Pemkot Jakut Siapkan SP 3 untuk Warga Kalijodo

Sesuai prosedur, Surat Peringatan (SP) 3 untuk warga di kawasan Kalijodo akan dilayangkan Minggu (28/2). ‎Artinya, seluruh pemilik bangunan hanya memiliki waktu satu hari untuk meninggalkan kawasan tersebut.



Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi mengatakan, pihaknya sudah menandatangani SP 3 dan siap diedarkan.

"Sesuai jadwal SP 1 diberikan 14 Februari lalu, SP 2 diberikan 21 Februari lalu, SP3 dan Surat bongkar diberikan 28 Februari dan nantinya pembongkaran 29 Februari dilakukan," ujarnya, Jumat (26/2).

Saat ini, sambung Rustam, sudah ada sembilan posko pengamanan terpadu disetiap pintu masuk kawasan tersebut. Lokasi pantau untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) juga sudah disiapkan di gedung supreme cable.

"Nanti pada tanggal 27 Februari juga akan dilakukan pemutusan sambungan listrik di lokasi," tandasnya.

SUMBER

Akses Jalan Menuju Kalijodo Ditutup Selama Penertiban

Sebanyak empat titik persimpangan jalan menuju Kalijodo ditutup selama penertiban, Senin (29/2) mendatang. Akses jalan ditutup agar mempermudah petugas melakukan penertiban bangunan.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sunardi Sinaga mengatakan, empat lokasi yang akan ditutup adalah Jalan Jembatan Dua, Jalan Jembatan Tiga, Jalan Kampung Gusti dan Jalan Teluk Gong Raya.



"Kita apel jam 04.00 pagi sebanyak 400 petugas gabungan Dishubtrans dan Ditlantas, Jam 05.30 seluruh akses menuju kawasan tersebut ditutup," ujarnya, Jumat (26/2).

Selain itu pihaknya juga akan menyiapkan sebanyak 10 mobil derek di lokasi. Hal ini untuk mengantisipasi ada mobil mogok ‎dan menindak adanya mobil yang mengganggu proses penertiban dilakukan.

"Jalanan di sekitar lokasi juga kerap dijadikan ‎tempat parkir truk, kita sudah sosialisasi, kalau masih ada yang tidak dipindah kita derek paksa," tandasnya.

‎Untuk mengantisipasi kemacetan akibat penutupan empat titik jalan tersebut, pihaknya juga akan menyiagakan petugas untuk mengatur lalu lintas.

SUMBER

DKI Kerahkan 2.000 Satpol PP Tertibkan Kalijodo

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengerahkan sebanyak 2.000 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Rencananya penertiban akan dilakukan pada 29 Februari mendatang.

"Kami kerahkan Satpol PP 2000-an," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, usai melakukan rapat koordinasi dengan Polda Metro Jaya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/2).



Basuki mengaku dalam penertiban awal pekan depan, pihaknya juga meminta bantuan Polisi dan TNI. Diharapkan dalam penertiban tidak terjadi gesekan. "Persiapan biasa aja, kami minta bantuan polisi dan TNI untuk amankan dan dukung Satpol PP," katanya.

Dalam penertiban juga akan membawa beberapa unit alat berat. Sebab beberapa bangunan masih ada yang belum dibongkar sendiri oleh warganya. "Alat berat pakai yang DKI punya," ucapnya.

Sementara Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito karnavian mengatakan, secara keseluruhan pasukan yang akan diterjunkan mencapai 5.000 personel. Baik Satpol PP, polisi maupun TNI. "Kami nggak mau under estimate, jadi jumlah pasukan yang akan diterjunkan mencapai 5.000 personel," ucap Tito.

Kendati demikian, pihak kepolisian dan TNI hanya mendukung Satpol PP. Karena penertiban kasawasan merupakan ranah Satpol PP. "Kami bukan masuk ke dalamnya, yang masuk ke dalam cuma eskavator dan petugas Satpol PP dibantu Polri dan TNI. Tapi disekeliling area itu kami jaga semua," tandasnya.

SUMBER

Alat Berat Sudah Siaga di Kalijodo

Proses pembongkaran Kawasan Kalijodo akan dilakukan tanggal 29 Februari mendatang. Alat berat untuk proses pembongkaran sudah siap dilokasi.



Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan mengatakan, saat ini sebanyak enam eskavator dan dua unit amfibi sudah disiapkan dilokasi untuk penertiban.

"Kita secara persiapan sudah siap, tinggal nanti pembongkaran di hari pelaksanaannya," kata Teguh, Jumat (26/2).

Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Kalijodo.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan, sejumlah tokoh masyarakat di Kalijodo sepakat dengan penertiban.

Oleh sebab itu, Ia mengharapkan, tidak ada tindakan perlawanan dari sejumlah oknum yang menolak di relokasi.

‎"Seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama dilokasi terus kita lakukan komunikasi dan semua sepakat mengawal pengembalian fungsi lokasi tersebut," ujar Rationo.

Sejauh ini warga di Kalijodo sudah mulai membongkar bangunan rumah mereka. Bahkan sebagian sudah masuk ke rumah susun (rusun) yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Anak sekolah mereka juga sudah dipermudah agar bisa masuk di lokasi yang berdekatan dengan rusun, artinya memang sudah siap semua," tandasnya.

SUMBER