih tergolong rendah yaitu Rp 58 juta per tahun. Bila dihitung-hitung, gaji dokter per bulan hanya Rp 4,8 juta. Anggota IDI Profesor Zubairi Djoerban bahkan pernah mengatakan, dokter baru hanya digaji Rp 2 juta hingga Rp 3 juta rupiah per bulan.
http://pedulisehat.info/perbandingan...dan-indonesia/
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cara Lain Memalak Rakyat
3 Januari 2014 M
Meski ada protes dan keraguan pemberi pelayanan kesehatan untuk berpartisipasi pada Jaminan Kesehatan Nasional yang akan diterapkan 1 Januari 2014, cukup banyak klinik, puskesmas atau rumah sakit yang bergabung.
Menurut Wamenkes, Ali Ghufron Mukti, sejauh ini ada sekitar 15.800 dokter praktek mandiri, klinik dan puskesmas yang akan memberi pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan tingkat lanjutan akan dilakukan sekitar 1.700 rumah sakit pemerintah dan swasta yang tersebar di Indonesia. (Kompas, 30/12/2013).
Bukan Jaminan, Tapi Asuransi Kesehatan Nasional
Katanya jika program JKN sempurna, seluruh rakyat akan mendapat jaminan kesehatan. Katanya, jika JKN sudah jalan, rakyat akan mendapat pelayanan kesehatan gratis.
Itu hanya propaganda. Realitanya justru sebaliknya. Yang ada bukanlah jaminan kesehatan nasional, akan tetapi asuransi kesehatan nasional. Dua hal yang sangat berbeda bahkan berkebalikan.
Pelaksanaan JKN per 1 Januari 2014 ini adalah amanat dari UU No. 40 th. 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 th. 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).
UU SJSN Pasal 19 ayat 1 menegaskan: Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (Pasal 1 ayat 3). Prinsip ekuitas artinya tiap peserta yang membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan.
UU ini secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan kesehatan menjadi kewajiban rakyat. Hak rakyat justru diubah menjadi kewajiban rakyat. Konsekuensinya, rakyat kehilangan haknya untuk mendapat jaminan kesehatan yang seharusnya wajib dipenuhi oleh negara.
UU ini “menghilangkan” kewajiban dari negara dan memindahkannya ke pundak rakyat. Rakyat wajib menanggung pelayanan kesehatannya sendiri dan sesama rakyat. Itulah prinsip kegotong-royongan SJSN yaitu prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya (penjelasan pasal 4).
Bukan Gratis, Tapi Wajib Bayar
Dalam sistem JKN ini tidak ada yang gratis. Justru seluruh rakyat wajib membayar dahulu, tiap bulan. JKN adalah asuransi sosial. Hanya peserta yang membayar premi yang akan dapat layanan kesehatan JKN. Itu wajib bagi seluruh rakyat sesuai prinsip kepesertaan wajib UU SJSN. Yakni seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan (JKN), dan tentu wajib membayar premi/iuran tiap bulan.
Pasal 17: “(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala.”
Iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah (ayat 4) dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI), atas nama hak sosial rakyat. Tapi hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga (BPJS) dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak. Jadi realitanya, rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan diri mereka dan sesama rakyat lainnya.
Jadi tidak ada yang gratis untuk rakyat. Justru rakyat wajib bayar iuran, baik layanan itu ia pakai atau tidak. JKN lebih tepat disebut layanan kesehatan prabayar, persis seperti layanan telepon prabayar. Sebab setiap rakyat wajib bayar premi (iuran) tiap bulan, baik layanan itu dimanfaatkan bulan itu atau tidak. Jika tidak bayar maka tidak akan mendapat manfaat layanan kesehatan JKN.
Perpres tentang JKN, menetapkan prosedur layanan JKN, bahwa peserta harus mendapat pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar. Di fasilitas lain hanya boleh jika di luar wilayah atau kegawatdaruratan medis. Itu artinya, meski masih di kota yang sama, jika bukan di tempat peserta terdaftar, tidak akan dikover oleh JKN, artinya harus bayar sendiri.
“Memalak” Rakyat, Himpun Dana
JKN (Jaminan Sosial Nasional) merupakan cara lain memungut dana secara wajib – “memalak”- seluruh rakyat. Tiap orang akan terkena pungutan. Pemberi kerja akan terkena pungutan sangat besar. Makin banyak pekerjanya, makin besar pungutan yang harus dibayarnya. Biaya itu bisa saja dimasukkan harga jual produk/jasa. Maka beban seluruhnya kembali kepada rakyat pada umumnya.
Lebih menyesakkan lagi, jika telat bayar, tidak diberi layanan, bisa didenda, bahkan tidak diberi pelayanan administratif publik seperti ngurus KTP, akte, sertifikat, IMB, dsb. Pemberi kerja atau kepala keluarga yang tidak mendaftarkan pekerja atau anggota keluarganya, bisa dikenai sanksi bahkan sampai sanksi pidana. Inilah kezaliman luar biasa. Sudah dipalak, jika telat dijatuhi sanksi, jika menghindar bisa dipidana.
Itulah “pemalakan” rakyat untuk menghimpun dana besar. Kompas (26/12) menyebutkan, penyelenggara jaminan kesehatan diperkirakan akan mengumpulkan dana iuran peserta sedikitnya Rp. 80 triliun per tahun. Akumulasi dana ini akan bertambah besar saat BPJS ketenagakerjaan beroperasi penuh pada 1 Juli 2015 dan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun.
Dana Jaminan Sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank kustodian yang merupakan BUMN (Pasl 40 UU BPJS). Artinya Bank BUMN bisa mendapat sumber dana baru. Sesuai amanat Pasal 11 UU BPJS, dana itu diinvestasikan. Tentu dalam bentuk surat berharga, termasuk Surat Utang Negara dan surat berharga swasta.
Dengan itu, negara dapat sumber dana baru. Selain negara, swasta dan para kapitalis juga akan menikmati dana itu yang diinvestasikan melalui instrumen investasi mereka. Mungkin karena itulah Barat (khususnya melalui Bank Dunia, IMF, ADB, USAID) sangat getol bahkan mendekte agar SJSN dalam bentuk asuransi sosial itu segera eksis dan berjalan.
source
-----------------------------------
Swastanisasi layanan kesehatan untuk rakyat, yang seharusnya itu bagian dari tanggung-jawab utama Pemerintah sesuai amanah konstitusi, yaitu kewajiban Negara memberikan layanan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah kemudian berhasil memindahkan tanggung-jawabnya itu ke swasta melalui asuransi, yang kini dikenal BPJS itu. Yaa namanya juga assuransi, pastilah mereka juga berhitung untung-rugi dari bisnis assuransi itu, antara lain memutar uang itu di deposito Bank dan bisnis saham yang "high risk" (seharusnyya itu nggak boleh. Diperbolehkan hanya main obligasi Negara saja). Belum lagi gaji pejabat BPJS yang diatas rata-rata BUMN sektor Perbankan dan Keuangan itu, Seharusnya pengawasan BPK dan KPK serta BPKB plus Kejaksaan bisa sangat intensif untuk lembaga ini, untuk mencegah penyalah-gunaan uang nasabah BPJS itu, yang adalah rakyat kita sendiri.
Diubah oleh pakdejoy 29-02-2016 22:46
0
9.7K
60
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan